Pemerintah dan DPR mulai membuka jalan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), di tengah polemik penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 untuk membiayai program tersebut. Dalam pembahasan revisi UU Sisdiknas, muncul usulan perluasan definisi “fungsi pendidikan”, sehingga program pemenuhan gizi siswa dianggap sebagai bagian dari investasi pendidikan nasional. Kebijakan itu memicu perdebatan karena nilai anggaran MBG mencapai ratusan triliun rupiah dan sebagian besar diambil dari pos fungsi pendidikan. Di satu sisi pemerintah menilai gizi adalah syarat dasar keberhasilan belajar, namun di sisi lain masyarakat sipil khawatir anggaran pendidikan justru semakin jauh dari perbaikan ruang kelas, guru dan kualitas pembelajaran.

Polemik ini menguat setelah Badan Anggaran DPR mengonfirmasi bahwa sebagian besar dana MBG memang dimasukkan ke dalam fungsi pendidikan pada APBN 2026. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyebut alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai Rp769 triliun, dan di dalamnya terdapat anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp223,5 triliun dikategorikan sebagai fungsi pendidikan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa hampir sepertiga anggaran pendidikan nasional kini terserap untuk program MBG. Infografik Katadata menunjukkan BGN bahkan menjadi lembaga dengan alokasi terbesar dalam struktur anggaran pendidikan 2026, mencapai sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan nasional.

Pemerintah memiliki argumentasi bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ruang kelas, kurikulum, atau bangunan sekolah, tetapi juga kondisi biologis peserta didik. Siswa yang lapar dianggap sulit menyerap pelajaran secara optimal. Karena itu, program makan bergizi dipandang sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangi program pendidikan yang sudah ada. “Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Tidak. Tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” ujarnya.

Pandangan serupa juga disampaikan sejumlah anggota DPR. Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menyebut masuknya MBG ke dalam anggaran pendidikan memiliki dasar karena penerima manfaatnya adalah siswa sebagai bagian dari sistem pendidikan.

Sebagian kalangan melihat negara sedang mencoba mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih holistik. Dalam logika tersebut, pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga memastikan anak-anak tumbuh sehat, fokus belajar, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Negara-negara seperti Jepang dan Finlandia memang pernah menjadikan program makan sekolah sebagai bagian dari pembangunan kualitas manusia jangka panjang.

Namun kritik juga bermunculan. Sejumlah pegiat pendidikan dan kelompok masyarakat sipil mempertanyakan perluasan tafsir “fungsi pendidikan” yang dianggap terlalu longgar. Mereka menilai MBG lebih tepat dimasukkan sebagai program kesehatan masyarakat atau perlindungan sosial, bukan sebagai inti dari anggaran pendidikan.

Kekhawatiran terbesar muncul karena besarnya dana yang dialihkan. Ketika Rp223 triliun lebih digunakan untuk MBG, publik bertanya apakah kebutuhan mendasar pendidikan sudah benar-benar terpenuhi? Sebab di banyak daerah, sekolah masih menghadapi kerusakan fasilitas, kekurangan guru, akses internet yang terbatas, hingga kesejahteraan tenaga pengajar yang belum memadai.

Perdebatan ini menjadi bukan semata soal makan siang gratis, melainkan tentang cara negara mendefinisikan pendidikan itu sendiri. Jika semua program yang berkaitan dengan anak dapat dimasukkan sebagai fungsi pendidikan, maka batas antara pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjadi semakin kabur.

Di ruang publik, kritik terhadap kebijakan ini juga berkembang cukup keras. 

Sebagian masyarakat mempertanyakan prioritas negara yang dianggap lebih fokus pada proyek berskala besar dibanding pembenahan mutu pembelajaran. Di media sosial dan forum diskusi publik, muncul kekhawatiran bahwa anggaran pendidikan perlahan berubah menjadi “rekening fleksibel” untuk menopang program populis pemerintah.

Meski demikian, ada pula pandangan yang mengingatkan bahwa persoalan gizi anak Indonesia memang serius. Data pemerintah menunjukkan stunting, anemia, dan ketimpangan akses makanan sehat masih merupakan masalah besar di berbagai daerah. Dalam konteks itu, MBG dianggap sebagai intervensi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas generasi mendatang.

Masalahnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga tata kelola dan prioritas anggaran. Ketika program bernilai ratusan triliun rupiah masuk ke dalam pos pendidikan, transparansi dan pengawasan menjadi mutlak diperlukan. Publik membutuhkan jaminan bahwa program ini benar-benar meningkatkan kualitas belajar, bukan sekadar memperluas definisi pendidikan demi memenuhi kebutuhan fiskal pemerintah.

Di titik inilah polemik MBG menjadi lebih filosofis daripada administratif. Pendidikan sejatinya bukan hanya soal membuat anak kenyang, tetapi juga memastikan mereka mampu berpikir, membaca, bertanya, dan bermimpi. Negara memang berkewajiban memberi makan anak-anak bangsanya. Namun negara juga punya tanggung jawab menjaga agar anggaran pendidikan tetap kembali ke ruang kelas: kepada guru yang layak, perpustakaan yang hidup, laboratorium yang berfungsi, dan sekolah yang tidak runtuh dimakan usia.

Sebab jika pendidikan terlalu luas ditafsirkan hingga kehilangan pusat orientasinya, maka yang tersisa mungkin hanyalah statistik anggaran yang tampak besar, tetapi perlahan menjauh dari makna pendidikan itu sendiri. (Red)