Pemerintah Kota Batam bersama Caritas Indonesia meresmikan Balai Latihan Kerja dan Pusat Informasi Pekerja Migran di Sekupang, Jumat (29/5/2026). Fasilitas yang dihadirkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memberikan pendampingan bagi pekerja migran, serta memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut mendapat apresiasi dari Plh Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Peresmian yang dirangkai dengan lokakarya lintas lembaga itu menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan kelompok pekerja rentan di tengah tingginya mobilitas tenaga kerja di kawasan perbatasan.

Kehadiran Balai Latihan Kerja dan Pusat Informasi Pekerja Migran ini tidak sekadar menambah fasilitas pelayanan masyarakat di Batam. Dalam peresmiannya, tersimpan persoalan yang selama bertahun-tahun membayangi kota industri dan perbatasan ini tentang migrasi tenaga kerja yang terus meningkat, ancaman perdagangan orang, serta masih rentannya perlindungan bagi pekerja sektor informal, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam sambutannya, Li Claudia Chandra menilai langkah Caritas Indonesia merupakan kontribusi nyata dalam mendukung perlindungan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan. "Kehadiran pusat latihan kerja sekaligus pusat informasi ini merupakan langkah nyata dan strategis. Pemerintah menyambut baik serta mengapresiasi Caritas Indonesia yang turut membantu memberikan perlindungan dan solusi bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Li Claudia, posisi Batam sebagai pintu gerbang internasional yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan daerah ini memiliki tantangan tersendiri. Selain menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri, Batam juga kerap menjadi titik transit maupun keberangkatan pekerja migran menuju berbagai negara tujuan.

Kondisi tersebut menciptakan peluang ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama menghadirkan risiko eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, hingga berbagai bentuk kekerasan terhadap kelompok rentan. 

Karena itu, penanganan persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat. "Melalui lokakarya ini, saya berharap sinergi dan koordinasi antarlembaga semakin kuat, sehingga upaya memutus mata rantai TPPO dan menekan angka kekerasan di Kota Batam dapat dilakukan bersama-sama," kata Li Claudia.

Momentum peresmian pusat informasi pekerja migran ini juga bertepatan dengan perubahan penting dalam lanskap perlindungan tenaga kerja nasional. Pada April 2026, pemerintah bersama DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) setelah hampir dua dekade diperjuangkan berbagai kelompok masyarakat sipil.

Pengesahan regulasi tersebut dinilai sebagai tonggak penting karena negara untuk pertama kalinya secara tegas mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak-hak ketenagakerjaan yang setara dengan pekerja di sektor lain. Selama ini, jutaan pekerja rumah tangga bekerja di ruang domestik yang minim pengawasan dan sering berada dalam wilayah abu-abu hukum.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggraini, menyebut lahirnya UU PPRT sebagai awal perubahan besar dalam menghapus ketimpangan sosial yang selama ini melekat pada pekerjaan domestik. "Ini adalah awal perubahan untuk menghapus bias gender, bias kelas, dan bias sosial. Prosesnya tentu tidak instan, tetapi ini adalah babak baru untuk terus memperjuangkan penghapusan berbagai bentuk ketidakadilan tersebut," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Pakar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati. Menurutnya, substansi paling mendasar dari UU PPRT adalah pengakuan hukum bahwa pekerja rumah tangga merupakan pekerja yang memiliki hak-hak konstitusional. "Hal yang paling penting dari Undang-Undang PPRT ini adalah memberikan pengakuan bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerja," kata Risfa.

Pengakuan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa hak atas upah yang layak, waktu istirahat, perlindungan dari kekerasan, akses terhadap jaminan sosial, serta kepastian hubungan kerja melalui perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterkaitan antara perlindungan pekerja migran dan pekerja rumah tangga sesungguhnya sangat erat. Keduanya sama-sama berada dalam sektor kerja yang selama ini rentan terhadap eksploitasi akibat minimnya akses informasi, lemahnya posisi tawar, dan terbatasnya perlindungan hukum. Karena itu, keberadaan pusat informasi pekerja migran di Batam dapat dipandang sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas untuk memperkuat perlindungan pekerja rentan di Indonesia.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan terdapat lebih dari 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, yang mayoritas merupakan perempuan. Sementara itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat bahwa ruang domestik kerap menjadi wilayah yang menyembunyikan berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, hingga seksual.

Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu, menilai pengesahan UU PPRT menjadi langkah penting dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap pekerjaan domestik. "Ini adalah langkah dekonstruksi atas budaya patriarki yang selama ini mendomestikasi perempuan dan menganggap pekerjaan rumah tangga tidak memiliki nilai ekonomi yang setara dengan sektor formal lainnya," ujarnya.

Meski demikian, sejumlah pihak juga mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang maupun pembangunan fasilitas perlindungan belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Tantangan terbesar justru terletak pada implementasi kebijakan, pengawasan di lapangan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang.

Sebagian kalangan pemberi kerja juga menyuarakan kekhawatiran mengenai bertambahnya kewajiban administratif dan biaya, terutama terkait jaminan sosial serta formalisasi hubungan kerja. Namun para ahli menilai perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari upaya menciptakan hubungan kerja yang lebih adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pihak.

Dalam konteks itu, Sentrum Caritas yang baru diresmikan di Batam memiliki peran yang melampaui fungsi pelatihan kerja semata. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi, pendampingan, dan perlindungan bagi masyarakat yang berisiko menjadi korban eksploitasi, baik sebagai pekerja migran maupun pekerja sektor domestik.

Pembangunan pusat pelatihan dan perlindungan di kota perbatasan seperti Batam, kualitasnya juga ditentukan oleh kemampuan melindungi manusia yang berada di balik roda ekonomi dan sosial. Di balik setiap pekerja migran yang berangkat ke luar negeri, di balik setiap pekerja rumah tangga yang bekerja di ruang domestik, terdapat harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan lebih bermartabat. 

Kehadiran pusat pelatihan dan perlindungan ini mungkin bukan jawaban atas seluruh persoalan, tetapi setidaknya menjadi penanda bahwa pembangunan mulai bergerak ke arah yang lebih manusiawi, yang tidak hanya membangun infrastruktur, melainkan juga menjaga martabat orang-orang yang terlibat di dalamnya. (Red)