Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan (Disdik) resmi membuka tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) negeri mulai Juni mendatang. Jalur afirmasi dijadwalkan berlangsung pada 8–13 Juni 2026, sementara jalur domisili dan mutasi dibuka pada 17–23 Juni 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan akses pendidikan dasar berjalan lebih merata, transparan, dan bebas pungutan, di tengah terus meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sekolah negeri di Batam.

Dinas Pendidikan Kota Batam menetapkan tiga jalur penerimaan murid baru, yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Dari total daya tampung sekolah negeri, kuota terbesar kembali diberikan kepada jalur domisili sebesar 80 persen, disusul jalur afirmasi 15 persen, dan jalur mutasi lima persen.

Kepala Bidang Pendidikan SD Disdik Batam, Yusal, mengatakan pola tersebut masih dipertahankan karena pemerintah ingin memastikan anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah tetap mendapatkan prioritas akses pendidikan. “Kuota penerimaan SD negeri tahun ini terdiri atas 80 persen jalur domisili, 15 persen afirmasi, dan lima persen mutasi,” ujar Yusal, Kamis (28/5).

Jalur afirmasi sendiri diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Jalur ini dibuka lebih awal agar pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan verifikasi dokumen dan memastikan bantuan akses pendidikan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Pengumuman hasil seleksi jalur afirmasi dijadwalkan pada 16 Juni 2026. Setelah itu, proses penerimaan melalui jalur domisili dan mutasi akan berlangsung hingga 23 Juni 2026, dengan hasil seleksi diumumkan pada 25 Juni 2026. Adapun daftar ulang calon murid yang dinyatakan lulus akan dilakukan pada 26–29 Juni 2026.

Selain jadwal pendaftaran, perhatian publik tahun ini juga tertuju pada kebijakan tambahan dokumen berupa Kartu Identitas Anak (KIA). Meski belum diwajibkan, Disdik Batam mulai mendorong orang tua untuk mengurus identitas administrasi anak sejak dini.

“Untuk tahun ini KIA belum diwajibkan. Jadi bagi orang tua yang belum mengurus KIA anaknya tetap bisa mendaftar seperti biasa. Namun mulai tahun depan direncanakan KIA akan menjadi salah satu syarat wajib,” kata Yusal.

Adapun dokumen yang wajib dipersiapkan meliputi akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, surat pernyataan orang tua atau wali, serta Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi murid asal taman kanak-kanak. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi SPMB Batam.

Pemerintah kota juga menegaskan larangan pungutan liar dan praktik percaloan selama proses penerimaan berlangsung. Disdik meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi jual beli kursi sekolah ataupun pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. “SPMB ini gratis. Tidak ada pungutan biaya dalam proses penerimaan siswa baru. Kalau ada indikasi pungli segera laporkan,” tegas Yusal.

Pemerintah Kota Batam bahkan mempertegas aturan tersebut melalui petunjuk teknis terbaru SPMB 2026/2027. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meminta seluruh sekolah negeri menjalankan penerimaan siswa secara objektif dan akuntabel. “SPMB harus berjalan transparan, objektif, akuntabel, dan memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Amsakar.

Kebijakan lain yang kembali ditegaskan adalah larangan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebagai syarat masuk SD negeri. Pemerintah menilai praktik tersebut selama ini kerap membebani anak-anak usia dini dan menciptakan tekanan akademik terlalu cepat.

Larangan ini sejalan dengan semangat pendidikan dasar yang lebih menekankan kesiapan psikologis dan sosial anak, bukan sekadar kemampuan akademik formal. Dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap budaya calistung terus menguat karena dianggap memaksa anak belajar secara kompetitif sejak usia terlalu dini.

Namun demikian, kebijakan SPMB tetap memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian orang tua menilai sistem domisili memang membantu pemerataan akses pendidikan dan mengurangi penumpukan siswa di sekolah tertentu. Akan tetapi, sebagian lainnya masih mempertanyakan kualitas sekolah yang belum merata di setiap wilayah Batam.

Diskusi publik mengenai sistem zonasi maupun domisili juga ramai muncul di media sosial dan forum daring. Sejumlah warganet menilai pemerataan akses harus dibarengi pemerataan kualitas sekolah dan tenaga pengajar. Tanpa itu, sistem domisili dikhawatirkan hanya memindahkan persoalan dari kompetisi akademik menuju kompetisi alamat tempat tinggal.

Di sisi lain, jalur afirmasi dianggap menjadi ruang penting bagi keluarga kurang mampu agar tidak semakin tertinggal dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Pemerintah pusat maupun daerah dalam beberapa tahun terakhir memang terus mendorong skema afirmasi sebagai instrumen pemerataan sosial di sektor pendidikan.

Di kota seperti Batam yang tumbuh cepat sebagai kawasan industri dan migrasi, persoalan bangku sekolah menjadi bukan hanya soal administrasi, melainkan juga tentang kecemasan sosial. Banyak orang tua bekerja di sektor informal dan industri dengan jam kerja panjang, sementara biaya pendidikan swasta terus meningkat. Sekolah negeri akhirnya menjadi harapan utama bagi ribuan keluarga untuk menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.

Karena itu, SPMB setiap tahun perlahan berubah menjadi cermin tentang bagaimana negara hadir dalam urusan memastikan setiap anak-anak mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Sementara ukuran keberhasilan SPMB bukan hanya terletak pada lancarnya sistem daring atau tertibnya jadwal pendaftaran. Yang jauh lebih penting adalah apakah proses itu mampu menghadirkan rasa adil bagi masyarakat. Sebab bagi banyak keluarga, diterima atau tidaknya seorang anak di sekolah negeri seringkali menentukan arah masa depan mereka.

Di tengah antrean akun pendaftaran, unggahan kartu keluarga, dan kecemasan para orang tua menunggu hasil seleksi, pendidikan kembali mengingatkan kita bahwa sekolah bukan sekadar bangunan tempat belajar. Ia adalah ruang harapan, tempat banyak keluarga menitipkan masa depan anak-anaknya kepada negara. (Red)