Pemerintah Kota Batam resmi meluncurkan 19 armada baru Bus Trans Batam di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Selasa (26/5/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat transportasi publik dan memperluas konektivitas hingga ke kawasan Bandara Internasional Hang Nadim. Peluncuran yang dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, itu sekaligus memperkenalkan sistem pembayaran digital QRIS Tap berbasis NFC, yang memungkinkan penumpang cukup menempelkan ponsel ke alat pemindai tanpa perlu memindai kode QR secara manual. 

Langkah ini menandai perubahan penting dalam arah pembangunan transportasi di Batam. Selama bertahun-tahun, kota industri dan perdagangan itu bertumbuh cepat dengan dominasi kendaraan pribadi. Jalan-jalan utama semakin padat, sementara transportasi umum kerap dianggap belum mampu menjadi pilihan utama masyarakat. Kini, pemerintah mencoba mengubah pola baru bukan hanya dengan menambah jumlah bus, tetapi juga membangun sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan modern.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam, Yusfa Hendri, mengatakan bahwa akses transportasi publik merupakan salah satu indikator kota modern. Menurutnya, penambahan armada dan pengembangan koridor menjadi bentuk komitmen pemerintah menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. “Ciri kota modern adalah masyarakatnya memiliki akses yang mudah terhadap angkutan umum. Melalui peluncuran ini, Pemko Batam terus berkomitmen meningkatkan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi,” ujar Yusfa. 

Salah satu fokus utama pengembangan kali ini adalah integrasi Koridor Nongsa–Batam Centre menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Selama ini, Trans Batam telah menghubungkan sejumlah kawasan strategis seperti Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Batam Centre, dan Telaga Punggur. Namun akses langsung menuju bandara masih menjadi pekerjaan rumah.

Kepala Dinas Perhubungan Batam, Leo Putra, sebelumnya menyebut pengembangan rute bandara dilakukan melalui penguatan Koridor 7. Pemerintah mengklaim telah memperoleh persetujuan dari BP Batam dan kini tengah berkoordinasi dengan pengelola bandara. Bila rute ini benar-benar berjalan optimal, dampaknya tidak hanya dirasakan warga lokal, tetapi juga wisatawan dan pekerja yang selama ini bergantung pada kendaraan pribadi atau transportasi daring untuk menuju bandara. Integrasi transportasi semacam ini lazim ditemukan di kota-kota besar yang mulai serius mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Tak hanya soal rute, pemerintah juga membawa pembaruan pada sistem pembayaran. Mulai 1 Juni 2026, armada baru Trans Batam akan menggunakan QRIS Tap berbasis NFC hasil kolaborasi dengan Bank Indonesia. Teknologi ini memungkinkan transaksi berlangsung lebih cepat karena pengguna cukup mendekatkan ponsel ke mesin pembayaran.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, menyebut penerapan Tap QRIS sebagai lompatan baru dalam transformasi pembayaran digital di Batam. “Kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi poin penting dalam perputaran ekonomi,” kata Rony. Data Bank Indonesia menunjukkan nilai transaksi QRIS di Kepulauan Riau sepanjang 2025 mencapai Rp11,5 triliun. Hingga Maret 2026 saja, nilainya telah menembus Rp3,88 triliun. Angka ini memperlihatkan bahwa kebiasaan transaksi digital masyarakat terus tumbuh, termasuk dalam layanan transportasi. 

Pengembangan Trans Batam juga dilakukan melalui skema Buy The Service (BTS), di mana pemerintah membeli layanan transportasi berdasarkan hitungan rupiah per kilometer, sementara operator bertanggung jawab atas pengadaan armada, operasional, hingga pemeliharaan kendaraan. Model ini dianggap lebih efektif untuk menjaga standar layanan sekaligus memberi kepastian operasional bagi operator. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengapresiasi langkah Batam yang dinilai cukup progresif dibanding banyak daerah lain. “Tidak banyak pemerintah daerah yang berani berinvestasi di sektor transportasi karena secara bisnis tidak selalu menguntungkan. Namun dampaknya besar terhadap penurunan angka kemiskinan, akses pendidikan, dan pengurangan beban konsumsi bahan bakar masyarakat,” ujarnya. 

Di banyak kota Indonesia, transportasi publik sering dianggap sebagai sektor “rugi” sehingga pembangunan lebih fokus pada pelebaran jalan ketimbang memperkuat angkutan massal. Padahal, semakin banyak kendaraan pribadi di jalan, semakin besar pula biaya sosial yang harus ditanggung kota, di antaranya tingkat kemacetan, polusi, konsumsi BBM, hingga waktu produktif yang terbuang.

Namun demikian, optimisme terhadap Trans Batam tetap perlu dibarengi catatan kritis. Penambahan armada saja belum tentu otomatis mengubah kebiasaan masyarakat. Tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi pelayanan. Seperti ketepatan waktu, kenyamanan halte, keamanan, integrasi feeder ke kawasan permukiman, hingga kepastian jadwal.

Saat ini jumlah pengguna Trans Batam disebut mencapai sekitar 6.000 penumpang per hari, dengan 70 persen penumpang umum dan 30 persen pelajar. Angka tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan pribadi di Batam yang terus meningkat setiap tahun. Beberapa warga juga masih mempertanyakan apakah perluasan koridor dan penambahan armada benar-benar akan menjangkau kawasan padat penduduk yang selama ini minim akses transportasi umum. Selain itu, penggunaan QRIS Tap dinilai modern, tetapi belum tentu langsung bisa diakses semua lapisan masyarakat, terutama pengguna yang belum memiliki ponsel dengan fitur NFC.

Pemerintah sendiri menargetkan pengembangan besar dalam lima tahun ke depan, mulai dari penambahan koridor menjadi 10 jalur utama, pengadaan trayek feeder, penambahan halte dan stasiun, hingga memangkas waktu tunggu bus menjadi hanya 10–20 menit. Jam operasional juga direncanakan diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB. 

Semua target itu terdengar ambisius. Tetapi di kota yang terus tumbuh seperti Batam, mungkin memang sudah waktunya pemerintah mulai memikirkan masa depan mobilitas secara lebih serius. Sebab sesungguhnya, ukuran kota modern bukan hanya gedung tinggi, pusat bisnis, atau kawasan industri yang terus meluas. Kota modern adalah kota yang memungkinkan warganya bergerak dengan mudah, murah, dan manusiawi, tanpa harus selalu bergantung pada kendaraan pribadi.

Di situlah transportasi publik menemukan makna paling pentingnya. Bukan sekadar memindahkan orang dari satu titik ke titik lain, melainkan menghadirkan rasa setara di ruang kota, bahwa siapa pun, dari pelajar hingga pekerja, dari warga lokal hingga wisatawan memiliki hak yang sama untuk tiba di tujuan dengan aman dan layak. (Red)