Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, yang sempat diproyeksikan sebagai salah satu percontohan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di Kota Batam, kini berhenti beroperasi. Gerai yang diresmikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada September 2025 itu hanya bertahan sekitar tiga bulan sebelum menghentikan seluruh aktivitas usahanya pada Desember 2025. Kondisi tersebut menjadi evaluasi awal terhadap implementasi program koperasi pemerintah yang tengah dikembangkan di berbagai daerah, khususnya terkait kesiapan pengelolaan, permodalan, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar.

Pantauan di lokasi, Rabu (22/7), gerai yang berada di RT 05 RW 02, Kelurahan Pulau Buluh, tampak kosong tanpa aktivitas jual beli. Rak-rak penyimpanan tidak lagi berisi barang dagangan. Berbeda dengan gerai koperasi, sejumlah warung milik warga di sekitar lokasi masih melayani pembeli dengan menyediakan kebutuhan pokok, makanan, minuman, hingga hasil perikanan.

Padahal, saat mulai beroperasi, KKMP Pulau Buluh menjadi salah satu koperasi yang dinilai paling siap di Batam. Koperasi ini memiliki 49 anggota dengan tiga unit usaha, yakni gerai sembako, pangkalan LPG 3 kilogram, dan layanan agen BRILink.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Salim, mengatakan pemerintah telah memperoleh laporan dari Sekretaris KKMP Pulau Buluh, Firman, bahwa operasional koperasi berhenti sejak Desember 2025. "Koperasi tersebut kewalahan karena pengelolaan dilakukan sendiri tanpa didampingi pengurus lain yang memiliki kesibukan masing-masing. Sehingga pada Desember 2025 KKMP Pulau Buluh tidak mampu mempertahankan operasional dan menghentikan kegiatan usahanya," kata Salim.

Menurut Salim, persoalan utama sebenarnya bukan karena kekurangan modal, melainkan lemahnya kapasitas manajemen. Pengurus harus menjalankan operasional harian, mengelola keuangan, sekaligus memastikan stok barang tetap tersedia. Beban tersebut sulit dipenuhi ketika sebagian besar pengurus memiliki pekerjaan utama di luar koperasi.

Tetapi tentu keterbatasan modal kerja juga menjadi tantangan. Salim menjelaskan, sesuai prinsip koperasi, sumber modal utama berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. "Sesuai asas koperasi, modal lebih diutamakan berasal dari anggota. Pemerintah tidak memberikan modal operasional secara langsung, tetapi memfasilitasi akses permodalan maupun kemitraan," ujarnya.

Pemerintah Kota Batam, lanjut dia, telah menawarkan pola kemitraan dengan perusahaan melalui skema business to business. Dalam pola tersebut, koperasi dapat memperoleh barang dagangan terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelah barang terjual. "Kesepakatannya business to business antara koperasi dengan perusahaan mitra. Kami hanya memfasilitasi," katanya.

Salim menegaskan, setiap Koperasi Kelurahan Merah Putih tidak harus menjalankan jenis usaha yang sama. Pengurus diberi keleluasaan menentukan model bisnis sesuai potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Namun pengalaman di Pulau Buluh menunjukkan bahwa harga yang lebih murah belum tentu menjadi faktor penentu keberhasilan koperasi.

Seorang warga yang ditemui di sekitar lokasi mengatakan, selama gerai masih beroperasi, harga sejumlah kebutuhan pokok memang lebih rendah dibandingkan warung sekitar. Selisih harga gula maupun kopi bahkan mencapai sekitar Rp2.000 per kemasan, sementara harga LPG 3 kilogram juga lebih murah. Meski demikian, minat masyarakat tetap rendah. 

"Sepi yang beli. Bahan sembakonya juga kurang. Tak jalan," ujarnya. Menurutnya, sebagian besar warga lebih memilih berbelanja di warung yang lokasinya lebih dekat dengan permukiman. Kemudahan akses dan kebiasaan berbelanja harian menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan selisih harga.

Kasus Pulau Buluh sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bangunan atau kelengkapan fasilitas. Pengelolaan profesional, ketersediaan barang, pelayanan, hingga pemilihan lokasi yang strategis menjadi faktor yang sama pentingnya. Di tingkat nasional, pemerintah tetap optimistis program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyebut koperasi tersebut dibangun untuk memperkuat rantai pasok nasional hingga tingkat desa dan kelurahan sehingga distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih efisien. 

Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menegaskan bahwa koperasi harus dikelola sebagai entitas bisnis yang sehat.

"KPI-nya harus profit. KPI-nya profit," ujar Ferry dalam program Rosi Kompas TV. Menurutnya, pemerintah kini menyiapkan pendamping bisnis agar pengurus koperasi memiliki kemampuan manajerial yang memadai. 

Sejumlah kalangan mengingatkan agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai pemerintah perlu memperkuat regulasi dan tata kelola agar koperasi benar-benar menjadi milik serta dikelola oleh masyarakat. "Koperasi Desa Merah Putih ini kan ada penggunaan dana pajak rakyat yang dimasukkan di APBN," kata Suroto. Ia meminta pemerintah menyiapkan regulasi yang memperkuat akuntabilitas dan kepemilikan publik terhadap koperasi. 

Di Batam sendiri, pembangunan program Koperasi Merah Putih masih terus berlanjut. Pemerintah mencatat 43 gerai masih dalam proses pembangunan, sementara 21 lokasi lainnya masih menunggu penyediaan lahan. Pengalaman KKMP Pulau Buluh menjadi pelajaran penting bahwa membangun koperasi tidak cukup dengan peresmian atau penyediaan gedung. Yang jauh lebih menentukan adalah apakah koperasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dikelola secara profesional, memiliki modal yang memadai, serta didukung sumber daya manusia yang mampu menjaga keberlangsungan usaha. Tanpa fondasi tersebut, koperasi berisiko hanya menjadi bangunan yang pernah diresmikan, tetapi gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak ekonomi warga. (Red)