Malam itu, Jalan Salemba I di Jakarta Pusat seharusnya menjadi rute tenang menuju rumah peristirahatan. Namun, pada 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.37 WIB, kesunyian pecah oleh sebuah tindakan pengecut yang terencana. Aktivis hak asasi manusia, Andrie Yunus, yang menjabat sebagai Wakil Koordinator Eksternal di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menjadi sasaran serangan brutal. Dua orang tak dikenal yang berboncengan sepeda motor menyiramkan cairan kimia ke tubuhnya saat ia tengah dalam perjalanan pulang setelah seharian mengawal rangkaian kegiatan advokasi di Jakarta.

Serangan ini bukan sekadar insiden kriminal jalanan biasa, melainkan serangan terhadap simbol keberanian sipil. Hingga saat ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan intensif guna mengungkap siapa eksekutor di lapangan dan apa motif sebenarnya di balik tindakan keji tersebut.

Bagi banyak kalangan masyarakat sipil, Andrie Yunus bukanlah nama baru dalam daftar panjang pejuang keadilan. Ia dikenal sebagai sosok yang konsisten dan tajam dalam mengadvokasi isu reformasi sektor keamanan serta pelanggaran HAM di Indonesia. Sebelum menempati posisi strategis di KontraS, Andrie menempa integritasnya sebagai pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Di sana, ia terlibat dalam berbagai kampanye kebijakan krusial, mulai dari reformasi militer dan kepolisian hingga perlindungan hak-hak dasar warga sipil yang kerap terpinggirkan.

Perannya semakin tajam disorot publik, terutama pasca aksi protes keras terhadap pembahasan revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025. Kala itu, Andrie bersama barisan masyarakat sipil melakukan tindakan berani dengan mendatangi rapat tertutup di sebuah hotel di Jakarta. Mereka menuntut satu hal yang menjadi ruh demokrasi: transparansi. Andrie dengan lantang menilai bahwa pembahasan tersebut berpotensi menghidupkan kembali roh "Dwifungsi" atau praktik militer yang terlalu dominan dalam ruang sipil, sebuah bayang-bayang masa lalu yang coba dikubur oleh reformasi 1998.

Di berbagai forum nasional maupun internasional, Andrie kerap membedah data kekerasan aparat. Merujuk pada laporan tahunan KontraS, misalnya, tercatat ada sedikitnya 602 peristiwa kekerasan yang diduga melibatkan anggota kepolisian dalam kurun waktu satu tahun, dengan persebaran kasus yang merentang luas dari ujung Aceh hingga tanah Papua. Bagi masyarakat sipil, advokasi ini adalah oksigen bagi kontrol publik yang sehat. Namun, di koridor kekuasaan, kritik tajam terhadap institusi keamanan sering dipandang secara peyoratif sebagai tekanan politik yang menyudutkan aparat negara.

Berdasarkan informasi awal dari kepolisian dan analisis rekaman CCTV di sekitar lokasi, serangan itu berlangsung sangat cepat. Dua pelaku yang menggunakan sepeda motor mendekati korban dengan tepat dan bahkan tampak terencana. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka menyiramkan cairan kimia ke arah tubuh Andrie.

Efeknya menghancurkan. Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar serius yang melahap sebagian besar jaringan kulitnya. Dokter yang menangani korban di rumah sakit mengungkapkan bahwa luka bakar mencapai sekitar 24 persen dari total permukaan tubuh. Area yang terdampak meliputi bagian wajah dan mata, yang membuat tim medis harus bekerja ekstra melalui tindakan pembedahan dan perawatan intensif guna mencegah kerusakan permanen atau kebutaan.

Polda Metro Jaya kini telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Kapolda menegaskan bahwa aparat tengah menyisir bukti-bukti digital dan mengumpulkan keterangan saksi kunci untuk memetakan identitas pelaku. Namun, di tengah proses hukum yang berjalan, kecemasan publik terus menebal.

Dalam sejarah panjang gerakan sosial, serangan terhadap aktivis HAM hampir selalu memicu spekulasi tentang adanya upaya pembungkaman sistematis. Organisasi masyarakat sipil meyakini bahwa penyerangan ini adalah "pesan berdarah" yang berkaitan erat dengan aktivitas advokasi yang dilakukan Andrie.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, dalam konferensi persnya yang emosional namun tegas, menyatakan bahwa ini adalah lonceng kematian bagi keamanan pembela HAM.

“Penyerangan terhadap Andrie Yunus adalah sinyal marabahaya bagi seluruh gerakan masyarakat sipil. Aparat penegak hukum memikul beban sejarah untuk mengusut tidak hanya pelaku lapangan yang menyiramkan cairan itu, tetapi juga aktor intelektual atau ‘tangan dingin’ yang merancang serangan ini dari balik layar,” tegasnya.

Pandangan ini didasarkan pada pola kekerasan terhadap aktivis yang sering memiliki kemiripan. Dilakukan di ruang gelap, menyasar fisik secara fatal, dan sering berujung pada ketidakjelasan hukum. Meski demikian, para pengamat hukum mengingatkan agar penyelidikan tetap berpijak pada fakta hukum yang solid (due process of law). Organisasi HAM internasional pun turut menggarisbawahi bahwa meski kecurigaan mengarah pada institusi tertentu, penyidikan yang independen dan transparan adalah satu-satunya kunci untuk menghindari bias politik dan memastikan kebenaran materil terungkap.

Tragedi yang menimpa Andrie Yunus bukanlah anomali, melainkan repetisi dari sejarah kelam yang belum usai. Indonesia masih menyimpan memori pahit tentang kasus Munir, Novel Baswedan, hingga berbagai teror terhadap jurnalis dan aktivis lingkungan. Kasus-kasus sebelumnya yang belum lama tersebut meninggalkan luka menganga mengenai akuntabilitas negara dalam melindungi warganya yang vokal.

Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum. Pengungkapan kasus Andrie Yunus akan menjadi indikator krusial apakah negara hadir sebagai pelindung bagi mereka yang bersuara, ataukah negara justru membiarkan impunitas terus tumbuh subur. Kegagalan dalam mengungkap kasus ini secara transparan tidak hanya akan merugikan Andrie secara pribadi, tetapi juga akan memperdalam jurang ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan keamanan nasional.

Di dalam sebuah ruang demokrasi yang sehat, kritik terhadap negara seharusnya diletakkan di atas meja sebagai instrumen koreksi yang berharga, bukan dianggap sebagai ancaman yang harus dilenyapkan dengan kekerasan. Aktivis, jurnalis, hingga mahasiswa adalah "alarm" yang menjaga agar kereta kekuasaan tetap berjalan di atas rel hukum dan etika.

Penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, terlepas dari apa pun motif akhirnya nanti, adalah pengingat pahit bahwa menjadi orang jujur dan kritis di negeri ini masih memiliki risiko fisik yang sangat tinggi. Cairan kimia itu mungkin membakar kulit Andrie, namun ia tidak boleh menghanguskan nyali gerakan sipil.

Pertanyaan besar yang menggantung bukanlah sekadar "siapa pelakunya”, melainkan "sejauh mana negara berani menjamin bahwa ruang kritik tetap aman". Demokrasi yang sejati tidak hanya dihitung dari kertas suara di kotak pemilu, tetapi dari rasa aman seorang warga negara saat ia menyuarakan kebenaran, terutama ketika kebenaran itu terdengar sumbang dan tidak nyaman di telinga pemegang kekuasaan. 

Di sinilah masa depan demokrasi kita sedang dipertaruhkan. Apakah kita akan berdiri tegak bersama supremasi hukum, atau membiarkan rasa takut secara perlahan menggantikan kebebasan kita yang selama ini kita perjuangkan sejak sebelum dan sesudah kemerdekaan. (Red)