Malaysia Masih Menjadi Magnet Pekerja Indonesia, Apa yang Perlu Dibenahi di Dalam Negeri?

Di tengah ambisi pemerintah menciptakan jutaan lapangan kerja baru, sebagian warga negara Indonesia...

Malaysia Masih Menjadi Magnet Pekerja Indonesia, Apa yang Perlu Dibenahi di Dalam Negeri?

Ekonomi
16 Jul 2026
429 x Dilihat
Share :
Sofyan Saladin
Tim Redaksi

Malaysia Masih Menjadi Magnet Pekerja Indonesia, Apa yang Perlu Dibenahi di Dalam Negeri?

Di tengah ambisi pemerintah menciptakan jutaan lapangan kerja baru, sebagian warga negara Indonesia (WNI) masih memilih mencari penghidupan di luar negeri. Pengalaman seorang pekerja asal Madura yang telah dua tahun menetap di Kuala Lumpur menjadi gambaran bagaimana peluang kerja, persyaratan rekrutmen, hingga kepastian memperoleh penghasilan masih menjadi alasan utama sebagian masyarakat memilih merantau. 

Fenomena ini muncul ketika berbagai lembaga internasional dan ekonom dalam negeri mengingatkan bahwa kualitas penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Seorang jurnalis membagi pengalamannya saat pertemuan yang berlangsung tanpa rencana di sebuah halte di Kuala Lumpur pada Senin (13/7/2026). Bertemu seorang perempuan, yang kemudian meminta identitasnya disamarkan, sebut saja namanya Sari, yang menghampiri rombongan jurnalis yang tengah berbincang menggunakan bahasa Indonesia.

Sapaan sederhana itu berkembang menjadi percakapan mengenai kehidupannya selama dua tahun terakhir di Malaysia. Menariknya, logat Madura yang pasti dahulunya begitu kental, sekarang nyaris tak lagi terdengar. Ia kini lebih fasih menggunakan dialek Melayu Malaysia karena menjadi bahasa yang digunakan setiap hari di tempat kerja maupun lingkungan tempat tinggalnya.

Tentu saja perubahan logat bukanlah cerita utama. Yang lebih menarik adalah alasan mengapa ia memilih bertahan di negeri jiran. "Enak di sini. Di Indonesia susah cari kerja. Harus S1, S2, itu pun belum tentu dapat kerja juga," ujar Sari.

Menurutnya, banyak perusahaan di Malaysia masih membuka peluang bagi pencari kerja dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Yang lebih diutamakan adalah kesiapan bekerja dan kedisiplinan. Bagi Sari, kesempatan itu sulit ia rasakan ketika masih berada di Indonesia.

Meski demikian, bekerja di luar negeri bukan tanpa konsekuensi. Selama dua tahun terakhir, ia belum sekali pun pulang ke Madura. Dua kali Idul Fitri dan dua kali Idul Adha dilewatinya jauh dari orang tua serta keluarga. Kerinduan selalu datang, terutama ketika keluarga berkumpul saat hari raya. "Rindu pasti ada. Tapi saya harus bertahan demi masa depan," katanya pelan.

Cerita Sari merupakan satu dari ribuan kisah pekerja migran Indonesia yang memilih meninggalkan kampung halaman karena melihat peluang ekonomi lebih menjanjikan di negara lain. Salah satunya adalah Malaysia masih menjadi tujuan utama pekerja migran

Data terbaru Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) menunjukkan Malaysia tetap menjadi salah satu negara tujuan terbesar penempatan pekerja migran Indonesia. Kedekatan geografis, kesamaan budaya, serta kebutuhan tenaga kerja di sektor manufaktur, konstruksi, perkebunan, dan jasa membuat permintaan terhadap pekerja asal Indonesia masih relatif tinggi.

Di sisi lain, data Department of Statistics Malaysia (DOSM) menunjukkan pasar tenaga kerja Malaysia terus membaik dengan tingkat pengangguran yang bertahan di kisaran 3 persen sepanjang 2025–2026. Kondisi tersebut membuat kebutuhan tenaga kerja asing tetap cukup besar pada sejumlah sektor.

Namun ketergantungan terhadap pekerja migran juga memunculkan kritik di Malaysia. Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu lebih banyak meningkatkan produktivitas tenaga kerja domestik agar tidak terlalu bergantung pada pekerja asing.

Melihat fenomena ini, kisah migran asal Madura tersebut sesungguhnya sejalan dengan temuan World Economic Forum (WEF) dalam Global Risks Report 2026. Berdasarkan survei terhadap sekitar 11.000 pemimpin bisnis di 116 negara, kurangnya kesempatan kerja dan lemahnya penciptaan pekerjaan berkualitas menjadi risiko ekonomi utama Indonesia dalam periode 2026–2028.

WEF menulis, "Penciptaan lapangan kerja yang lemah dan tidak merata, stagnasi mobilitas sosial, serta meningkatnya ketimpangan menjadi faktor-faktor utama yang menggerus kontrak sosial." Laporan tersebut menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan semata soal banyaknya pekerjaan yang tersedia, melainkan juga kualitas pekerjaan itu sendiri. Aspek yang menjadi sorotan meliputi produktivitas, kepastian pendapatan, kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, hingga perlindungan sosial yang diterima para pekerja.

Pandangan serupa juga disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, Rizal Taufikurahman, menilai penyerapan tenaga kerja memang terus berlangsung, tetapi sebagian besar masih berada di sektor informal. “Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum benar-benar menghasilkan lapangan kerja yang berkualitas.”

Menurut Rizal, agenda hilirisasi industri yang diusung pemerintah saat ini masih membutuhkan waktu agar benar-benar menciptakan efek berganda terhadap pembukaan lapangan kerja formal. Pemerintah memandangnya optimistis tren akan membaik karena menilai kondisi ketenagakerjaan yang menunjukkan perbaikan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja, pelatihan vokasi, penguatan hubungan industrial, hingga investasi terus didorong agar mampu memperluas kesempatan kerja. Pemerintah juga tetap mempertahankan target penciptaan 19 juta lapangan kerja selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui hilirisasi, industrialisasi, pembangunan kawasan ekonomi, serta percepatan investasi.

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya pekerjaan yang tercipta. Yang lebih penting adalah apakah pekerjaan tersebut mampu memberikan penghasilan layak, kepastian karier, dan perlindungan bagi pekerja.

Fenomena pekerja Indonesia yang memilih Malaysia tidak bisa disederhanakan hanya sebagai persoalan besaran upah. Ada kombinasi faktor lain, mulai dari akses terhadap pekerjaan, persyaratan rekrutmen, kepastian memperoleh pekerjaan, hingga persepsi bahwa kesempatan bekerja lebih mudah diperoleh dibandingkan di dalam negeri.

Di sisi lain, migrasi tenaga kerja juga memberi manfaat bagi Indonesia melalui remitansi yang setiap tahun mencapai miliaran dolar dan menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak keluarga. Namun jika semakin banyak tenaga kerja produktif memilih membangun masa depan di luar negeri karena merasa peluang di dalam negeri terbatas, kondisi itu patut menjadi bahan evaluasi bersama.

Kisah Sari dan TKI lainnya bukan semata tentang seorang perempuan Madura yang berhasil merantau ke Malaysia. Kisah itu mencerminkan pilihan rasional yang diambil oleh banyak orang ketika kesempatan terasa lebih dekat di negeri orang daripada di rumah sendiri. Selama lapangan kerja yang tersedia belum mampu menawarkan kepastian, kualitas, dan penghargaan yang layak, perpindahan tenaga kerja ke luar negeri akan terus menjadi pilihan sebagian masyarakat Indonesia. 

Dengan demikian, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menciptakan lebih banyak pekerjaan, melainkan memastikan setiap warga memiliki alasan untuk membangun masa depannya di tanah air, bukan karena terpaksa mencarinya di negeri seberang. (Red)

Share :

Perspektif

Scroll