Sengketa lahan antara Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang mencuat sejak akhir 2024 akhirnya mencapai babak akhir setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi PLK pada 2 Maret 2026, memastikan status tanah dan bangunan SMAN 1 Bandung sah sebagai milik negara dan berkekuatan hukum tetap (inkrah). 

Sengketa ini berakar dari klaim PLK yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas sekitar 8.450 meter persegi di Jalan Ir. H. Juanda, tempat berdirinya sekolah negeri unggulan tersebut. PLK mendalilkan bahwa mereka merupakan penerus Het Christelijk Lyceum (HCL), institusi pendidikan zaman kolonial yang pernah memiliki hak atas tanah itu. 

Sejak November 2024, PLK menggugat Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan memenangkan putusan pada April 2025, dimana sertifikat hak pakai yang terdaftar atas nama Departemen Pendidikan dibatalkan. 

Melihat risiko berlanjutnya hilangnya hak milik negara dan gangguan terhadap kegiatan belajar siswa, Pemprov Jabar kemudian mengajukan banding, yang dimenangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebelum berujung di Mahkamah Agung dengan penolakan kasasi PLK. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut keputusan MA sebagai kemenangan hukum yang mempertegas aset daerah. Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Yogi Gautama Jaelani, mengatakan “Dengan sertifikat yang dimiliki dan putusan MA yang menolak kasasi, status lahan SMAN 1 Bandung sudah jelas dan kuat secara hukum.” 

Ia juga menyebut bahwa pembatalan badan hukum PLK oleh Kementerian Hukum memperlemah dasar kepenggugatannya, sehingga lembaga itu tidak lagi memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa ini. 

Bagi pihak sekolah, keputusan ini memberi ketenangan operasional bagi ribuan siswa dan guru, yang sepanjang proses hukum sempat berada dalam ketidakpastian. Ketua Tim Advokasi SMAN 1 Bandung Arief Budiman menyatakan, “Putusan MA memberikan kepastian hukum. Namun secara teknis, kami akan tetap mengikuti proses lain yang masih berjalan bila ada unsur pidana dalam penerbitan akta legalitas PLK.” 

Meski usaha hukum biasa telah berakhir, PLK sebelumnya mengklaim bahwa putusan PTUN Bandung yang mengabulkan gugatan mereka sempat menunjukkan adanya persoalan administratif dalam penerbitan sertifikat hak pakai sekolah. Pernyataan lengkap dari PLK sulit diperoleh karena keterbatasan sumber publik saat ini, namun dalam proses pengajuan banding tahun lalu, kuasa hukum PLK sempat mengatakan, “Masih ada proses dan kemungkinan berdamai adalah solusi terbaik.” 

Beberapa ahli hukum agraria mencatat bahwa sengketa ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan publik dan hak historis privat atas aset yang telah digunakan untuk pendidikan publik selama puluhan tahun. Sengketa ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada kehidupan komunitas pendidikan. Ketika putusan awal PTUN Bandung memenangkan PLK, muncul respons emosional dari alumni dan masyarakat yang khawatir tentang masa depan sekolah. Aksi solidaritas warga dan tagar #SaveSmansaBandung sempat viral sebagai bentuk dukungan kepada SMAN 1 Bandung dan penolakan atas perubahan status kepemilikan. 

Walaupun keputusan MA menutup jalur kasasi, ada kemungkinan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) atau pengajuan kasus lain di PTUN Jakarta terkait pembatalan badan hukum PLK yang masih berjalan. Ini menunjukkan bahwa meskipun hasilnya kuat bagi negara, konflik hukum yang lebih luas belum sepenuhnya selesai. 

Kasus sengketa lahan SMAN 1 Bandung menjadi cermin pentingnya kepastian hukum dalam perlindungan aset publik, terutama aset pendidikan yang memengaruhi generasi masa depan. Ketika kepentingan historis bersinggungan dengan administrasi hukum modern, dibutuhkan sistem yang transparan, akurat, dan adil bagi seluruh pihak.

Bagi pembuat kebijakan, putusan MA ini merupakan momentum untuk memperkuat pengamanan aset daerah dan mengkaji kembali mekanisme penerbitan sertifikat tanah untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Bagi masyarakat, pentingnya memahami dan mengikuti perkembangan hukum menunjukkan bahwa setiap hak atas tanah adalah bagian dari tatanan hukum yang lebih besar, yang tak hanya berbicara pada dokumen administratif, tetapi juga tentang keadilan sosial. (Red)