Pergantian sejumlah pejabat strategis di lingkungan Polda Kepulauan Riau bukan sekadar seremoni organisasi. Di wilayah yang menjadi etalase Indonesia di perbatasan internasional, mutasi justru menjadi titik awal ujian kinerja, terutama dalam menjawab tuntutan pelayanan publik, penegakan hukum, dan stabilitas keamanan yang kian kompleks.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) pejabat utama Polda Kepri, Rabu (7/1/2026), di Lobby Utama Polda Kepri. Agenda tersebut dirangkaikan dengan pelantikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) dan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba), dua posisi yang selama ini menjadi sorotan publik.

Upacara dihadiri Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Anom Wibowo, jajaran pejabat utama Polda Kepri, serta pengurus Bhayangkari Daerah Kepri. Kehadiran unsur Bhayangkari menegaskan bahwa mutasi tidak hanya berdampak struktural, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan keluarga besar Polri.

Sejumlah posisi kunci mengalami pergantian, mulai dari Karo SDM, Dirlantas, Kabid Humas, Kabid TIK, hingga pimpinan kepolisian di tingkat kewilayahan seperti Kapolresta Tanjungpinang, Kapolres Karimun, dan Kapolres Bintan. Rotasi ini merupakan tindak lanjut dari Telegram Rahasia (TR) Kapolri sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri.

Kombes Pol Taovik Ibnu Subarkah, yang sebelumnya menjabat Karo SDM Polda Kepri, kini dipercaya sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Jianstra SSDM Polri. Posisi Karo SDM Polda Kepri selanjutnya diemban Kombes Pol Andy Pramudya Wardana. Sementara jabatan Dirlantas kini dipegang Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, menggantikan Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama.

Di sektor komunikasi publik, Kombes Pol Dr. Nona Pricillia Ohei resmi menjabat Kabid Humas Polda Kepri, menggantikan Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad yang mendapat amanah baru sebagai Kabid Humas Polda Riau. Jabatan Kabid TIK dipercayakan kepada Kombes Pol Paulus Riomen Marbun.

Untuk lini operasional, Kombes Pol Ronni Bonic dilantik sebagai Dirreskrimum dan Kombes Pol Suyono sebagai Dirresnarkoba. Keduanya dihadapkan pada tantangan nyata: mulai dari kejahatan konvensional, narkotika lintas negara, hingga kejahatan siber yang memanfaatkan posisi Kepri sebagai jalur strategis perdagangan dan mobilitas internasional.

“Langsung Tancap Gas” sebagai Pesan Kinerja

Dalam arahannya, Kapolda Kepri menegaskan bahwa mutasi bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan instrumen penyegaran dan penguatan organisasi. Ia meminta para pejabat baru tidak berlama-lama beradaptasi, tetapi segera bekerja dan menunjukkan hasil nyata.

“Serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pimpinan Polri sekaligus momentum untuk meningkatkan profesionalisme, soliditas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Irjen Pol. Asep Safrudin.

Pesan “langsung tancap gas” menjadi penekanan penting. Di tengah ekspektasi publik terhadap Polri. Mulai dari transparansi penanganan perkara, pelayanan lalu lintas, hingga pemberantasan narkoba, pejabat baru dituntut cepat membaca persoalan lokal dan menghadirkan solusi.

Wilayah Perbatasan, Harapan Publik Lebih Tinggi

Sebagai daerah perbatasan yang beririsan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepulauan Riau memiliki karakteristik keamanan yang berbeda. Isu penyelundupan, narkotika, perdagangan orang, kejahatan maritim, hingga arus lalu lintas internasional menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan.

Karena itu, mutasi pejabat Polda Kepri juga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat respons institusi terhadap tantangan geopolitik dan sosial-ekonomi kawasan. Publik tentu berharap, pergantian pejabat tidak hanya berhenti pada nama dan jabatan, tetapi berujung pada perbaikan nyata di lapangan.

Rotasi sebagai Janji yang Harus Dibuktikan

Di akhir upacara, Kapolda Kepri menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian mereka. Sesi foto bersama menutup rangkaian acara sebagai simbol kesinambungan dan kebersamaan institusi.

Namun bagi masyarakat, rotasi atau mutasi adalah janji yang menunggu pembuktian. Apakah pelayanan akan lebih cepat, penegakan hukum lebih adil, dan rasa aman lebih terasa. Jawabannya tidak terletak pada seremoni, melainkan pada kerja sehari-hari para pejabat yang kini memegang amanah. Di titik inilah, “tancap gas” bukan sekadar slogan, melainkan ukuran kepercayaan publik terhadap Polri di Kepulauan Riau. (Red)