Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syachona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Senin (23/6), yang sekaligus menandai penguatan konsolidasi organisasi menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 dengan lokasi yang masih menunggu keputusan resmi PBNU. Dalam forum tersebut, para pimpinan NU menegaskan arah organisasi di tengah dinamika sosial-keagamaan dan relasi negara–masyarakat sipil yang terus berkembang.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut menjadi sorotan, bukan hanya karena posisi NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, tetapi juga karena momentum politik nasional yang beririsan dengan agenda keumatan. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ormas keagamaan dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat ketahanan nasional, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Dari panggung yang sama, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan pentingnya menjaga marwah keulamaan dan konsistensi NU sebagai penjaga tradisi keislaman moderat. Ia menyoroti bahwa keputusan-keputusan organisasi harus tetap berakar pada prinsip musyawarah, kemandirian, serta kemaslahatan umat, terutama menjelang Muktamar yang akan menentukan arah kepemimpinan lima tahun ke depan.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyoroti pentingnya adaptasi organisasi terhadap perubahan zaman, termasuk dalam merespons perkembangan teknologi, ekonomi global, serta tantangan ideologis yang kian kompleks. Ia menekankan bahwa NU tidak boleh sekadar menjadi penjaga tradisi, tetapi juga harus hadir sebagai aktor yang aktif dalam percaturan global Islam moderat.

Di sela-sela kegiatan, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf terlihat berinteraksi dengan para anggota Muslimat NU, mencerminkan pendekatan organisatoris yang lebih cair dan partisipatif. Momen tersebut sekaligus menggambarkan kedekatan struktural antara elite organisasi dengan basis akar rumput yang selama ini menjadi kekuatan utama NU di berbagai daerah.

Selain pidato dan agenda resmi, suasana di sekitar kampus IAI Syachona Mohammad Cholil juga dipenuhi para santri yang sejak pagi menanti kedatangan Presiden. Kehadiran mereka menjadi simbol keterhubungan emosional antara tradisi pesantren dan dinamika kebangsaan yang lebih luas, di mana NU sering ditempatkan sebagai jembatan antara negara dan masyarakat sipil berbasis keagamaan.

Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU kali ini tidak hanya dipahami sebagai forum internal organisasi, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi gagasan mengenai peran NU dalam lanskap politik dan sosial Indonesia. Sebagian kalangan melihat dalam kedekatan NU dengan pemerintah adalah langkah strategis untuk memastikan stabilitas nasional dan memperkuat program pembangunan berbasis keumatan. 

Namun di sisi lain, sejumlah pengamat menilai bahwa kedekatan tersebut berpotensi menimbulkan tantangan bagi independensi organisasi. Kritik yang muncul menyoroti perlunya menjaga jarak yang proporsional antara peran keagamaan dan kepentingan politik praktis, agar NU tetap menjadi rumah besar umat yang inklusif dan tidak terjebak dalam polarisasi.

Dalam catatan beberapa analis sosial-keagamaan, NU saat ini berada pada fase penting guna menyeimbangkan peran sebagai penjaga tradisi, sekaligus sebagai aktor dalam tata kelola kebangsaan. Transformasi ini dinilai tidak mudah, terutama ketika ekspektasi publik terhadap organisasi sebesar NU terus meningkat, baik dalam aspek moral, sosial, maupun politik.

Keputusan Munas yang menetapkan Muktamar ke-35 NU pada awal Agustus 2026 dipandang sebagai titik krusial. Muktamar bukan hanya ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga arena artikulasi gagasan tentang masa depan organisasi. Di tengah perubahan sosial yang cepat, NU dihadapkan pada masalah sejauh mana mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas.

Sebagian kalangan internal melihat momentum ini sebagai peluang untuk memperkuat konsolidasi dan melanjutkan program-program yang telah berjalan. Namun ada pula suara yang mendorong adanya pembaruan lebih substantif, terutama dalam tata kelola organisasi dan respons terhadap isu-isu global seperti digitalisasi, keadilan sosial, dan krisis lingkungan.

Penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bangkalan memperlihatkan satu hal bahwa NU tetap menjadi salah satu aktor sosial-keagamaan paling berpengaruh di Indonesia. Namun di balik kemegahan forum dan kuatnya simbol kehadiran negara, tersimpan tantangan yang lebih dalam tentang bagaimana menjaga relevansi tanpa kehilangan akar tradisi.

Di titik ini, NU tampak berdiri di persimpangan penting. Ia bukan hanya sedang menyiapkan Muktamar, tetapi juga sedang merumuskan ulang posisinya dalam lanskap Indonesia yang terus berubah. Antara tradisi pesantren dan tuntutan modernitas, antara peran sosial dan kedekatan politik, NU kembali diuji sebagai organisasi yang tidak hanya besar secara jumlah, tetapi juga dalam kedalaman gagasan. (Red)