Ketika angka serangan terorisme tak lagi menghiasi halaman depan media, bukan berarti ancaman itu sepenuhnya lenyap. Sepanjang 2025, Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) menangkap 51 tersangka terorisme. Sebuah angka yang lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. 

Namun dibalik statistik yang tampak menenangkan itu, aparat justru membaca gejala baru: terorisme yang bergerak lebih senyap, menyasar ruang digital, dan menjadikan anak-anak sebagai target utama.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Syahardiantono, menyebut Indonesia berhasil mempertahankan status zero terrorism attack sejak 2023 hingga 2025. Capaian ini, menurutnya, merupakan hasil dari pendekatan penegakan hukum yang lebih proaktif dan berbasis pencegahan. “Bukan menunggu ledakan terjadi, tetapi memotong mata rantai sejak di tahap ideologi dan perencanaan,” ujar Syahardiantono di Markas Besar Polri, Selasa, 30 Desember 2025.

Secara angka, tren penurunan memang konsisten. Pada 2023, Densus 88 menangkap 147 tersangka terorisme. Jumlah itu turun drastis menjadi 55 orang pada 2024, dan kembali menurun menjadi 51 tersangka sepanjang 2025. Namun, aparat menegaskan bahwa penurunan kuantitas tidak selalu berarti penyederhanaan masalah.

Anak-anak dan Radikalisme Digital

Salah satu temuan paling mengkhawatirkan tahun ini adalah maraknya paparan ideologi kekerasan ekstrem terhadap anak-anak. Densus 88 mengungkap jaringan yang diduga telah memaparkan paham radikal kepada sekitar 110 anak di 23 provinsi. Selain itu, terdapat 20 rencana aksi teror yang melibatkan anak di bawah umur yang berhasil diidentifikasi dan dicegah sejak tahap awal.

“Ini bukan lagi soal pelaku dewasa dengan struktur organisasi klasik. Kita berhadapan dengan generasi yang direkrut lewat ruang digital, forum tertutup, dan media sosial,” kata Syahardiantono.

Fenomena ini semakin kompleks ketika aparat menemukan 68 anak di 18 provinsi terpapar ideologi kekerasan ekstrem melalui sebuah grup bernama TCC. Kelompok ini, menurut kepolisian, menyebarkan paham Neo-Nazi dan supremasi kulit putih, sebagai ideologi yang selama ini dianggap jauh dari konteks sosial Indonesia. Anak-anak tersebut bahkan disebut telah menguasai berbagai senjata berbahaya dan merencanakan aksi di lingkungan sekolah serta lingkar pertemanan mereka.

Terorisme yang Berubah Wajah

Selain ancaman terhadap anak-anak, Densus 88 juga mengklaim berhasil menggagalkan empat rencana aksi teror dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sepanjang 2025. Pada periode Natal dan Tahun Baru saja, tujuh tersangka terorisme ditangkap untuk mencegah potensi serangan.

Data ini menunjukkan bahwa terorisme di Indonesia tidak menghilang, melainkan beradaptasi. Jika sebelumnya ancaman hadir dalam bentuk bom dan serangan terbuka, kini ia menjelma menjadi proses panjang penanaman ideologi yang pelan dan tersembunyi, yang sering kali tak terdeteksi oleh keluarga maupun sekolah.

Pekerjaan Rumah di Luar Penegakan Hukum

Keberhasilan menjaga zero attack patut diapresiasi. Namun, tantangan ke depan justru semakin berat. Ketika anak-anak menjadi sasaran utama propaganda ekstrem, persoalan terorisme tak lagi bisa dipandang semata sebagai isu keamanan, melainkan juga krisis literasi digital, pendidikan, dan ketahanan sosial.

Penegakan hukum mungkin mampu mencegah ledakan. Tetapi mencegah radikalisasi membutuhkan keterlibatan yang lebih luas: orang tua, sekolah, komunitas, hingga platform digital. Statistik penurunan tersangka boleh jadi menenangkan, namun data tentang anak-anak yang terpapar ideologi kekerasan adalah alarm keras bagi masa depan.

Dalam konteks ini, keberhasilan sejati bukan hanya ketika tak ada serangan yang meledak, melainkan ketika ideologi kebencian gagal menemukan ruang tumbuh di benak generasi muda Indonesia.

(Sadur berita dari Tempo.co)