Duta Besar Mohammad Boroujerdi mengunjungi kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, di Jakarta, Selasa (3/3/2026), di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pertemuan itu memunculkan pertanyaan mengapa Teheran memilih bertemu tokoh non-pemerintah aktif dalam situasi geopolitik yang sensitif, dan apa maknanya bagi konsolidasi diplomasi Indonesia?

Untuk memahami posisi JK di mata banyak pihak, perlu melihat kembali rekam jejaknya. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono–JK (2004–2009), almarhum Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah pernah melontarkan pernyataan yang ramai diperbincangkan publik. Dalam sejumlah wawancara media saat itu, Buya Syafii menyebut JK sebagai “the real president”, merujuk pada gaya kepemimpinan dan langkah-langkahnya yang dinilai cepat, responsif, dan konkret dalam menangani persoalan bangsa.

“Kalau ada masalah, Pak JK cepat turun tangan. Keputusan diambil tanpa bertele-tele,” ujar Buya dalam sebuah wawancara yang banyak dikutip media pada pertengahan periode pertama pemerintahan SBY.

Pernyataan tersebut bukan tanpa kritik. Sejumlah pihak menilai ungkapan itu berlebihan dan berpotensi menimbulkan kesan dualisme kepemimpinan. Namun bagi pendukungnya, itu adalah pengakuan atas efektivitas kerja JK, terutama dalam penyelesaian konflik dan krisis. Dengan rekam jejak tersebut, mulai dari fasilitasi perdamaian Aceh hingga penyelesaian konflik komunal di Poso dan Ambon membentuk persepsi bahwa JK adalah figur eksekutor cepat yang mampu bergerak di luar ritme birokrasi formal.

Dalam praktik hubungan internasional, kepercayaan personal seringkali melampaui sekadar jabatan. JK dikenal memiliki jaringan luas, baik melalui perannya di Palang Merah Indonesia maupun Dewan Masjid Indonesia, serta relasi informal dengan berbagai aktor di dunia Islam.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia menilai dalam sebuah diskusi publik, “Dalam situasi krisis, aktor non-formal yang punya kredibilitas historis bisa menjadi back-channel penting. Itu bukan pembangkangan, melainkan pelengkap.”

Namun kritik juga muncul. Seorang anggota Komisi I DPR dari fraksi pendukung pemerintah menegaskan, “Diplomasi negara idealnya satu pintu. Jika terlalu banyak kanal, pesan Indonesia bisa bias dan memunculkan persepsi ketidaksinkronan.”

Awal Maret 2026, JK sempat menyampaikan catatan kritis terhadap wacana mediasi resmi Indonesia dalam konflik Timur Tengah. Ia menilai posisi Indonesia harus realistis dalam membaca keseimbangan kekuatan global, terutama relasi ekonomi strategis dengan AS. Pernyataan itu dibaca beragam. Sebagian melihatnya sebagai suara kehati-hatian agar Indonesia tidak terjebak simbolisme diplomasi. Sebagian lain menilai komentar tersebut bisa ditafsirkan sebagai perbedaan pandangan dengan pemerintah aktif.

Kunjungan Dubes Iran dapat dimaknai sebagai langkah membangun komunikasi dengan figur yang dinilai independen dan berpengalaman. Tetapi sekaligus, menjadi ujian bagi soliditas pesan luar negeri Indonesia. Dalam sistem pemerintahan yang menekankan efektivitas dan garis komando yang jelas, keberadaan tokoh senior yang aktif menyuarakan pandangan bisa menjadi dinamika tersendiri.

Seorang diplomat senior yang enggan disebut namanya menyatakan, “Persepsi soliditas sangat penting. Investor dan mitra strategis membaca stabilitas dari kekompakan elite.” Namun sejarah juga menunjukkan bahwa banyak negara memanfaatkan mantan pejabat sebagai utusan khusus atau mediator informal tanpa mengganggu struktur formal pemerintahan.

Pernyataan Buya Syafii Maarif tentang “the real president” dahulu mungkin kontroversial, tetapi ia menegaskan satu hal bahwa kecepatan dan ketegasan dalam mengambil keputusan bisa membangun reputasi yang bertahan lama.

Ketika dunia kembali memasuki fase ketegangan geopolitik, reputasi itulah yang tampaknya masih melekat pada JK. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia berada di dalam atau di luar kekuasaan formal, tetapi mampukah Indonesia mengelola seluruh aset diplomatiknya, baik yang resmi maupun yang informal tanpa menimbulkan friksi internal.

Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, diplomasi bukan sekadar soal siapa yang memegang jabatan, tetapi siapa yang dipercaya untuk membuka pintu percakapan. Dan kepercayaan, seperti sejarah, tidak dibangun dalam semalam. (Red)