Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026, masyarakat justru merasakan semakin sulit memperoleh pekerjaan. Investasi terus mengalir, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang ekonomi, tetapi angka pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan turunnya persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja memunculkan pertanyaan mengapa pertumbuhan ekonomi belum mampu menghadirkan kesempatan kerja yang lebih luas? 

Selama bertahun-tahun, teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menciptakan investasi baru, meningkatkan kapasitas produksi, dan pada akhirnya membuka lapangan kerja. Hubungan tersebut menjadi fondasi banyak kebijakan pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Dalam pengalaman Indonesia menunjukkan hubungan itu tidak lagi selalu berjalan lurus. Perekonomian memang tumbuh relatif tinggi, tetapi daya serap tenaga kerja bergerak jauh lebih lambat. Fenomena ini dikenal sebagai jobless growth, yakni kondisi ketika ekonomi berkembang tanpa diikuti peningkatan kesempatan kerja yang sepadan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61 persen (year on year), melampaui asumsi makro dalam APBN sebesar 5,4 persen. Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal juga tetap meningkat, terutama di sektor industri logam dasar, pertambangan, jasa, transportasi, telekomunikasi, dan perumahan. Di atas kertas, angka tersebut menggambarkan fondasi ekonomi yang masih cukup kuat. Namun, cerita di lapangan berbeda.

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka masih berada di kisaran 4,68 persen atau sekitar 7,24 juta orang, sementara Kementerian Ketenagakerjaan mencatat puluhan ribu pekerja mengalami PHK hingga pertengahan tahun. Kondisi ini membuat janji penciptaan 19 juta lapangan kerja pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran semakin menjadi sorotan publik.

Keresahan itu juga tercermin dalam hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Meski Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2026 masih berada di zona optimistis sebesar 117,8, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, "Keyakinan konsumen pada Juni 2026 tetap terjaga, meskipun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya." 

Turunnya persepsi masyarakat mengenai peluang kerja menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian besar keluarga, ukuran keberhasilan ekonomi bukanlah angka pertumbuhan PDB, melainkan apakah mereka mampu memperoleh pekerjaan yang layak dan memiliki penghasilan yang stabil.

Di sinilah paradoks itu muncul. Investasi memang terus meningkat, tetapi sebagian besar mengalir ke sektor-sektor yang bersifat padat modal. Industri pengolahan logam, smelter, pertambangan, hingga proyek infrastruktur membutuhkan investasi besar, tetapi tidak selalu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Perkembangan otomatisasi, digitalisasi, dan penggunaan teknologi juga membuat kebutuhan tenaga kerja baru semakin terbatas.

Dari sisi dunia usaha, kondisi tersebut dipandang sebagai konsekuensi perubahan struktur ekonomi. Kalangan pengusaha menilai investasi tetap penting agar ekonomi tidak kehilangan momentum pertumbuhan. Menurut mereka, kepastian regulasi, efisiensi birokrasi, serta peningkatan daya saing industri harus menjadi prioritas agar investasi terus masuk dan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian.

Sebaliknya, kalangan serikat pekerja melihat persoalan dari sudut yang berbeda. Mereka menilai pertumbuhan ekonomi belum berpihak pada penciptaan pekerjaan berkualitas. Gelombang PHK di sejumlah sektor manufaktur menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi belum mampu mengimbangi hilangnya pekerjaan di industri padat karya. Akibatnya, banyak pekerja berpindah ke sektor informal dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak dapat disederhanakan hanya melalui target pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan memang penting, tetapi kualitas pertumbuhan jauh lebih menentukan.

Ekonom juga mengingatkan bahwa struktur ekonomi Indonesia sedang mengalami perubahan. Kontribusi sektor jasa dan industri berbasis teknologi terus meningkat, sementara sektor manufaktur padat karya yang selama puluhan tahun menjadi penyerap tenaga kerja terbesar menghadapi tekanan akibat persaingan global, perubahan rantai pasok, serta otomatisasi produksi.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya berhenti pada besarnya investasi atau tingginya pertumbuhan PDB. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan produktif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Apabila pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor yang minim penyerapan tenaga kerja, maka kesenjangan antara angka statistik dan realitas sosial akan semakin lebar. Ekonomi memang bertumbuh, tetapi masyarakat belum tentu ikut merasakan manfaatnya.

Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi penyelenggara negara adalah memastikan bahwa setiap persen pertumbuhan mampu diterjemahkan menjadi kesempatan kerja baru. Sebab, bagi jutaan pencari kerja, angka pertumbuhan ekonomi tidak akan banyak berarti apabila pintu-pintu lowongan tetap tertutup. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa cepat ekonomi bertumbuh, tetapi dari seberapa banyak masyarakat yang ikut tumbuh bersama ekonomi itu. 

Sebab, pertumbuhan yang gagal menghadirkan pekerjaan berisiko melahirkan pesimisme, memperlebar ketimpangan, dan mengikis kepercayaan publik terhadap arah pembangunan negara. Dalam konteks itulah, jobless growth bukan sekadar istilah ekonomi, melainkan peringatan bahwa pembangunan harus kembali berpusat pada manusia, bukan semata pada angka-angka di laporan statistik. (Red)