Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp7,8 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026 melalui serangkaian diskon transportasi, insentif perpajakan, hingga program vokasi dan magang nasional. Kebijakan itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026. Stimulus dirancang berlaku mulai kuartal II hingga akhir tahun, dengan sasaran menjaga konsumsi masyarakat, memperkuat mobilitas selama musim liburan, sekaligus menekan dampak perlambatan ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah ini menjadi paket stimulus kedua pemerintah sepanjang 2026. Sebelumnya, pemerintah lebih dahulu mengalokasikan stimulus Rp12,83 triliun pada kuartal I 2026 yang difokuskan pada momentum Ramadan dan Idulfitri, termasuk diskon transportasi dan bantuan sosial pangan. Berbeda dari stimulus awal tahun yang bertumpu pada bantuan sosial dan pengendalian konsumsi menjelang Lebaran, paket semester kedua kali ini lebih diarahkan untuk menjaga perputaran ekonomi domestik melalui sektor transportasi, tenaga kerja muda, pendidikan vokasi, hingga industri kreatif.

Salah satu kebijakan yang paling menyita perhatian adalah insentif perpajakan bagi penulis. Pemerintah menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5 persen untuk royalti buku yang memiliki nomor International Standard Book Number (ISBN). Kebijakan ini disebut sebagai upaya memberi ruang lebih sehat bagi industri literasi dan ekonomi kreatif berbasis pengetahuan. “Potongan pajak akan otomatis berlaku bagi seluruh penulis yang bukunya memiliki ISBN,” ujar Airlangga.

Di sektor transportasi, pemerintah kembali menggunakan pola diskon tarif untuk mendorong mobilitas masyarakat selama musim liburan sekolah dan periode Natal 2026–Tahun Baru 2027. Untuk masa libur sekolah, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp190,5 miliar dengan target penerima manfaat sekitar 3 juta orang.

Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen diberikan untuk perjalanan 20 Juni–5 Juli 2026. Sementara pengguna kapal laut milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni memperoleh potongan tarif dasar 30 persen untuk perjalanan 20 Juni–15 Agustus 2026. Pemerintah juga membebaskan tarif jasa kepelabuhanan bagi penumpang penyeberangan ASDP Indonesia Ferry pada periode tertentu.

Stimulus transportasi udara juga kembali diberikan melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini berlaku pada 24 Juni–5 Juli 2026 dengan estimasi anggaran Rp472,7 miliar dan target 2,3 juta penumpang.

Saat periode Natal dan Tahun Baru, pemerintah menambah komponen stimulus berupa diskon airport tax hingga 50 persen. Total anggaran untuk stimulus transportasi Nataru diperkirakan mencapai Rp161,4 miliar dengan target hampir 2,9 juta penerima manfaat.

Di luar sektor konsumsi dan mobilitas, pemerintah juga mencoba menjawab persoalan ketenagakerjaan yang semakin terasa dalam beberapa bulan terakhir. Program Magang Nasional tahap IV akan dilanjutkan pada Juli 2026 dengan anggaran Rp4,14 triliun dan target 150 ribu peserta. Sementara program vokasi nasional disiapkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK dengan total dana Rp2,12 triliun.

Pemerintah meyakini kombinasi stimulus konsumsi dan penguatan tenaga kerja dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelumnya, Airlangga menyebut stimulus pada awal tahun memang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengejar target pertumbuhan ekonomi kuartal pertama. 

Namun demikian, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa stimulus berbasis diskon transportasi dan insentif jangka pendek tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan struktural ekonomi. Beberapa pengamat menilai pemerintah perlu lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja permanen, penguatan industri manufaktur, serta kepastian investasi.

Respons masyarakat juga terbelah. Sebagian menyambut positif diskon transportasi karena dinilai membantu menekan biaya perjalanan keluarga di tengah harga kebutuhan pokok yang masih tinggi. Namun kritik muncul karena stimulus dianggap lebih banyak mendorong konsumsi ketimbang memperkuat fondasi produksi nasional.

Diskusi publik di media sosial bahkan mempertanyakan efektivitas stimulus yang terus digelontorkan pemerintah di tengah tekanan fiskal dan wacana efisiensi anggaran negara. Dalam sejumlah perdebatan daring, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan stimulus hanya menjadi “penahan sementara” tanpa menyentuh akar persoalan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan dan lemahnya daya saing industri. 

Meski begitu, pemerintah menilai stimulus tetap diperlukan untuk menjaga optimisme ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Tekanan geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, dan ancaman gelombang PHK dinilai dapat memukul konsumsi rumah tangga bila tidak diantisipasi sejak dini. Paket stimulus menjadi cermin bagaimana negara berusaha menjaga denyut ekonomi agar tetap bergerak ketika banyak rumah tangga mulai menahan belanja dan sebagian anak muda menghadapi ketidakpastian pekerjaan.

Tetapi pertanyaan terbesarnya mungkin bukan lagi seberapa besar stimulus yang diberikan, melainkan seberapa jauh kebijakan itu mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat tentang masa depan mereka sendiri. Sebab ekonomi tidak hanya bergerak oleh uang dan insentif, melainkan juga oleh kepercayaan bahwa hidup esok hari masih layak diperjuangkan. (Red)