Di tengah laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang mencapai 7,48 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, jumlah perusahaan asal daerah yang berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih terbilang minim. Kondisi itu menjadi perhatian dalam seminar Road to Go Public yang digelar BEI bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri serta Kadin Kota Batam di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Kamis (23/7). Sekitar 100 pelaku usaha mengikuti kegiatan tersebut untuk memahami bagaimana pasar modal dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang sekaligus mendorong transformasi tata kelola perusahaan.

Selama ini, sebagian besar pelaku usaha di Kepri masih mengandalkan pinjaman perbankan maupun modal pribadi untuk memperluas usaha. Padahal, kebutuhan pendanaan terus meningkat seiring berkembangnya sektor manufaktur, galangan kapal, jasa, logistik, hingga properti yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat BEI, Listyorini Dian Pratiwi, mengatakan Kepri memiliki potensi besar melahirkan lebih banyak perusahaan terbuka. Namun hingga kini baru sekitar empat perusahaan asal Kepri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. "Kami mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk memahami tahapan IPO sehingga ketika waktunya tiba mereka sudah siap melantai di bursa," kata Listyorini.

Menurutnya, tingginya kebutuhan pembiayaan usaha tercermin dari pertumbuhan kredit di Kepri yang mencapai sekitar 39 persen secara tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas bisnis terus berkembang, tetapi sekaligus mengindikasikan bahwa dunia usaha masih sangat bergantung pada pembiayaan bank. "Ini peluang yang sangat besar untuk pengusaha di Kepri melanjutkan perjalanan pendanaannya, bukan hanya berhenti pada pendanaan dari perbankan dan kantong pribadi, tetapi juga melalui pasar modal," ujarnya.

Namun demikian, jalan menuju pasar modal bukanlah proses yang instan. Perusahaan harus lebih dulu membangun tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG), menyusun laporan keuangan yang diaudit, memperkuat standar operasional, hingga membentuk organ perusahaan yang memenuhi ketentuan regulator. "Yang terpenting adalah bagaimana perusahaan mulai menata aspek-aspek GCG, laporan keuangan yang diaudit auditor eksternal, SOP perusahaan, hingga organ tata kelola perusahaan," jelas Listyorini.

Ketua Kadin Kepulauan Riau Mustava menilai momentum pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya diikuti dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal. Menurutnya, akses pembiayaan yang lebih luas akan menentukan kemampuan perusahaan melakukan ekspansi dan bersaing di tingkat nasional maupun global. "Go public bukan hanya sekadar mencari sumber pendanaan, tetapi juga merupakan transformasi menuju tata kelola perusahaan yang lebih baik, transparan, dan profesional," ujar Mustava.

Saat ini Kadin Kepri mencatat lebih dari 1.500 perusahaan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk melahirkan lebih banyak emiten dari daerah apabila perusahaan mulai mempersiapkan diri sejak dini.

Dukungan terhadap pengembangan pasar modal juga datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala OJK Kepulauan Riau Sinar Danandjaya mengatakan paradigma investor kini telah berubah. Jika sebelumnya keuntungan finansial menjadi pertimbangan utama, kini aspek transparansi, integritas, dan tata kelola perusahaan menjadi faktor yang sama pentingnya.

"Paradigma investor telah berubah. Dulu hanya mencari keuntungan ekonomi semata. Sekarang investor mulai menilai kualitas transparansi, tata kelola, dan market integrity," katanya. Ia mengungkapkan, hingga 17 Juli 2026 jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 29,54 juta Single Investor Identification (SID), dengan sekitar 64 persen merupakan investor domestik. Kapitalisasi pasar modal Indonesia juga telah menembus sekitar Rp10.749 triliun, menunjukkan semakin besarnya peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha.

Secara nasional, pemerintah juga terus mendorong pendalaman pasar modal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut berlanjutnya aktivitas IPO menjadi indikator positif kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi Indonesia. Pemerintah memandang pasar modal semakin penting sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk menopang pertumbuhan ekonomi. 

Meski demikian, optimisme tersebut tidak lepas dari tantangan. Bursa Efek Indonesia belum lama ini mengakui volatilitas pasar global masih memengaruhi minat perusahaan untuk melaksanakan IPO. Bahkan BEI membuka kemungkinan mengevaluasi target jumlah perusahaan yang akan melantai di bursa sepanjang 2026 apabila kondisi pasar belum sepenuhnya kondusif. 

Pandangan itu menjadi pengingat bahwa IPO bukan solusi instan bagi seluruh perusahaan. Selain membutuhkan kesiapan tata kelola dan transparansi, perusahaan juga harus memiliki fundamental bisnis yang sehat, prospek pertumbuhan yang jelas, serta kemampuan menjaga kepercayaan investor setelah resmi menjadi perusahaan publik.

Di sisi lain, Kepri justru memiliki modal ekonomi yang cukup kuat. Struktur ekonomi daerah yang didominasi industri pengolahan, perdagangan, dan investasi menjadikan provinsi ini sebagai salah satu motor pertumbuhan nasional. Tantangannya kini bukan lagi sekadar menciptakan perusahaan baru, melainkan menyiapkan perusahaan lokal agar mampu memenuhi standar keterbukaan dan profesionalisme yang disyaratkan pasar modal. 

Jika semakin banyak perusahaan Kepri yang mampu melantai di bursa akan menjadi indikator bahwa dunia usaha di daerah telah naik kelas. Karena berani membuka diri, siap diawasi publik, dan mampu membangun bisnis yang berkelanjutan. Karena ukuran keberhasilan sebuah IPO bukan hanya keberhasilan menghimpun dana, melainkan kemampuan perusahaan menjaga kepercayaan investor melalui kinerja, transparansi, dan tata kelola yang konsisten dalam jangka panjang. (Red)