Pada Sabtu, 31 Januari 2026 pagi waktu setempat, angkatan laut dan udara Cina menggelar patroli besar-besaran di sekitar Scarborough Shoal, sebuah gugusan karang di Laut Cina Selatan yang menjadi simbol sengketa maritim antara Beijing dan Manila. Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) mengatakan operasi ini adalah bagian dari “patroli kesiapsiagaan tempur” yang terus berlangsung sepanjang bulan ini. 

Wilayah Scarborough Shoal, atau yang disebut Cina Huangyan Dao, secara geografis berada di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, namun Beijing juga mengklaimnya sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Sengketa ini bukan soal simbol semata, tapi melibatkan hak atas sumber daya perikanan, jalur perdagangan strategis, dan pengaruh geopolitik di jantung Asia Tenggara. 

Patroli hari Sabtu melibatkan kapal perang dan jet tempur PLA, termasuk pembom H-6K yang dilaporkan dipersenjatai rudal antikapal, serta kapal perusak besar Tipe 055 yang dikenal sebagai Xianyang dalam armada laut Cina. Video resmi yang dirilis militer memperlihatkan gerakan armada ini melintasi perairan sengketa, disertai pesawat patroli udara. 

Dalam pernyataannya, pihak militer Cina menyatakan bahwa sejak awal Januari, patroli laut dan udara intensif dilakukan “untuk menanggapi provokasi dan pelanggaran oleh negara-negara tertentu di kawasan, serta menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Cina.” 

Namun narasi ini ditolak oleh pihak Manila. Angkatan Laut Filipina (Philippine Navy) melalui Rear Admiral Roy Vincent Trinidad menyatakan bahwa pantauan mereka tidak menemukan patroli militer Cina di wilayah ZEE Filipina, meskipun sejumlah kapal penjaga pantai China dan kapal milisi maritim terlihat di kawasan Bajo de Masinloc, nama Filipina untuk Scarborough Shoal. Trinidad menyebut laporan Beijing mungkin merupakan “upaya pembentukan narasi” yang bertujuan mengubah persepsi internasional. 

Patroli Cina terjadi hanya beberapa hari setelah Filipina dan Amerika Serikat menggelar latihan militer gabungan di perairan sekitar Shoal, bagian dari kerja sama keamanan yang sudah berjalan sejak 2023. Manila menyebut ini sebagai kegiatan rutin untuk memperkuat interoperabilitas dan respons bersama terhadap ancaman di kawasan. 

Tak hanya itu, pada 26 Januari 2026, Kementerian Luar Negeri Filipina secara resmi menyampaikan protes keras kepada Kedutaan Besar Cina di Manila, menyatakan kekhawatiran atas “eskalasi retorika dan tindakan di Laut Cina Selatan” yang menciptakan ketegangan tinggi di antara kedua negara. Theresa Lazaro, Sekretaris Luar Negeri Filipina, menegaskan bahwa perbedaan harus diselesaikan melalui jalur diplomatik, bukan publikasi konfrontatif. 

Sejarah sengketa yang membayangi Scarborough Shoal bukan fenomena baru. Sengketa ini berakar pada klaim maritim Cina yang luas di Laut Cina Selatan melalui garis sembilan titik, yang banyak bersinggungan dengan negara tetangga, termasuk Filipina, bertentangan dengan hak ZEE mereka menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Pada 2016, arbitrase internasional memenangkan Filipina dalam sengketa mengenai hak maritim, namun Beijing menolak keputusan itu. 

Dalam beberapa tahun terakhir, manuver militer dan insiden di wilayah ini makin sering terjadi sejak penggunaan “taktik kubis (cabbage tactics)” oleh patroli laut Cina untuk mengelilingi wilayah sengketa, hingga tabrakan antara kapal penjaga pantai Cina dan kapal perang sendiri pada 11 Agustus 2025 yang menewaskan personel dari pihak Cina. 

Aktivitas militer terbaru ini menyiratkan dua pesan yang saling tarik-menarik. Bagi Cina, itu adalah sinyal tegas untuk mempertahankan klaim wilayah yang dirasa vital bagi keamanan dan kepentingan strategisnya. Bagi Filipina dan sekutu internasionalnya, termasuk Amerika Serikat, aktivitas tersebut dipandang sebagai tantangan terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi di perairan global.

Tetapi konflik ini bukanlah sekadar permainan kekuatan, juga mencerminkan realitas kompleks geopolitik di Asia Tenggara di mana negara-negara kecil berusaha mempertahankan kedaulatan mereka, sementara kekuatan besar beradu pengaruh. Upaya diplomasi tetap berjalan namun setiap patroli, latihan militer, atau protes diplomatik mempertegas bahwa perdamaian di Laut Cina Selatan tetaplah rapuh.