Di tengah dinamika informasi cepat dan rentetan kejadian alam di berbagai wilayah Indonesia, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Edison Isir, menegaskan bahwa peran wartawan tidak sekadar menyampaikan berita semata. Tetapi menjadi pilar yang menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan ini disampaikan dalam Retret Orientasi Kebangsaan dan Bela Negara yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan RI di Pusat Pendidikan Bela Negara, Rumpin, Bogor, pada Sabtu (31/1/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan pimpinan media nasional dan daerah dari seluruh Indonesia. 

Dalam paparannya, Irjen Johnny menekankan urgensi fungsi pers dalam sistem demokrasi. “Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pers merupakan salah satu pilar utama. Kebebasan pers adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga bersama,” ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan kepercayaan institusi negara terhadap peran jurnalis dalam merawat ruang publik yang sehat dan informatif. 

Namun, menurut sang Kadiv Humas, kebebasan itu harus dipadu dengan tanggung jawab, profesionalisme, etika jurnalistik, serta kepatuhan terhadap hukum menjadi syarat utama dalam pemberitaan yang berkualitas. “Kebebasan pers juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap hukum dan etika jurnalistik,” tambah Irjen Johnny. 

Pada latar yang berbeda dari diskusi kebangsaan tersebut, masyarakat Indonesia juga diingatkan akan kerentanan geologis wilayah nusantara. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sepanjang akhir Januari 2026 berbagai pusat gempa dengan kekuatan beragam terjadi di Kawasan Timur Indonesia.

Salah satu di antaranya adalah gempa bumi bermagnitudo 5,3 yang mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe, Tahuna, Sulawesi Utara pada Jumat (30/1/2026). BMKG mencatat pusat gempa berada sekitar 401 kilometer barat laut Tahuna dengan kedalaman sekitar 16 km, namun berstatus tidak berpotensi tsunami. Selain itu, gempa ringan juga tercatat di wilayah Keerom, Papua, di mana peristiwa getaran berkekuatan sekitar magnitudo M3 tercatat oleh BMKG, meskipun belum menimbulkan laporan kerusakan. 

Data statistik terbaru BMKG menunjukkan sejak awal Januari 2026 tercatat lebih dari 150 kejadian gempa bumi di seluruh Indonesia, sebagian besar dengan kekuatan kurang dari magnitudo 5, sebuah pengingat bahwa posisi Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik menjadikan wilayah ini sangat aktif secara tektonik. 

Dengan itu, kajian materi di hari kedua Retret PWI juga menitikberatkan pada peran wartawan dalam isu komunikasi kebencanaan dan mitigasi risiko, di mana pers menjadi ujung tombak yang menyampaikan informasi akurat kepada publik saat terjadi bencana alam atau krisis. Paparan narasumber dari BNPB dan Kementerian Koperasi RI menggarisbawahi bahwa wartawan tidak hanya bertugas menyampaikan data, tetapi juga mendukung pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana. 

Di era digital saat ini, tantangan bagi jurnalis kian kompleks, termasuk disinformasi yang makin mudah tersebar dan “disrupsi” teknologi seperti kecerdasan buatan yang mengubah cara berita diproduksi dan dikonsumsi. Hal ini juga menjadi sorotan di berbagai forum nasional dan internasional. 

Pers yang bebas bukan berarti tanpa batasan. Kebebasan yang bertanggung jawab justru memperkuat legitimasi informasi dalam masyarakat. Saat fenomena alam berulang terjadi, entah gempa berkekuatan sedang di wilayah timur atau lonjakan kejadian kecil yang tak terhindarkan, peran wartawan menjadi penting bukan hanya dalam menyampaikan fakta, tetapi dalam memberi konteks, mengedukasi publik, dan merawat tata nilai bersama.

Dalam ruang demokrasi yang terus dinamis seperti Indonesia, pers adalah tempat bertemunya fakta, harapan, kritik, dan aspirasi rakyat. Sebuah pilar yang harus dijaga, bukan hanya oleh insan pers itu sendiri, tetapi oleh seluruh bangsa. (Red)