Kementerian Keuangan akan menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah pada Selasa, 23 Juni 2026, dengan target indikatif sebesar Rp36 triliun. Lelang yang menawarkan sembilan seri surat utang tersebut dilakukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mengalami defisit sebesar Rp689,1 triliun. Pemerintah berharap minat investor tetap terjaga meski serapan pada lelang sebelumnya menunjukkan kecenderungan melambat.

Di tengah kebutuhan pembiayaan negara yang semakin besar, pemerintah kembali mengandalkan pasar obligasi domestik sebagai salah satu sumber utama pendanaan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyatakan lelang SUN pekan depan merupakan bagian dari strategi pembiayaan APBN 2026.

“Pemerintah akan melakukan lelang SUN dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026,” demikian keterangan resmi DJPPR Kementerian Keuangan yang dikutip Sabtu, 20 Juni 2026. 

Dalam lelang tersebut, pemerintah menawarkan sembilan seri SUN, yakni SPN01260725 dan SPN03260923 yang merupakan penerbitan baru (new issuance), serta seri SPN12270610, FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105 yang berstatus pembukaan kembali (reopening).

Seri FR0109 menawarkan kupon terendah sebesar 5,875 persen dengan jatuh tempo pada 15 Maret 2031. Sementara seri FR0106 dan FR0107 memberikan kupon tertinggi sebesar 7,125 persen, masing-masing dengan tenor hingga 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045. Nilai nominal per unit ditetapkan sebesar Rp1 juta.

Pada lelang SUN tanggal 9 Juni 2026, nilai penawaran yang masuk mencapai Rp46,6 triliun. Namun pemerintah hanya menyerap Rp26,35 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap selektif dalam menerima penawaran untuk menjaga biaya utang tetap terkendali.

Jika dibandingkan dengan beberapa lelang sebelumnya, minat investor dan jumlah dana yang diserap pemerintah cenderung lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan sikap hati-hati pelaku pasar yang masih mencermati perkembangan suku bunga global, nilai tukar rupiah, dan prospek ekonomi domestik.

Meski demikian, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyerap dana lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif Rp36 triliun, bergantung pada kondisi pasar dan tingkat imbal hasil yang dianggap wajar.

Lelang SUN menjadi instrumen penting untuk menutup kebutuhan pembiayaan APBN 2026 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 ditetapkan mengalami defisit Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk menutup kekurangan tersebut, target pembiayaan utang tahun ini ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun, lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp775,9 triliun.

Ekonom yang mendukung strategi penerbitan SBN berpendapat langkah tersebut merupakan praktik lazim yang dilakukan banyak negara untuk menjaga kesinambungan belanja pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa peningkatan utang dilakukan sebagai pilihan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi kita selamat, habis itu kita tata ulang semuanya,” kata Purbaya. Pandangan tersebut melihat utang sebagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan selama masih berada dalam batas aman dan dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Namun tidak semua pihak memandang positif peningkatan pembiayaan melalui surat utang. Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar terhadap penerbitan obligasi berpotensi meningkatkan beban bunga APBN pada tahun-tahun mendatang.

Di ruang publik, kritik juga muncul dari masyarakat. Dalam salah satu diskusi di forum daring, seorang pengguna menulis, “Utang. Pajak enggak bakal cukup,” ketika menanggapi pertanyaan mengenai cara pemerintah menutup defisit anggaran. Pandangan kritis tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa peningkatan utang yang terus berlangsung dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah di masa depan, terutama apabila pertumbuhan penerimaan negara tidak mampu mengimbanginya.

Sementara sebagian ekonom menilai penerbitan SUN masih relatif aman selama rasio utang terhadap PDB terkendali dan pemerintah mampu menjaga kepercayaan investor. Bagi pemerintah, keberhasilan lelang SUN tidak sekadar soal memperoleh dana segar. Keberhasilan tersebut juga menjadi indikator kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan kemampuan pemerintah mengelola fiskal secara berkelanjutan.

Di balik setiap obligasi yang diterbitkan, terdapat jalan raya yang dibangun, subsidi yang disalurkan, sekolah yang dibiayai, dan berbagai program negara yang harus terus berjalan. Tetapi utang tetaplah janji yang harus ditepati. Ia memberi ruang bagi negara untuk bergerak hari ini, tetapi juga membawa kewajiban yang harus dibayar generasi mendatang. Karena itu, tantangan sesungguhnya bukan sekadar seberapa besar dana yang berhasil dihimpun melalui lelang SUN, melainkan seberapa bijaksana dana tersebut digunakan agar tidak berubah menjadi beban yang diwariskan, melainkan menjadi investasi yang menghasilkan manfaat bagi masa depan. (Red)