Ratusan pekerja Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam Aliansi Relawan Pekerja Dapur Makan Bergizi Gratis Kota Batam menggelar aksi damai dari kawasan Welcome to Batam menuju Kantor DPRD Kota Batam, Sabtu (20/6/2026). Mereka turun ke jalan untuk menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menolak berbagai upaya yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan program tersebut. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Berbeda dengan demonstrasi yang umumnya berisi penolakan terhadap sebuah kebijakan, aksi di Batam justru memperlihatkan sisi lain dari Program Makan Bergizi Gratis. Para pekerja yang selama ini berada di balik proses penyediaan makanan bagi para penerima manfaat memilih menyampaikan aspirasi agar program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah itu terus diperkuat dan dijalankan secara berkelanjutan.
Dengan membawa spanduk dan bergantian menyampaikan orasi, massa aksi menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar agenda pemerintah, melainkan juga menyangkut kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
"Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menunjukkan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan harus terus diperkuat agar dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta berkelanjutan," ujar salah seorang peserta aksi dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan lima tuntutan. Mereka mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional, mendorong penguatan pelaksanaannya agar manfaatnya dirasakan secara merata, meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan evaluasi, menolak segala bentuk upaya yang dinilai menghambat keberlangsungan program, serta berkomitmen menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Massa juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola agar program dapat berjalan lebih efektif. "Kami berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terus melakukan evaluasi dan pengawasan sehingga program ini dapat berjalan optimal. Yang terpenting, jangan sampai ada pihak-pihak yang menghambat keberlangsungan program yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia," lanjut peserta aksi tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan sejak Januari 2025 terus mengalami ekspansi. Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan puluhan juta penerima manfaat sepanjang 2026. Pemerintah juga mengklaim kualitas pelaksanaan program semakin membaik melalui penguatan standar operasional dan sistem pengawasan. BGN bahkan menargetkan berbagai persoalan yang sempat muncul pada fase awal pelaksanaan dapat ditekan hingga mendekati nol.
Sejumlah regulasi baru juga diterbitkan, termasuk standar pengelolaan limbah dan pengawasan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan. Namun besarnya skala program tidak membuatnya lepas dari kritik. Sejumlah kalangan menilai evaluasi menyeluruh tetap diperlukan, mulai dari ketepatan sasaran penerima, tata kelola anggaran, transparansi penunjukan mitra, hingga efektivitas program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Bahkan, beberapa kelompok masyarakat sipil sempat meminta penghentian sementara selama 30 hari guna melakukan evaluasi menyeluruh.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai pembenahan data penerima manfaat harus menjadi perhatian utama. "Pembenahan data penerima manfaat harus menjadi prioritas sehingga kelompok yang benar-benar membutuhkan dapat terlayani secara optimal," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mempertimbangkan penajaman sasaran penerima manfaat. Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran dan kemungkinan refocusing agar program lebih menyentuh kelompok yang membutuhkan, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Aksi para pekerja dapur MBG di Batam menunjukkan bahwa di balik perdebatan mengenai anggaran, efektivitas, dan tata kelola, terdapat ribuan orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini. Mereka melihat MBG dari sisi yang berbeda sebagai pekerjaan, pengabdian, sekaligus bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
Di ruang publik, kritik terhadap MBG tetap penting. Sebab, program yang menyerap anggaran besar memang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Tetapi kritik yang sehat pada dasarnya tidak selalu dimaksudkan untuk menghentikan sebuah program, melainkan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Lalu yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan sebuah program, melainkan kualitas masa depan generasi yang akan datang. Sebab makanan mungkin hanya tersaji beberapa menit di atas meja, tetapi gizi yang baik akan bekerja jauh lebih lama, diam-diam membentuk kecerdasan, kesehatan, dan kesempatan hidup anak-anak Indonesia.
Di situlah makna yang paling sederhana dari perdebatan bahwa bangsa yang besar tidak hanya dibangun melalui angka-angka anggaran, melainkan juga melalui kesungguhan menjaga anak-anaknya agar tumbuh sehat, sambil terus memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan baik, diawasi dengan jujur, dan terbuka terhadap kritik yang membangun. (Red)