Program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KDKMP) kembali menjadi sorotan. Pada Jumat (26/6/2026) dini hari pukul 00.28 WIB, peserta bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dinyatakan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Yon Para Komando 465. Kementerian Pertahanan (Kemhan) membenarkan kabar tersebut dan menyampaikan bahwa Rifki merupakan peserta keempat yang meninggal selama rangkaian pelatihan berlangsung. Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai urgensi dan proporsionalitas latihan militer bagi calon manajer koperasi yang sejatinya akan bertugas mengelola organisasi ekonomi rakyat, bukan menjadi prajurit.

Sebelum Rifki, tiga peserta lain lebih dahulu meninggal dunia. Anisa Muyassaroh dilaporkan meninggal akibat heat stroke di Balikpapan. Yonanda Muhammad Taufiq meninggal karena henti jantung di Baturaja. Sementara Novia Rahmadhani Sihotang dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat penyakit tuberkulosis (TB). Meski penyebab kematian masing-masing berbeda, rentetan kejadian tersebut menimbulkan perhatian serius terhadap aspek keselamatan, skrining kesehatan, dan metode pelatihan yang diterapkan kepada peserta sipil.

Kementerian Pertahanan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa setiap kejadian telah dievaluasi dan penanganan medis telah dilakukan sesuai prosedur. Pemerintah juga menyatakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Latsarmil akan terus dilakukan agar pelaksanaan program berjalan lebih baik tanpa mengurangi tujuan pembentukan karakter peserta.

Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa Latsarmil bukan dimaksudkan untuk mengubah peserta menjadi prajurit, melainkan membangun disiplin, kepemimpinan, integritas, daya tahan mental, nasionalisme, serta semangat pengabdian sebelum mereka ditempatkan sebagai penggerak pembangunan desa. Dalam pandangan pemerintah, karakter tersebut dinilai penting agar para manajer mampu mengelola program strategis nasional secara profesional dan bertanggung jawab.

Namun di balik tujuan tersebut, muncul pertanyaan yang semakin menguat setelah empat peserta meninggal dunia. Apakah pembentukan karakter harus dilakukan melalui latihan dasar kemiliteran yang intensif, ataukah terdapat pendekatan lain yang lebih relevan dengan tugas utama seorang manajer koperasi.

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Seorang manajer koperasi pada hakikatnya bekerja di bidang tata kelola organisasi, pengembangan usaha, pelayanan anggota, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan, pemasaran produk, digitalisasi bisnis, hingga membangun jejaring ekonomi lokal. Kompetensi tersebut lebih dekat dengan ilmu manajemen, kewirausahaan, akuntansi, teknologi informasi, komunikasi, dan kepemimpinan partisipatif dibandingkan keterampilan fisik khas latihan militer.

Sejumlah akademisi dan pengamat menilai bahwa pembentukan disiplin memang merupakan kebutuhan penting bagi setiap organisasi. Akan tetapi, disiplin tidak selalu identik dengan pendekatan militer. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan-perusahaan besar membangun karakter pegawainya melalui pelatihan kepemimpinan, team building, simulasi penyelesaian masalah, pelatihan komunikasi, pembelajaran berbasis proyek, hingga penguatan etika profesional. Model seperti itu dinilai mampu membentuk tanggung jawab tanpa harus memberikan beban fisik yang tinggi kepada peserta sipil.

Sebagian pakar juga mengingatkan bahwa koperasi merupakan organisasi yang berdiri di atas prinsip demokrasi ekonomi. Keputusan diambil melalui musyawarah anggota, bukan melalui sistem komando. Karena itu, budaya dialog, partisipasi, keterbukaan, dan kemampuan mendengarkan aspirasi masyarakat justru menjadi kompetensi utama yang perlu diperkuat. Kekhawatiran muncul apabila pendekatan yang terlalu militeristik berpotensi membentuk budaya organisasi yang lebih menekankan kepatuhan dibandingkan partisipasi.

Pandangan tersebut tentu bukan berarti menolak seluruh keterlibatan TNI dalam pembangunan nasional. Selama ini TNI telah banyak berkontribusi dalam penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga program ketahanan pangan. Namun, setiap bentuk keterlibatan tetap memerlukan batasan yang jelas agar fungsi sipil dan fungsi pertahanan tidak saling bertumpang tindih.

Dalam konteks KDMP, tujuan akhirnya bukan menghasilkan prajurit, melainkan melahirkan manajer yang mampu mengembangkan ekonomi desa. Oleh sebab itu, sebagian kalangan mengusulkan agar porsi pelatihan lebih banyak diarahkan pada penguatan kapasitas manajerial, digitalisasi koperasi, pemasaran produk UMKM, pengelolaan rantai pasok, literasi keuangan, mitigasi risiko usaha, kepemimpinan kolaboratif, serta pemahaman regulasi perkoperasian. Pendidikan karakter tetap dapat diberikan melalui metode sipil yang lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan profesi.

Peristiwa meninggalnya empat peserta menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik harus selalu dievaluasi berdasarkan manfaat, risiko, dan dampaknya. Program yang lahir dengan niat baik sekalipun harus bersedia menerima kritik, karena kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan keselamatan warga negara tetap menjadi prioritas utama. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah program pemerintah, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap cara negara membangun sumber daya manusianya. 

Disiplin memang penting. Integritas juga mutlak diperlukan. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut tidak boleh dibayar dengan mengabaikan keselamatan peserta ataupun mengesampingkan relevansi metode pelatihan dengan tugas yang akan mereka emban. Empat nyawa yang telah pergi meninggalkan duka bagi keluarga dan bangsa. Di balik setiap angka statistik terdapat seorang anak, saudara, sahabat, dan harapan yang tidak lagi pulang ke rumah. Karena itu, evaluasi terhadap Latsarmil semestinya tidak berhenti pada pencarian penyebab medis semata, melainkan juga menyentuh pertanyaan mendalam apakah desain kebijakan ini sudah benar-benar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? 

Negara yang kuat bukan hanya mampu mendisiplinkan warganya, tetapi juga berani memperbaiki kebijakannya ketika fakta menunjukkan perlunya perubahan. Di situlah penghormatan paling nyata kepada mereka yang telah gugur. Bukan sekadar mengenang, melainkan memastikan tidak ada lagi korban berikutnya. (Red)