Pemerintah Kota Batam kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 311 aparatur sipil negara (ASN) dalam rotasi dan promosi jabatan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (5/8). Pelantikan yang dipimpin langsung Wali Kota Batam Amsakar Achmad itu mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, lurah, kepala sekolah, hingga pejabat fungsional. Langkah tersebut dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong akibat pensiun, memperkuat organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Rotasi kali ini menjadi salah satu penyegaran birokrasi terbesar sejak Amsakar memimpin Kota Batam. Dari 311 ASN yang dilantik, 171 orang merupakan pejabat struktural, sedangkan 140 lainnya berasal dari jabatan fungsional. Di dalamnya termasuk sekitar 100 kepala sekolah negeri tingkat SD dan SMP serta puluhan pejabat fungsional dari berbagai bidang pelayanan pemerintahan.

Dalam arahannya, Amsakar menegaskan bahwa mutasi dan promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan kerja baru. "Jabatan adalah amanah. Karena itu, saya meminta seluruh pejabat yang dilantik segera memahami tugas pokok dan fungsinya, bekerja dengan integritas, mempercepat pelayanan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Amsakar.

Pesan tersebut sejalan dengan komitmen yang berulang kali disampaikan Amsakar sepanjang 2026 agar ASN meninggalkan ego sektoral, memperkuat kolaborasi antar-OPD, dan menjadikan integritas sebagai budaya kerja utama. 

Rotasi tidak hanya menyasar jabatan eselon, tetapi juga sektor pendidikan dan pelayanan kewilayahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Demi Hasfinul Nasution dipercaya sebagai Inspektur Daerah Kota Batam, Novi Harmadyastuti menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, sedangkan Amuri dipercaya memimpin Kecamatan Nongsa sebagai camat.

Di tingkat administrator dan pengawas, sejumlah posisi strategis juga berganti. Rahmat Kurniawan menjabat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Batam, Desman Wardi menjadi Inspektur Pembantu II, Eva Marhaini sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Moh Zani sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, serta Ghufron dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Perubahan juga terjadi di sejumlah OPD teknis. Kukuk Slamet Prianto dilantik sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Muldiarman sebagai Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah DCKTR, Aulia Akbar sebagai Kepala Bidang Tata Ruang DCKTR, Wan Taufik sebagai Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Adi Marwanto sebagai Kepala Bidang Drainase.

Di lingkungan Dinas Pendidikan, Sularno dipercaya menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan, didampingi Joni Satria Putra sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, serta Johari sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP.

Sementara itu, di sektor perdagangan dan ekonomi, Yuniarti menjabat Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Eva Corrina menjadi Kepala Bidang Pengawasan Koperasi, Iwan Kurniawan sebagai Kepala Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah, Cicik Kurniawati sebagai Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, dan Henny Thesnawati sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Puluhan Lurah Baru Perkuat Pelayanan Wilayah

Penyegaran birokrasi juga dilakukan pada level pemerintahan terdepan melalui pelantikan 24 lurah baru. Mereka antara lain Alpizar (Lurah Sungai Langkai), Rendi Ifandila (Sungai Binti), Bahadmawandy (Sungai Pelunggut), Sabar (Sagulung Kota), M. Toni (Tanjung Uncang), Rasman Apandi (Buliang), T. Akbar (Belian), Arjoni (Baloi Permai), R. Padiel (Sungai Panas), Putri Ayu Farachnaz (Sukajadi), Ongky Parmadhie Putra (Taman Baloi), Muhammad Hidayat (Teluk Tering), Harry Andriano (Lubuk Baja Kota), Syahril (Baloi Indah), Gabriella Panjaitan (Duriangkang), Pokas Mariadinata (Tiban Baru), Galang Panji Satria (Tanjung Riau), Andi Hasanuddin (Tanjung Sengkuang), Mujito (Batu Merah), Hendri (Ngenang), Makmur (Kabil), Syaiful Bahari (Setokok), Alim Ridwan (Galang Baru), serta M. Daud (Rempang Cate).

Sekitar 100 Kepala Sekolah Ikut Berganti

Di sektor pendidikan, sekitar 100 kepala sekolah SD, SMP, dan TK negeri juga mendapat penugasan baru. Beberapa di antaranya Wiartis sebagai Kepala SMP Negeri 1 Batam, Sri Rahayu sebagai Kepala SMP Negeri 4 Batam, dan Zulfanhadi AS sebagai Kepala SMP Negeri 5 Batam.

Selain itu, 40 pejabat fungsional dari berbagai profesi turut dilantik, mulai dari pustakawan, arsiparis, pranata komputer, analis keuangan, tenaga kesehatan, bidan, perawat, hingga Polisi Pamong Praja Ahli Pertama.

Dalam perspektif reformasi birokrasi, rotasi jabatan merupakan instrumen yang lazim digunakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan sebelumnya menegaskan bahwa rotasi, promosi, dan pengembangan karier ASN harus menjadi bagian dari sistem merit agar menghasilkan birokrasi yang adaptif dan profesional. "Rotasi dan promosi jabatan secara berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier ASN," ujarnya. 

Sementara sejumlah akademisi administrasi publik mengingatkan bahwa rotasi besar tidak otomatis meningkatkan kualitas pelayanan apabila tidak disertai ukuran kinerja yang jelas, evaluasi berkala, serta proses seleksi yang benar-benar mengedepankan kompetensi.

Pengamat kebijakan publik menilai keberhasilan rotasi baru dapat diukur beberapa bulan setelah pelantikan, terutama melalui indikator seperti percepatan layanan perizinan, penyelesaian persoalan persampahan, peningkatan mutu pendidikan, hingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Pelantikan ratusan ASN memang menjadi simbol dimulainya babak baru dalam birokrasi Pemerintah Kota Batam. Namun masyarakat tidak akan menilai keberhasilan dari banyaknya pejabat yang berganti posisi, melainkan dari perubahan nyata yang mereka rasakan. Apakah proses perizinan menjadi lebih cepat, layanan pendidikan semakin baik, persoalan sampah lebih tertangani, drainase lebih optimal, hingga pelayanan di kantor kelurahan semakin responsif. Itulah ukuran yang sesungguhnya.

Di tengah pertumbuhan Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional, birokrasi dituntut bukan hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga mampu bergerak cepat, adaptif, dan akuntabel. 

Rotasi jabatan hanyalah awal dari proses panjang membangun pemerintahan yang profesional. Publik tidak sekadar berharap muncul wajah-wajah baru di balik meja birokrasi. Yang lebih ditunggu adalah lahirnya budaya kerja baru dengan jajaran birokrasi yang hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih bersih, dan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang nilai keberhasilannya akan selalu diukur dari manfaat yang dirasakan warga. (Red)