Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan menangkap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Penangkapan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, sebagai bagian dari rangkaian penindakan kasus dugaan korupsi yang terus bergulir sejak awal tahun 2026. Peristiwa ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terseret kasus korupsi, sekaligus memunculkan pertanyaan mengapa praktik korupsi di tingkat daerah seolah tak pernah surut?

Sejak Januari 2026, KPK tercatat telah melakukan serangkaian OTT di berbagai sektor, mulai dari perpajakan, pemerintahan daerah, hingga lembaga peradilan. Pada 9–10 Januari, misalnya, KPK menangkap delapan orang terkait dugaan suap di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Beberapa hari berselang, Wali Kota Madiun Maidi diamankan atas dugaan korupsi dana CSR dan gratifikasi, disusul Bupati Pati Sudewo dalam kasus pemerasan jabatan perangkat desa.

Tak berhenti di sana, OTT juga menyasar institusi lain. Di Banjarmasin dan lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPK membongkar praktik korupsi yang melibatkan aparatur negara. Bahkan, lembaga peradilan pun tak luput: Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap sengketa lahan pada Februari lalu. Sementara itu, beberapa kepala daerah lain seperti Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap turut terseret dalam pusaran kasus serupa hingga Maret 2026.

Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan individu, melainkan telah menjadi pola yang berulang dalam sistem. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam berbagai laporannya menilai bahwa praktik korupsi di daerah seringkali berkaitan erat dengan biaya politik yang tinggi serta lemahnya pengawasan internal. Dalam salah satu pernyataannya, ICW menyebut, “kepala daerah kerap terjebak dalam lingkaran balas jasa politik kepada pihak-pihak yang mendukungnya saat pemilihan.”

Di sisi lain, KPK melihat maraknya OTT sebagai bukti bahwa mekanisme penegakan hukum masih berjalan. Dalam beberapa kesempatan, pimpinan KPK menegaskan bahwa operasi tangkap tangan merupakan bentuk respons cepat terhadap laporan masyarakat. Seorang pejabat KPK pernah menyatakan, “OTT adalah instrumen untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberantas korupsi.”

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan pendekatan tersebut. Sejumlah pengamat hukum menilai bahwa OTT hanya menyentuh permukaan masalah. Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, misalnya, pernah mengkritik bahwa “penindakan tanpa diimbangi pembenahan sistem hanya akan menghasilkan siklus penangkapan yang berulang tanpa solusi jangka panjang.” Kritik ini menyoroti pentingnya reformasi struktural, mulai dari transparansi anggaran hingga perbaikan sistem rekrutmen politik.

Data dari berbagai lembaga pemantau juga menunjukkan bahwa tren korupsi di daerah memang belum menunjukkan penurunan signifikan. Sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta mutasi jabatan masih menjadi titik rawan yang kerap dimanfaatkan untuk praktik suap dan gratifikasi. Dalam konteks ini, kepala daerah sering berada pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap tekanan politik dan ekonomi.

Di tengah rentetan kasus tersebut, publik dihadapkan pada pertanyaan apakah penindakan yang masif sudah cukup, atau justru perlu pendekatan yang lebih mendasar? Sebab, setiap OTT tidak hanya mengungkap satu kasus, tetapi juga membuka lapisan persoalan yang lebih dalam tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana sistem bekerja, dan bagaimana integritas diuji.

Kasus penangkapan Bupati Tulungagung menjadi semacam cermin. Ia memantulkan wajah tata kelola yang masih rapuh, sekaligus harapan yang belum sepenuhnya padam. Negeri ini memang kaya, bukan hanya oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh potensi manusianya. Namun, selama korupsi masih menemukan ruang untuk tumbuh, kesuburan itu akan selalu menyisakan ironi.

Dan mungkin, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi berapa banyak yang tertangkap, melainkan sampai kapan kita membiarkan sistem yang sama terus melahirkan cerita yang serupa? (Red)