Gema Andalusia telah memberi pelajaran retaknya satu telah menjadi seribu negara-negara golongan (Muluk ath-Thawaif). Gema Indonesia hari ini terjadi polarisasi politik yang tidak lagi sekadar perbedaan pandangan, melainkan telah menjelma menjadi tribalisme digital.

Bagaimana masing-masing kelompok dan golongan saling menegaskan identitas, saling mencurigai, dan saling meniadakan. Media sosial mempercepat fragmentasi itu, dengan algoritma yang dapat mempertemukan orang-orang yang sepakat, sekaligus memisahkan mereka dari yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, kepentingan kelompok dan golongannya seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa, bahkan daripada keberlangsungan peradaban itu sendiri.

Fenomena ini bukan barang baru dalam sejarah. Lebih dari sembilan abad lalu, Andalusia, wilayah Muslim di Semenanjung Iberia yang pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia mengalami nasib serupa. Tahun 1031 M, Kekhalifahan Umayyah di Cordoba resmi runtuh, dan yang tersisa bukanlah persatuan dalam bentuk baru, melainkan pecahan-pecahan kekuasaan yang dikenal sebagai Muluk ath-Thawaif (Raja-Raja Golongan). 

Dari satu entitas politik besar, Andalusia terbelah menjadi lebih dari dua puluh kerajaan kecil (taifa) yang berdiri sendiri, saling curiga, dan saling bersaing. Sejarah mencatat mereka bahwa Andalusia Raya yang begitu besar dan jaya, kemudian kehancuran besar menyertainya. Sebabnya sering kali tidak diawali oleh serangan musuh dari luar, melainkan oleh retaknya persatuan dari dalam.

Sebabnya dapat ditelusuri pada anatomi polarisasi: Penyakit Al-‘Ashabiyah yang menyempit pada era Muluk ath-Thawaif. Bagaimana raja-raja di Sevilla, Granada, Toledo, Zaragoza, dan Badajoz bukanlah penguasa bodoh. Banyak di antara mereka pelindung seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Namun mereka terjebak dalam al-‘ashabiyah yang sempit, yaitu fanatisme kelompok yang mengorbankan kepentingan kolektif. Ketakutan terbesar mereka bukan kehilangan Andalusia, melainkan kehilangan singgasana.

Ibn Khaldun, berabad-abad kemudian, menyebut gejala ini sebagai kematian solidaritas sosial. Ketika loyalitas hanya diberikan kepada kelompok kecil keluarga, kroni dan faksi, atau partai dan antek-anteknya, maka negara kehilangan perekatnya. Inilah yang terjadi di Andalusia: perang saudara menjadi lebih lazim daripada musyawarah, intrik istana lebih penting daripada pertahanan wilayah.

Paralelisme dengan dunia modern terasa nyata. Banyak negara hari ini menyaksikan partai politik dan elite kekuasaan yang rela mengorbankan stabilitas jangka panjang demi kemenangan elektoral sesaat. Kebijakan publik disandera oleh kepentingan faksi. Narasi kebangsaan dikalahkan oleh slogan kelompok. Polarisasi bukan lagi soal ideologi, melainkan soal hilangnya tujuan bersama (common goal).

Kemudian terjadi jebakan aliansi luar sebagai awal bunuh diri kolektif. Salah satu bab paling tragis dari era Taifa adalah praktik Parias, yaitu upeti yang dibayarkan kerajaan-kerajaan Muslim kepada kerajaan Kristen di utara, seperti Castile dan León di bawah Alfonso VI. Upeti ini bukan sekadar pajak damai, melainkan imbalan atas bantuan militer untuk menyerang sesama kerajaan Muslim.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa emas Andalusia justru memperkuat musuh yang kelak menaklukkannya. Alfonso VI mampu merebut Toledo pada 1085 M bukan semata karena kekuatan militernya, tetapi karena ia telah lama “didanai” oleh perpecahan internal Muslim Andalusia sendiri.

Dalam konteks modern, pola ini dikenal sebagai Proxy War. Ketika sebuah bangsa terbelah, kekuatan luar tidak perlu menaklukkan dengan senjata secara langsung. Cukup mendukung satu faksi melawan faksi lain, melalui bantuan ekonomi, politik, atau informasi. Ketergantungan pada kekuatan luar untuk mengalahkan “saudara sendiri” hampir selalu berakhir dengan hilangnya kedaulatan.

Sejarah berulang dengan wajah baru, tetapi logika dasarnya tetap sama. Hilangnya wibawa ilmu dan ulama termasuk di antaranya. Menariknya, era Muluk ath-Thawaif bukan masa kegelapan intelektual. Kota-kota seperti Seville dan Zaragoza masih melahirkan penyair, ilmuwan, dan filsuf. Namun suara ilmu kehilangan daya pengaruhnya dalam pengambilan keputusan politik. Para penguasa lebih senang dikelilingi oleh penyair istana dan pemuji kekuasaan, atau Buzzer versi abad pertengahan, daripada ulama dan pemikir kritis yang mengingatkan bahaya perpecahan.

Ketika kebenaran menjadi tidak nyaman, ia disingkirkan. Ketika nasihat terasa mengancam kursi kekuasaan, ia dibungkam. Inilah pelajaran penting bagi masyarakat modern: tanpa institusi intelektual yang independen, tanpa ruang aman bagi kritik berbasis ilmu, polarisasi akan terus memburuk. Peradaban tidak runtuh karena kurang cerdas, tetapi karena enggan mendengarkan yang benar.

Kemudian terjadilah titik balik yang terlambat yang dimulai jatuhnya Toledo. Peristiwa jatuhnya Toledo pada 1085 M adalah lonceng peringatan yang nyaring, namun terlambat. Kota strategis itu selama ini menjadi benteng penting Andalusia tengah. Kejatuhannya mengguncang dunia Islam Barat, tetapi juga membuka jalan bagi ekspansi Kristen lebih jauh ke selatan.

Baru setelah ancaman kepunahan nyata di depan mata, para raja Taifa menyadari pentingnya persatuan. Mereka memanggil Dinasti Murabithun dari Afrika Utara. Namun persatuan yang lahir dari kepanikan jarang menghasilkan solusi jangka panjang. Koordinasi yang seharusnya dibangun sejak awal justru baru dicari ketika segalanya hampir runtuh.

Pesan sejarahnya jelas: persatuan tidak menuntut keseragaman, tetapi koordinasi. Andalusia runtuh bukan karena kekurangan tentara, bukan pula karena kekurangan ilmuwan, melainkan karena berhentinya kerja sama. Demikianlah adanya sejarah Andalusia tidak ditulis untuk diratapi, melainkan untuk dipelajari buat Indonesia Raya. Supaya menjadi cermin besar yang dapat memantulkan wajah kita hari ini. 

Ketika masyarakat lebih sibuk membangun dinding faksi daripada jembatan solusi, ketika perbedaan dirawat sebagai permusuhan, dan ketika kepentingan kelompok mengalahkan tujuan bersama, maka sesungguhnya kita sedang membuka pintu yang sama: pintu keruntuhan. Jika kita enggan belajar dari Andalusia, sejarah tidak akan menghukum kita dengan cara baru. Ia akan mengulang pelajarannya, dengan nama tempat yang berbeda, tetapi dengan luka yang sama.

Menghindari Balkanisasi Indonesia

Indonesia bukan negara yang lahir dari keseragaman. Ia dibangun justru dari keberanian untuk menyatukan perbedaan: bahasa, etnis, agama, dan sejarah lokal, ke dalam satu kesepakatan kebangsaan. Namun sejarah dunia menunjukkan, negara majemuk yang gagal merawat tujuan bersama selalu menghadapi risiko yang sama: balkanisasi, yakni pecahnya satu bangsa menjadi fragmen-fragmen identitas yang saling berhadap-hadapan.

Balkanisasi tidak selalu datang dalam bentuk pemisahan wilayah secara fisik. Ia sering kali bermula secara senyap: dari polarisasi opini, delegitimasi institusi negara, normalisasi ujaran kebencian, hingga hilangnya kepercayaan antarwarga. Ketika warga lebih setia pada identitas politik, agama, atau kelompok digitalnya dibandingkan pada konstitusi dan kepentingan nasional, maka fondasi persatuan mulai terkikis. Meski bendera masih berkibar dan peta belum berubah.

Pelajaran Andalusia memberi peringatan yang relevan bagi Indonesia hari ini. Perpecahan tidak harus menunggu konflik bersenjata; cukup dengan membiarkan prasangka tumbuh tanpa koreksi, membiarkan kebohongan beredar tanpa klarifikasi, dan membiarkan kepentingan jangka pendek elite mengalahkan visi kebangsaan jangka panjang. Pada titik itu, bangsa mulai melemah dari dalam, bahkan sebelum tekanan eksternal datang.

Menghindari balkanisasi Indonesia berarti mengembalikan tujuan bersama sebagai pusat kehidupan bernegara: keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan kedaulatan nasional. Perbedaan pandangan politik harus ditempatkan sebagai dinamika demokrasi, bukan alasan untuk saling meniadakan. Kritik harus dirawat sebagai energi korektif, bukan dianggap ancaman. Dan persatuan harus dipahami bukan sebagai keseragaman suara, melainkan kesediaan untuk bekerja sama di tengah perbedaan.

Sejarah mengajarkan satu hal yang konsisten: bangsa yang mampu bertahan bukanlah bangsa yang paling kuat militernya atau paling kaya sumber dayanya, melainkan bangsa yang mampu menjaga kohesi sosialnya. Andalusia runtuh ketika persatuan dianggap beban. Indonesia hanya akan bertahan jika persatuan terus diperlakukan sebagai tanggung jawab bersama, yang bukan sekadar slogan, tetapi laku sehari-hari dalam politik, media, dan ruang publik kita. (Sal)