Dalam dinamika politik dan ekonomi terbaru Indonesia, nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi sorotan publik setelah disebut sebagai salah satu kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menyusul pengunduran diri pejabat sebelumnya, Juda Agung. Pengusulan tiga nama calon oleh pemerintah kepada DPR ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Jakarta, Senin lalu. 

Pencalonan itu kemudian dikonfirmasi oleh sejumlah media internasional: Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengajukan nama Thomas sebagai bagian dari upaya mengisi posisi strategis di dewan gubernur bank sentra. Badan yang memiliki hak suara atas kebijakan tingkat suku bunga, nilai tukar dan stabilitas moneter. 

Namun langkah ini segera memicu perdebatan tajam tentang independensi Bank Indonesia, sebuah prinsip yang selama ini menjadi fondasi legitimasi kebijakan moneter di tengah ketidakpastian global dan tekanan ekonomi domestik. 

Jejak Pendidikan dan Karier: Dari Fiskal ke Moneter

Thomas Djiwandono bukan sosok asing di lingkaran elite pemerintahan dan politik. Lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972, ia adalah putra pertama Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993–1998, dan ibunya, Biantiningsih Miderawati, kakak kandung Presiden Prabowo Subianto. Keluarga ini juga terhubung dengan pionir perbankan nasional melalui kakek buyutnya, R.M. Margono Djojohadikusumo, pendiri BNI 46. 

Pendidikan Thomas mengandung dimensi internasional: gelar Bachelor of Arts dalam Studi Sejarah dari Haverford College (AS), kemudian gelar Master di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington DC. 

Karier profesionalnya melintasi sektor media, bisnis, dan pemerintahan: mulai dari magang sebagai wartawan di Majalah Tempo dan Indonesia Business Weekly, analis keuangan di Whitlock NatWest Securities Hong Kong, hingga pemimpin eksekutif di perusahaan swasta. Ia kemudian memasuki lingkaran Partai Gerindra sejak 2014 dan memegang posisi Bendahara Umum partai tersebut sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024. 

Kontroversi: Afinitas Politik vs Independensi Kebijakan Moneter

Meski pemerintah menilai calon ini teruji kompetensinya dan bahkan mendorong bahwa pengalaman fiskal Thomas dapat memperkaya perspektif moneter, sejumlah pakar ekonomi mengkhawatirkan dampaknya terhadap independensi BI. 

Dalam konteks bank sentral, independensi bukan sekadar jargon: ia adalah prasyarat untuk membangun kepercayaan pasar, mengendalikan inflasi tanpa tekanan politik jangka pendek, serta memastikan bahwa kebijakan suku bunga dan stabilitas ekonomi tidak dikorbankan demi target pertumbuhan fiskal tertentu. Ketika seorang tokoh yang sangat dekat dengan kekuasaan eksekutif atau struktur partai politik mengambil posisi kunci di BI, atau ketika orang tersebut memiliki afiliasi kekeluargaan dengan kepala negara, hal ini berpotensi menimbulkan persepsi campur tangan politik dalam kebijakan moneter.

Investor asing dan domestik cenderung merespons negatif terhadap sinyal bahwa keputusan moneter bisa diarahkan oleh agenda politik tertentu. Dalam kasus ini, setelah kabar pencalonan Thomas tersiar, nilai tukar rupiah sempat mengalami pelemahan, mencerminkan kekhawatiran pasar atas masa depan independensi BI. 

Terdapat bahaya potensial ketika jabatan Otoritas Keuangan dikuasai oleh figur afiliasi politik. Sebab imparsialitas bank sentral adalah fondasi jika sebuah negara ingin menjaga kredibilitas ekonomi di mata global. Ketika orang dengan hubungan politik kuat, terutama yang memiliki kedekatan kekeluargaan dengan kepala negara yang sedang menjabat, akan berada di lini kebijakan moneter dan risiko yang perlu dipertimbangkan.

Misalnya bisa saja mendapat tekanan untuk membiayai program pemerintah. Hal ini bisa membawa Bank sentral terjebak untuk mendukung agenda fiskal pemerintah. Pengaruh dan kesan itu dapat menimbulkan kepercayaan pasar menurun, dan ketidakpastian atas kebijakan yang bisa memicu volatilitas pasar, penurunan investasi asing, serta tekanan pada nilai tukar rupiah.

Seperti saat defisit anggaran besar, sehingga independensi moneter pun melemah. Selain itu memungkinkan kebijakan suku bunga yang dikeluarkan dipengaruhi, atau dikesankan sebagai subordinat terhadap ambisi politik. Akhirnya keputusan suku bunga yang strategis bisa dipengaruhi oleh target politik jangka pendek, bukan stabilitas ekonomi secara jangka panjang.

Menuju Fit and Proper Test di DPR

Saat ini, proses pencalonan Thomas masih harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mekanisme ini penting karena berdasarkan hukum, setiap calon pejabat BI yang diajukan presiden harus mendapat persetujuan wakil rakyat. 

Ke depan, publik dan analis akan mengamati bagaimana DPR menimbang kombinasi kompetensi teknokratis, latar belakang profesional, serta risiko terhadap independensi bank sentral dalam pengambilan keputusan.

Pencalonan Thomas Djiwandono membuka sebuah perdebatan fundamental dalam kebijakan ekonomi Indonesia: bagaimana menyeimbangkan antara kompetensi individu dan perlindungan institusional independensi bank sentral. Di satu sisi, pengalaman fiskal yang luas dan wawasan global bisa menjadi aset. Namun, di sisi lain, ketika garis antara otoritas moneter dan kekuatan politik mulai kabur, kepercayaan yang merupakan modal penting dalam ekonomi bisa tergerus.

Indonesia kini berada di persimpangan: apakah kebijakan ekonomi akan dipandu oleh prinsip teknokratis yang menjaga independensi, atau akan lebih terintegrasi dengan arsitektur politik yang sedang berkuasa. Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya menentukan masa depan stabilitas moneter, tetapi juga arah ekonomi negara dalam dekade mendatang. (Sal)