Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) memicu diskusi luas di dalam negeri maupun di kalangan diaspora Muslim global. Pemerintah menilai langkah ini sebagai strategi diplomasi aktif untuk memastikan masa depan Gaza tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan besar. Namun sebagian kalangan justru melihatnya sebagai risiko geopolitik yang berpotensi menempatkan negara-negara Muslim sekadar sebagai pelengkap legitimasi.

Di tengah perdebatan tersebut, tokoh Muslim Indonesia yang bermukim di New York, Dr. Shamsi Ali, menyampaikan analisis kritis mengenai posisi negara-negara Muslim dalam struktur global baru ini.

Board of Peace yang digagas sebagai forum internasional yang bertugas mengawasi stabilisasi keamanan, rekonstruksi, dan transisi politik di Gaza pascakonflik. Indonesia menandatangani piagam pembentukan forum ini di Davos pada Januari 2026, sebagai bagian dari upaya diplomasi untuk menjaga solusi dua negara tetap menjadi agenda utama.

Pemerintah Indonesia menekankan bahwa keterlibatan dalam forum ini merupakan strategi “diplomasi dari dalam”, yakni hadir langsung dalam mekanisme global untuk mempengaruhi arah kebijakan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan: “Partisipasi Indonesia merupakan langkah strategis dan konstruktif untuk mendukung kemerdekaan Palestina.”

Satu sisi pendekatan ini sejalan dengan tradisi politik luar negeri Indonesia yang menempatkan diri sebagai mediator dan kekuatan penyeimbang dalam konflik internasional. Namun tidak semua pihak sepakat dengan strategi tersebut. Sejumlah diplomat senior dan analis hubungan internasional mengingatkan bahwa efektivitas forum baru ini masih belum teruji. Kritik utama berkisar pada dominasi Amerika Serikat dalam pembentukan Board of Peace, sehingga muncul kekhawatiran bahwa forum ini dapat menjadi instrumen geopolitik tertentu.

Dr. Shamsi Ali menilai optimisme sebagian negara Muslim terlalu tinggi. Menurutnya, sejarah panjang konflik Palestina menunjukkan bahwa forum internasional yang dikendalikan kekuatan besar sering gagal menghasilkan perubahan substansial. Ia juga mengingatkan bahwa kegagalan diplomasi sebelumnya bukan hanya karena kelemahan dunia Islam, tetapi juga karena struktur global yang tidak seimbang, termasuk penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Dalam perspektif ini, partisipasi negara Muslim tidak otomatis menjamin perubahan arah kebijakan. Salah satu aspek yang disoroti Shamsi Ali adalah dinamika hubungan antaragama dan jaringan organisasi internasional yang beroperasi dalam arena diplomasi global. Ia secara khusus menyinggung pengalaman pribadinya berinteraksi dengan American Jewish Committee (AJC).

American Jewish Committee (AJC) adalah sebuah organisasi yang dikenal aktif dalam dialog lintas agama dan diplomasi publik. Menurutnya, pendekatan interfaith sering membawa pesan perdamaian yang universal, tetapi di baliknya juga terdapat dimensi politik yang kompleks. AJC, bersama organisasi lain seperti ADL dan AIPAC, disebut memiliki pengaruh signifikan dalam advokasi kebijakan terkait Israel di Amerika Serikat. 

Dalam pandangan Shamsi Ali, sebagian program interfaith dapat berfungsi sebagai sarana membangun normalisasi hubungan politik tertentu, termasuk perubahan persepsi publik terhadap konflik Israel-Palestina. Ia mengaku pernah terlibat dalam forum hubungan Muslim–Yahudi yang difasilitasi AJC, namun kemudian memilih mundur karena perbedaan posisi terkait sikap terhadap konflik Gaza.

Pandangan ini memperlihatkan bahwa arena diplomasi modern tidak hanya berlangsung di tingkat negara, tetapi juga melalui jaringan organisasi sipil, komunitas agama, dan lobi internasional. Namun perlu dicatat bahwa banyak pihak melihat dialog lintas agama sebagai instrumen penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah konflik antar komunitas global.

Namun ia mengingatkan bahwa AJC adalah organisasi yang pernah mengundang Gus Dur dan memberikan penghargaan, juga Yahya Cholil Staquf, dan beberapa dosen muda dari Indonesia yang sempat heboh. Organisasi yang sama pernah mengundang Imam Besar masjid Istiqlal ke Amerika beberapa minggu untuk belajar keyahudian. Belakangan kita dihebohkan ketika ketuanya Ary Gordon dijadwalkan akan memberikan presentasi di hadapan peserta pengkaderan ulama Masjid Istiqlal.

AJC telah berhasil berpenetrasi di beberapa universitas Islam, seperti UIN dan lain-lain. Organisasi ini juga berhasil melakukan pendekatan terhadap organisasi-organisasi Islam, seperti NU, Muhammadiyah, termasuk organisasi yang mereka sendiri anggap radikal seperti Wahdah Islamiyah, dan lain-lain. 

Menurut Dr. Shamsi Ali, salah satu tujuan utama AJC adalah mendorong normalisasi hubungan antara komunitas Muslim dan Yahudi melalui berbagai forum dialog antaragama. Namun ia menilai bahwa, karena AJC dipandang sebagai organisasi yang memiliki kedekatan dengan agenda Zionisme, maka upaya normalisasi tersebut, dalam pandangannya, tidak hanya bertujuan membangun relasi antarumat beragama, tetapi juga berpotensi mengarah pada normalisasi sikap dan berkurangnya resistensi sebagian umat Islam terhadap kebijakan Israel.

Shamsi Ali melihat pendekatan itu dilakukan melalui strategi yang bersifat persuasif, termasuk melalui program dialog lintas agama dan jaringan kerja sama internasional. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi psikologis dan posisi politik sebagian tokoh Muslim, yang menurutnya masih dipengaruhi rasa inferioritas dalam percaturan global, dapat membuat mereka lebih mudah menerima agenda-agenda tersebut tanpa kritik yang cukup mendalam.

Atas dasar itu, ia menyatakan keprihatinannya terhadap dukungan sejumlah tokoh Islam terhadap Board of Peace. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar soal kebijakan pemerintah, tetapi menyangkut dinamika yang lebih kompleks dalam hubungan antara diplomasi global, jaringan organisasi internasional, dan persepsi umat Islam terhadap konflik Israel–Palestina.

Kontroversi Board of Peace telah memicu diskusi luas di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mengundang tokoh agama, mantan menteri luar negeri, dan berbagai kelompok masyarakat sipil untuk berdialog sebelum menentukan langkah lanjutan.

Langkah ini menunjukkan bahwa diplomasi luar negeri kini semakin transparan dan menjadi bagian dari diskursus publik. Perdebatan mengenai Board of Peace mencerminkan dilema lama dalam diplomasi dunia Islam: apakah lebih efektif berdiri di luar sistem global sebagai pengkritik, atau masuk ke dalamnya sebagai pemain yang mencoba mempengaruhi arah kebijakan?

Bagi pemerintah Indonesia, keterlibatan adalah strategi realistis. Bagi sebagian kritikus, langkah tersebut berisiko memperkuat struktur kekuasaan yang selama ini dianggap tidak adil. Board of Peace menjadi bukan sekadar forum perdamaian, tetapi menjadi simbol tarik-menarik antara harapan dan kecurigaan, antara idealisme moral dan realisme geopolitik. Namun seperti banyak keputusan diplomasi sebelumnya, sejarah akan menilai apakah kehadiran di meja perundingan adalah langkah berani untuk perubahan, atau sekadar bagian dari permainan besar yang sulit diubah dari dalam. Tak lebih untuk menjadikannya stempel atas segala kebijakan Board of Peace ke depan. (Sal)