Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu sengketa paling panjang dan kompleks dalam sejarah modern. Akar persoalan ini bukanlah sebuah garis lurus, melainkan jalinan kusut yang mencakup dimensi sejarah kuno, residu kolonialisme, benturan identitas agama, hingga kalkulasi geopolitik global. Pertanyaan tentang siapa yang lebih dulu menghuni wilayah tersebut, bagaimana kekuasaan berpindah tangan secara paksa atau politis, serta mengapa api konflik terus berkobar hingga hari ini menjadi diskursus utama yang terus diperdebatkan oleh berbagai pihak dengan kacamata yang seringkali bertolak belakang.

Sejarah wilayah yang kini disebut Palestina menunjukkan sebuah lapisan peradaban yang sangat kaya. Sebelum kedatangan bangsa Israel kuno, daerah tersebut telah dihuni oleh berbagai kelompok kanaan dan etnis lainnya, termasuk bangsa Filistin yang mendiami pesisir selatan. Dalam tradisi keagamaan Abrahamik, tokoh seperti Ibrahim (Abraham) dianggap sebagai leluhur spiritual sekaligus fisik bagi bangsa Israel. Ia dikisahkan bermigrasi dari wilayah Mesopotamia, kira-kira wilayah Irak saat ini, menuju tanah yang dijanjikan. Narasi migrasi suci ini sering digunakan dalam literatur teologis untuk menunjukkan bahwa perpindahan penduduk dan pencarian identitas telah menjadi bagian integral dari sejarah panjang kawasan tersebut selama ribuan tahun.

Memasuki masa besi, struktur politik mulai mengental. Kerajaan Israel kuno mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Daud dan putranya, Sulaiman, yang membangun Bait Suci pertama di Yerusalem. Namun, stabilitas itu tidak abadi. Setelah era tersebut, kerajaan terpecah menjadi Israel di utara dan Yehuda di selatan, hingga akhirnya mengalami berbagai penaklukan traumatis, termasuk oleh Kekaisaran Babilonia di bawah Nebukadnezar II pada 586 SM. Bait suci dihancurkan dan penduduknya dibuang ke pengasingan, merupakan peristiwa yang membawa trauma historis mendalam dan cikal bakal kerinduan akan "pulang" bagi bangsa Yahudi di kemudian hari.

Setelah periode Persia dan Helenistik, kekuasaan kemudian silih berganti dengan cepat. Romawi datang dan mengganti nama wilayah ini menjadi Syria Palaestina setelah menumpas pemberontakan Yahudi, sebuah langkah geopolitik untuk menghapus jejak identitas Yudea. Berabad-abad kemudian, Islam masuk ke wilayah ini pada abad ke-7, membawa era baru di bawah berbagai kekalifahan hingga puncaknya pada Kekaisaran Kesultanan Utsmani (Ottoman) yang menguasai wilayah tersebut dengan relatif stabil selama empat abad. Di bawah Ottoman, masyarakat lintas agama hidup dalam sistem Millet, namun dinamika ini berubah total setelah Perang Dunia I pecah dan Ottoman runtuh. Inggris kemudian memperoleh Mandat administratif dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengelola Palestina, sebuah mandat yang justru menjadi kotak pandora bagi konflik modern.

Situasi menjadi semakin kompleks dan eksplosif ketika Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour pada 1917. Dokumen singkat ini menyatakan dukungan terhadap pembentukan “tanah air bagi bangsa Yahudi” di Palestina, namun di saat yang sama, Inggris juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Arab melalui korespondensi McMahon-Sharif. Janji ganda ini memicu gelombang migrasi Yahudi (Aliyah) ke wilayah tersebut, yang intensitasnya meningkat tajam terutama setelah tragedi Holocaust di Eropa pada Perang Dunia II, sebagai genosida sistematis yang menyisakan urgensi eksistensial bagi bangsa Yahudi untuk memiliki negara berdaulat.

Di sisi lain, masyarakat Arab Palestina menolak keras gagasan tersebut. Mereka menganggap wilayah itu sebagai bagian dari tanah air mereka yang sah, tempat leluhur mereka telah menetap dan mengolah tanah selama bergenerasi-generasi, terutama setelah runtuhnya struktur Ottoman. Bagi mereka, kedatangan migran dalam skala besar yang didukung kekuatan kolonial adalah bentuk perampasan kedaulatan. Ketegangan antara dua komunitas pun meningkat tajam, menciptakan gesekan sosial yang tak terelakkan di pasar-pasar, desa-desa, hingga kota suci Yerusalem.

Untuk meredakan konflik yang mulai berdarah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan Resolusi 181 atau rencana pembagian wilayah (UN Partition Plan) pada 1947. Rencana ini membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab, dengan Yerusalem di bawah kendali internasional (Corpus Separatum). Pihak Yahudi menerima usulan ini sebagai legalitas internasional bagi pendirian negara mereka, sementara pihak Arab secara kolektif menolaknya karena menganggap pembagian itu tidak adil dan melanggar prinsip penentuan nasib sendiri. Penolakan tersebut berujung pada pecahnya perang terbuka segera setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948.

Peristiwa ini melahirkan tragedi besar bagi rakyat Palestina yang hingga kini diperingati sebagai Nakba (Bencana), di mana sekitar 700.000 warga Palestina terusir atau melarikan diri dari rumah mereka, menjadi pengungsi di tanah sendiri maupun di negara-negara tetangga. Sejak saat itu, wajah Timur Tengah berubah permanen. Konflik terus berlanjut melalui berbagai perang besar, termasuk Perang Enam Hari pada 1967 dan Perang Yom Kippur 1973. Hasil perang-perang ini cenderung memperkuat posisi militer dan perluasan wilayah Israel, termasuk pendudukan atas Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, yang sebagian besar dimungkinkan karena dukungan logistik serta politik yang kuat dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat.

Dalam perkembangan berikutnya, anatomi konflik tidak lagi hanya melibatkan negara-negara berdaulat, tetapi juga aktor-aktor non-negara yang membawa ideologi berbeda. Kelompok seperti Hamas, dengan basis perlawanan Islamisnya di Gaza, dan Fatah, yang lebih sekuler di Tepi Barat, menjadi bagian dari dinamika internal Palestina yang seringkali terpecah. Upaya untuk menyatukan visi perjuangan Palestina terus dilakukan, termasuk melalui mediasi dalam Perjanjian Makkah 2007 yang difasilitasi oleh Arab Saudi. Namun, perbedaan visi politik dan strategi perlawanan membuat rekonsiliasi total sulit tercapai, yang pada akhirnya melemahkan posisi tawar Palestina di meja diplomasi internasional.

Sejumlah analis dan intelektual melihat bahwa konflik ini tidak bisa lagi disederhanakan sebagai perdebatan semu tentang “siapa yang lebih dulu memiliki tanah”. Sejarawan Israel, seperti Ilan Pappe atau Benny Morris, dalam berbagai kajian kritis menyatakan bahwa narasi sejarah sering kali dipugar dan digunakan sebagai instrumen legitimasi politik modern untuk membenarkan pendudukan. Sementara dari sisi intelektual Palestina seperti Edward Said, ditegaskan dengan lantang bahwa ini bukan sekadar konflik sejarah kuno, tetapi soal ketidakadilan sistemik, perampasan hak asasi, dan perjuangan dekolonisasi yang belum selesai di abad ke-21.

Di sisi lain, pengamat Barat sering berargumen bahwa pembentukan Israel adalah keharusan moral pasca-Holocaust guna menjamin keselamatan bangsa Yahudi dari persekusi global. Namun, arus kritik dunia internasional kini semakin kencang menyoroti kebijakan ekspansi permukiman ilegal di Tepi Barat dan blokade jangka panjang yang dinilai melanggar hukum internasional serta konvensi Jenewa. Ketidakseimbangan kekuatan (asimetris) antara militer modern dengan warga sipil di bawah pendudukan menjadi titik api kritik moral global saat ini.

Hari ini, skenario "Solusi Dua Negara" (Two-State Solution) masih sering digaungkan oleh komunitas internasional sebagai jalan paling realistis untuk mengakhiri pertumpahan darah. Namun, tembok hambatannya kian tinggi dan tebal. Sebab Israel di bawah pemerintahan kanan enggan mengakui kedaulatan penuh Palestina dan tidak menganggap Hamas sebagai mitra sah, sementara Hamas dalam piagamnya memiliki posisi keras terhadap eksistensi negara Israel. Di saat yang sama, wilayah ini telah menjadi papan catur bagi kepentingan global, mulai dari poros Amerika Serikat yang mendukung Israel, hingga Iran yang mendukung faksi perlawanan, bahkan keterlibatan diplomatik China dan Rusia yang mencoba menawarkan alternatif keseimbangan kekuatan baru.

Konflik Israel-Palestina adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang terperangkap dalam pusaran sejarah. Ia bukan sekadar pertarungan klaim arkeologis atau teologis, melainkan cerminan pahit tentang bagaimana masa lalu sering kali dipersenjatai untuk membenarkan kepentingan kuasa di masa kini. Di antara reruntuhan bangunan di Gaza, barikade di Tepi Barat, dan narasi suci yang diagungkan di Yerusalem, suara yang paling sering terbungkam adalah suara manusia biasa, adalah mereka yang hanya ingin membesarkan anak-anak tanpa ketakutan, mereka yang kehilangan rumah, dan mereka yang bertahan di tengah kepungan trauma yang diwariskan turun-temurun.

Barangkali, pertanyaan mendesak bagi dunia saat ini bukan lagi sekadar “siapa yang secara historis lebih berhak atas tanah ini”, karena sejarah selalu memiliki ribuan pintu masuk untuk membenarkan siapa saja. Pertanyaan yang lebih jujur adalah bagaimana keadilan dan kesetaraan martabat bisa ditegakkan di atas tanah yang sama tanpa harus terus menyiramnya dengan darah baru? Sebab sejarah memang bisa menjadi rujukan untuk memahami identitas, namun masa depan yang damai menuntut keberanian kolektif untuk melampaui dendam masa lalu. Keadilan tidak akan pernah lahir dari penghancuran pihak lain, melainkan dari pengakuan atas hak hidup setiap insan di atas tanah yang mereka sebut rumah. (Red)