Sejarah sering bekerja melalui cara-cara yang sunyi, melintasi jeruji besi dan tembok penjara yang dingin, dan gaung suaranya tak ada yang mendengar. Lalu ketika diperdengarkan pada 19 April 1990 di Teheran, saat Ayatollah Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran membuka sebuah lembaran memori personal yang sarat akan makna politik global. Ia menceritakan kembali pengalamannya saat mendekam di penjara rezim Mohammad Reza Pahlavi pada tahun 1974. Di dalam sel yang sempit dan pengap, Khamenei mengaku mengutip nama Soekarno dan gagasan Pancasila untuk mencairkan ketegangan dengan seorang tahanan lain yang berhaluan komunis.

Kisah itu disampaikan dalam pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat Iran, hingga kini terus menjadi perbincangan hangat setiap kali hubungan historis Indonesia–Iran dibahas. Narasi ini kembali mengingatkan kita pada sosok pribadi seorang pemimpin besar dan potret bagaimana warisan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 di Bandung terus bergema, bergetar, dan merambat jauh melampaui batas geografis serta dekade kelahirannya.

Dalam pidatonya, Khamenei mengenang malam pertama di sel tahanan. Saat ia berusaha menjalin komunikasi dengan seorang aktivis sosialis yang bersikap dingin dan penuh prasangka. Sang aktivis tampak skeptis, barangkali karena melihat Khamenei yang seorang ulama tetap teguh menjalankan salat di tengah situasi represif. Ketegangan ideologis antara "Agama" dan "Kiri" terasa begitu kental di ruang yang terbatas itu.

Untuk memecah kebekuan, Khamenei kemudian menyitir semangat yang lahir dari bumi Parahyangan, ribuan kilometer dari Teheran, berkata kepada sesama tahanan itu, mengutip spirit Konferensi Asia-Afrika 1955, “Yang mengumpulkan kita bukanlah kesamaan agama, ideologi, atau ras, tetapi kesatuan kebutuhan (unity of needs).”

Khamenei menjelaskan bahwa meski keyakinan teologis mereka berada di kutub yang berbeda, tapi memiliki kebutuhan eksistensial yang sama dalam menghadapi represi negara, melawan otoritarianisme yang didukung kekuatan asing. Menurutnya, gagasan Soekarno tentang unity of needs atau persatuan berdasarkan nasib dan kebutuhan bersama, terbukti mampu meruntuhkan sekat ideologi bahkan dalam ruang isolasi yang paling gelap sekalipun.

Sejarawan hubungan internasional melihat pidato ini sebagai pengakuan eksplisit atas pengaruh besar "Semangat Bandung" terhadap gerakan anti-imperialisme global. Dalam arsip pidato pembukaan KAA 1955 yang bertajuk Let a New Asia and a New Africa be Born, Soekarno memang menekankan solidaritas negara-negara yang “pernah dijajah atau terancam kolonialisme dalam bentuk baru”. Pidato itu tidak hanya menggerakkan massa di jalanan, tetapi juga merasuk ke dalam sel-sel penjara para pejuang kemerdekaan di seluruh dunia.

Nama Soekarno memang tidak muncul begitu saja dalam benak Khamenei secara kebetulan. Bung Karno adalah ikon perlawanan yang namanya harum di kalangan pemimpin Dunia Ketiga dan Gerakan Non-Blok (GNB). Indonesia, di bawah nakhoda Soekarno, menjadi motor utama berdirinya GNB pada 1961 di Beograd, bersama tokoh-tokoh besar seperti Jawaharlal Nehru (India), Gamal Abdel Nasser (Mesir), Josip Broz Tito (Yugoslavia), dan Kwame Nkrumah (Ghana).

Di Iran, narasi anti-imperialisme kemudian menjadi fondasi bagi meletusnya Revolusi Islam 1979. Beberapa akademisi Iran mencatat bahwa gagasan kemandirian politik (sovereignty) dan penolakan terhadap dominasi Barat (Westoxification atau Gharbzadegi) yang sering digaungkan Soekarno memiliki resonansi yang sangat kuat dalam wacana intelektual pra-revolusi di Iran. Semangat berdikari Soekarno seolah menjadi pustaka rujukan bagi bangsa-bangsa yang ingin memutus rantai ketergantungan pada blok Barat maupun Timur.

Dalam kacamata akademik, memang tidak semua pihak sepakat bahwa pengaruh tersebut bersifat linear atau langsung. Pengamat Timur Tengah di Indonesia berpendapat bahwa meski figur Soekarno dikagumi secara simbolis, Revolusi Iran tetaplah sebuah fenomena unik yang lebih dipengaruhi oleh dinamika internal teologi politik Syiah dan karisma kepemimpinan Ayatullah Khomeini.

“Bandung memberi inspirasi simbolik sebagai katalisator perlawanan terhadap hegemoni dunia, tetapi fondasi metodologis dan ideologis revolusi Iran tetap berbasis pada teologi politik Syiah, khususnya konsep kepemimpinan ulama,” ujar seorang peneliti studi Islam politik dari Jakarta dalam sebuah diskusi publik mengenai dinamika relasi Indonesia-Iran.

Ketertarikan Iran terhadap fondasi pemikiran Indonesia tidak berhenti pada retorika anti-kolonialisme. Dalam beberapa kesempatan di awal 1990-an, Ayatollah Khamenei juga sempat menyinggung konsep negara yang mengakui peran Tuhan namun tetap mampu merangkul keragaman identitas. Di mata sebagian kalangan di Indonesia, hal ini ditafsirkan sebagai bentuk apresiasi tersirat terhadap Pancasila sebagai ideologi jalan tengah.

Tafsir ini tentu saja mengundang perdebatan intelektual yang sehat. Pakar ketatanegaraan mengingatkan bahwa Pancasila adalah kalimatun sawa (titik temu) yang lahir dari kompromi historis unik masyarakat Indonesia, dan secara fundamental berbeda dengan konsep Wilayatul Faqih (perwalian ahli hukum Islam) yang menjadi sistem pemerintahan di Iran.

“Pancasila bukan ideologi agama, namun ia juga menolak sekularisme murni yang membuang peran Tuhan dari ruang publik. Ia lahir dari rahim sosiologis Indonesia yang plural sejak berabad-abad lalu,” tegas seorang guru besar hukum tata negara.

Perbandingan antara kedua negara ini sering kali menjadi bahan refleksi yang kaya. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memilih mempertahankan sistem republik pluralis berbasis Pancasila. Di sisi lain, Iran memilih model republik Islam dengan supremasi otoritas ulama. Keduanya menunjukkan bagaimana bangsa-bangsa Timur mencari bentuk demokrasinya sendiri yang lepas dari dikte liberalisme Barat.

Kisah Khamenei tentang Soekarno ini sejatinya dapat dibaca dalam dua lapis makna. Di satu sisi, ia membuktikan daya jangkau gagasan persatuan lintas ideologi yang digagas para pendiri bangsa kita. Namun di sisi lain, turut membuka ruang diskusi kritis yang lebih dalam tentang sejauh mana ide-ide besar seperti "persatuan" benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam praktik politik praktis pasca-revolusi.

Sejarah panjang kedua negara menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Iran tetap menghadapi tantangan serupa dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman internal serta tekanan geopolitik global yang tak kunjung usai. Sebagian aktivis demokrasi mengingatkan bahwa semangat anti-imperialisme yang dikobarkan Soekarno maupun Khamenei tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Sementara itu, kalangan nasionalis berpendapat bahwa tanpa fondasi persatuan yang kokoh seperti yang dibuktikan di dalam sel penjara Teheran itu, sebuah bangsa akan sangat mudah terfragmentasi oleh intervensi kepentingan eksternal.

Cerita tentang sel penjara di Teheran pada tahun 1974 itu memperlihatkan satu kebenaran abadi bahwa sebuah gagasan yang tulus dapat melampaui ruang fisik dan waktu. Soekarno berbicara di atas podium Bandung pada tahun 1955, dua dekade kemudian, gagasannya dipetik oleh seorang ulama di ruang tahanan yang dingin, ribuan kilometer jauhnya, untuk menyatukan dua manusia yang berbeda keyakinan.

Namun, kita harus sadar bahwa warisan sejarah bukanlah sebuah monumen beku yang hanya layak dipuja. Tapi sebuah organisme yang hidup sejauh kita mau menghidupinya dengan relevansi baru. Persatuan yang dimaksud Soekarno bukan sekadar retorika politik atau slogan anti-Barat yang kosong. Namun kesadaran mendalam akan "nasib bersama" (schicksalsgemeinschaft) di tengah samudera perbedaan. Jika prinsip itu pernah mampu mencairkan ketegangan antara seorang ulama dan seorang komunis di dalam sebuah sel sempit yang menindas, maka muncul sebuah pertanyaan besar bagi kita hari ini: mampukah spirit yang sama kembali menjadi jembatan di tengah polarisasi tajam yang membelah masyarakat kita di zaman kini?

Di situlah letak ujian sesungguhnya bagi sebuah warisan sejarah: ia hadir bukan sekadar untuk dikenang dengan rasa bangga, melainkan untuk dirawat sebagai kompas dalam menavigasi masa depan yang sering kali jauh lebih rumit, lebih berbelit, dan bahkan kerap berkelit di balik silang sengkarut tafsir masa lalu. (Red)