Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengkritik keras wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Hasto, gagasan tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang perlu disikapi secara serius karena berpotensi menggerus kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

Dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis, 8 Januari 2026, Hasto menyampaikan kekhawatirannya bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah akan menggeser orientasi tanggung jawab pemimpin. Jika dipilih melalui DPRD, kepala daerah dikhawatirkan tidak lagi bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat, melainkan terjebak pada kewajiban transaksional kepada anggota legislatif.

Mantan Bupati Kulon Progo itu menegaskan bahwa Pilkada langsung memiliki nilai filosofis dan sosiologis yang tidak tergantikan. Ia menilai, proses kampanye langsung, termasuk metode door-to-door, memungkinkan calon pemimpin membangun relasi yang lebih manusiawi dengan masyarakat, menyentuh hati pemilih tanpa sekat formal maupun kepentingan elite.

Menurut Hasto, interaksi tatap muka dengan konstituen merupakan instrumen paling efektif dalam membangun ikatan emosional dan kepercayaan publik. Cara ini, kata dia, jauh lebih bermakna dibandingkan sekadar mengandalkan baliho, media sosial, atau iklan di televisi yang sering kali bersifat satu arah dan dangkal.

Ia juga menyoroti pengalamannya memimpin di Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, di mana proses demokrasi dijalankan secara bersih dan partisipatif tanpa politik uang. Pengalaman tersebut, menurut Hasto, membuktikan bahwa masyarakat masih memiliki hati nurani dan kesadaran politik yang tidak selalu bisa dibeli dengan materi.

Hasto mengingatkan, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke tangan DPRD, proses politik berpotensi terjebak dalam praktik kontrak politik yang transaksional. Situasi ini, lanjutnya, dapat melahirkan pemimpin yang lemah secara legitimasi moral dan jauh dari aspirasi rakyat.

“Pemimpin yang lahir dari proses penuh tekanan dan transaksi politik berisiko melahirkan kekuasaan yang tiranik,” ujar Hasto, menegaskan kekhawatirannya terhadap arah demokrasi lokal ke depan.

Pandangan serupa disampaikan anggota DPRD DIY sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto. Ia menilai wacana Pilkada melalui DPRD sebagai langkah mundur yang mencederai hak kedaulatan rakyat serta berpotensi merusak sistem demokrasi internal partai politik.

Eko menekankan bahwa dalam sistem Pilkada langsung, partai politik menjalankan fungsi penting, mulai dari penjaringan calon hingga konsolidasi bersama akar rumput. Proses ini memastikan bahwa keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh elite, tetapi juga melibatkan aspirasi masyarakat luas.

Menurut Eko, partisipasi politik rakyat melalui bilik suara merupakan napas utama demokrasi yang tidak boleh dikorbankan hanya demi alasan kepraktisan atau efisiensi biaya politik. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat menuntut keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. (Red)