PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) memperkuat ekspansi bisnis energi surya setelah anak usahanya, PT Endorshine Energy Solutions (EES), memperoleh fasilitas pembiayaan maksimal US$9,8 juta atau sekitar Rp175 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada 21 September 2026 untuk membiayai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang telah beroperasi secara komersial di Batam dan Bintan, Kepulauan Riau. Langkah tersebut datang sekitar sebulan setelah ARKO mengambil alih EES, sekaligus memperlihatkan semakin besarnya ruang bisnis listrik rendah emisi di kawasan industri yang membutuhkan pasokan energi sekaligus tuntutan untuk menekan jejak karbon.

Corporate Secretary ARKO Ricky Hartono mengatakan fasilitas tersebut berasal dari PT SMI, perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Menurutnya, perjanjian pembiayaan ditujukan untuk proyek PLTS milik EES yang telah memasuki tahap operasi komersial. “Perjanjian tersebut bertujuan untuk pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) milik EES yang telah beroperasi secara komersial,” kata Ricky dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada 23 September 2026.

Posisi EES dalam ekspansi ARKO cukup penting. Perusahaan tersebut sebelumnya dimiliki Yang Solar Solutions Pte Ltd dari Singapura. Pada 12 Agustus 2026, ARKO melalui PT Arkora Tenaga Matahari dan PT Arjuna Hidro menandatangani akta jual beli saham untuk mengambil alih seluruh saham EES. Transaksi kemudian efektif setelah perseroan menerima pemberitahuan data perseroan dari Kementerian Hukum pada 24 Agustus 2026. Dalam struktur baru itu, Arkora Tenaga Matahari menguasai 99,99 persen saham EES dan Arjuna Hidro 0,01 persen.

Akuisisi tersebut membawa ARKO masuk lebih jauh ke bisnis PLTS. EES mengoperasikan dua pembangkit tenaga surya di Batam dan Bintan dengan total kapasitas sekitar 21,3 MWp. Rinciannya, sekitar 11,05 MWp berada di Batam dan 10,27 MWp di Bintan. Namun ekspansi ARKO tidak berhenti pada aset yang sudah beroperasi. Sehari setelah pengumuman akuisisi, perseroan mengumumkan tiga proyek PLTS baru melalui PT Endorshine Energi Matahari (EEM). Ketiga proyek itu dikembangkan melalui perjanjian operational lease dengan PT Batamindo Investment Cakrawala sebesar 11,5 MWp, PT Bintan Inti Industrial Estate 12,5 MWp, dan PT Bintan Resort Cakrawala 10 MWp. Total kapasitasnya mencapai 34 MWp.

Yang membuat proyek baru tersebut berbeda adalah penggunaan Battery Energy Storage System (BESS). PLTS untuk Batamindo Investment Cakrawala dirancang dengan BESS 11,4 MWh, proyek Bintan Inti Industrial Estate dengan 5,6 MWh, sedangkan proyek Bintan Resort Cakrawala dengan 11,3 MWh. Jika digabungkan, ketiganya memiliki kapasitas penyimpanan 28,3 MWh.

Ricky menyebut penggunaan BESS menjadi pembeda penting dalam ekspansi tersebut. Jika dua proyek yang diperoleh melalui akuisisi merupakan aset yang sudah siap beroperasi, sedangkan tiga proyek baru itu akan dibangun dari awal dan untuk pertama kalinya ARKO mengintegrasikan teknologi penyimpanan baterai dalam portofolio PLTS-nya.

Ekspansi ARKO menarik jika dilihat dari konteks Batam. Kota industri ini tidak hanya membutuhkan listrik dalam jumlah besar, tetapi juga menghadapi perubahan karakter permintaan energi. Pertumbuhan kawasan industri, pusat data, dan investasi digital membuat kebutuhan terhadap listrik yang andal semakin besar.

Pada April 2026, misalnya, PLN Batam menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan DayOne untuk memasok kebutuhan data center di Kabil Industrial Estate sebesar 511 MVA. BP Batam menyebut ketersediaan infrastruktur, termasuk keandalan energi, menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi digital global.

Kebutuhan listrik Batam sendiri diproyeksikan terus meningkat. Dalam RUPTL PLN Batam 2023–2032, pertumbuhan kebutuhan listrik diperkirakan sekitar 6 persen per tahun. Dokumen tersebut juga memasukkan tambahan 126 MW pembangkit PLTS dan menargetkan bauran energi baru terbarukan mencapai 24 persen pada 2026 serta 35 persen pada 2032.

Perkembangan itu menunjukkan bahwa PLTS di Batam bukan lagi sekadar proyek lingkungan. Energi surya mulai masuk ke dalam percakapan mengenai daya saing kawasan industri. Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri global semakin membutuhkan energi yang tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat memenuhi tuntutan keberlanjutan dari investor dan rantai pasok internasional.

Pemerintah pusat pun sedang memperbesar skala ambisinya. Kementerian ESDM pada 2026 mendorong percepatan program PLTS 100 GW. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 17 GW PLTS yang disertai sekitar 33 GW kapasitas penyimpanan energi. Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa kesiapan regulasi dan lahan menjadi bagian penting dari percepatan tersebut. “Percepatan akan kita mulai dengan membangun 17 gigawatt terlebih dahulu. Dan juga ada battery energy storage atau BASE yang kita bangun sekitar 33 gigawatt,” ujar Yuliot.

Dukungan pembiayaan negara juga mulai mengikuti arah tersebut. PT SMI, misalnya, sebelumnya memberikan fasilitas US$23,3 juta untuk pembangunan PLTS Terapung Tembesi berkapasitas 46 MWp di Batam. Proyek itu disebut sebagai proyek energi terbarukan terbesar di Kepulauan Riau dan termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional.

Dengan demikian, fasilitas US$9,8 juta untuk EES menjadi bagian dari ekosistem pembiayaan yang sedang tumbuh di sekitar energi terbarukan. PT SMI sendiri menyatakan pembiayaan korporasi merupakan salah satu instrumen untuk mendukung proyek infrastruktur milik swasta maupun BUMN, termasuk proyek pembangunan berkelanjutan.

Tetapi optimisme terhadap PLTS tetap perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih realistis. Tenaga surya memiliki karakter intermiten karena produksi listrik bergantung pada matahari dan kondisi cuaca. Karena itu, pertumbuhan PLTS dalam skala besar membutuhkan baterai, jaringan listrik yang fleksibel, transmisi dan sistem pengelolaan energi yang mampu menyesuaikan perubahan pasokan.

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengingatkan bahwa investasi energi surya tidak cukup hanya mengandalkan potensi matahari. Menurutnya, kepastian kebijakan, kelayakan proyek dan kemampuan mengelola risiko menjadi faktor penting bagi investor. “Investasi pembangkit energi surya perlu berjalan bersama dengan pembangunan transmisi, interkoneksi, digitalisasi jaringan dan sistem penyimpanan energi,” kata Fabby pada Indonesia Solar Summit 2026.

Pandangan tersebut menjadi penting ketika ekspansi PLTS mulai masuk ke kawasan industri. Listrik untuk industri tidak hanya dituntut murah dan bersih, tetapi juga harus tersedia ketika dibutuhkan. Panel surya menghasilkan listrik terutama pada siang hari, sementara konsumsi industri dapat berlangsung sepanjang waktu. BESS karena itu bukan sekadar aksesori teknologi, melainkan salah satu komponen untuk menjembatani perbedaan antara waktu produksi dan waktu konsumsi.

Fabby juga menekankan bahwa Indonesia perlu memperkuat industri BESS domestik seiring ambisi membangun PLTS dalam skala besar. Ia menyebut sifat intermiten PLTS membuat sistem penyimpanan energi menjadi kebutuhan penting.

Tantangan lain datang dari sisi regulasi. Kajian independen tentang pasar energi surya Indonesia mencatat bahwa aturan PLTS atap setelah Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 menghapus mekanisme net metering, sementara pemasangan tetap berkaitan dengan kuota kapasitas jaringan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kecepatan adopsi PLTS, khususnya ketika listrik surya hendak diintegrasikan dengan jaringan PLN.

Di sisi lain, pemerintah dan pelaku industri melihat ruang pengembangan yang masih sangat besar. Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto Uopdana, misalnya, menyebut perkembangan PLTS atap untuk sektor industri dan swasta di Yogyakarta menunjukkan peningkatan yang kuat dan mendorong agar regulasi diperlonggar. “Bahkan disampaikan tadi oleh Pemprov DIY, peningkatan PLTS rooftop untuk industri sudah 800%,” ujarnya pada April 2026.

Dari sisi keuangan, ekspansi tersebut berlangsung ketika ARKO masih mencatat kinerja yang relatif solid meski pendapatan semester pertama 2026 mengalami penurunan. Hingga Juni 2026, pendapatan perseroan tercatat Rp133,01 miliar, turun dari Rp142,53 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp36,64 miliar, sedikit turun dari Rp36,87 miliar. Total aset perseroan mencapai sekitar Rp1,74 triliun.

Karena itu, fasilitas pembiayaan US$9,8 juta memang memperbesar ruang pendanaan EES, tetapi fasilitas kredit bukan berarti seluruh nilai tersebut otomatis menjadi investasi baru di Batam. Perjanjian yang diumumkan pada September secara spesifik ditujukan untuk pembiayaan proyek PLTS EES yang telah beroperasi secara komersial. Sementara proyek tambahan 34 MWp merupakan bagian dari ekspansi berbeda yang telah diumumkan ARKO melalui EEM.

Hingga akhir Agustus 2026, ARKO menyatakan memiliki enam proyek pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 62,8 MW dan lima proyek PLTS dengan total kapasitas 55,3 MWp. Total kapasitas terkontrak mencapai 118,1 MW, sementara pipeline perseroan disebut masih lebih dari 300 MW.

Angka-angka tersebut memperlihatkan perubahan arah sebuah perusahaan yang sebelumnya lebih dikenal melalui bisnis pembangkit listrik tenaga air. Sehingga ukuran keberhasilannya kemudian bukan lagi semata-mata seberapa besar kapasitas PLTS yang berhasil dibangun, melainkan apakah energi surya benar-benar mampu menjadi bagian dari sistem listrik Batam yang lebih bersih tanpa mengorbankan keandalan dan keterjangkauan?

Di tengah ekspansi kawasan industri, pusat data, dan kebutuhan listrik yang terus tumbuh, Batam membutuhkan lebih dari sekadar tambahan megawatt. Kota ini membutuhkan cara baru dalam memproduksi, menyimpan, mengalirkan, dan menggunakan energi. Ketika panel-panel surya yang kelak memenuhi kawasan industri Batam bukan hanya soal perubahan sumber listrik, melainkan tanda bahwa cara sebuah kota industri memandang energi sedang bergeser dari sekadar komoditas yang harus tersedia menjadi bagian dari daya saing ekonomi dan tanggung jawab ekologis. 

Tetapi pergeseran itu baru akan bermakna apabila energi bersih tidak hanya berhenti sebagai angka kapasitas di atas kertas, melainkan benar-benar hadir sebagai listrik yang andal, terjangkau, dan mampu menopang kehidupan industri tanpa meninggalkan beban baru bagi lingkungan dan masyarakat. (Red)