Dini hari di awal Maret itu, kesunyian di Perumahan Prima Lingkar Asri, Jatibening, Bekasi, pecah oleh sebuah tragedi yang menyisakan luka mendalam dan tanda tanya besar yang menggantung di benak publik. Kepolisian Daerah Metro Jaya bergerak cepat menanggapi peristiwa ini. Pada 9 Maret 2026, tim Jatanras Polda Metro Jaya akhirnya menangkap seorang terduga pelaku pembunuhan terhadap Ermanto Usman, pensiunan karyawan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang ditemukan tewas di rumahnya pada 2 Maret 2026 lalu.

Polisi menyatakan tersangka berinisial S (28) diduga melakukan pencurian dengan kekerasan yang berujung pada pembunuhan. Kepala Subdirektorat Jatanras Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Abdul Rahim, membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi media. “Benar (pelaku sudah ditangkap),” ujar Abdul Rahim, Selasa (10/3/2026). Namun, pihak kepolisian saat itu belum membeberkan secara rinci identitas pelaku maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain karena proses penyidikan masih berlangsung. Keterbukaan informasi menjadi krusial di sini, mengingat profil korban yang bukan sekadar pensiunan biasa, melainkan sosok yang memiliki rekam jejak panjang di dunia perburuhan dan pelabuhan.

Menilik kembali detik-detik kejadian, peristiwa tragis itu terjadi pada dini hari sekitar pukul 03.00–04.00 WIB. Di saat sebagian besar warga masih terlelap, maut menyambangi kediaman korban di Perumahan Prima Lingkar Asri. Ermanto ditemukan tewas mengenaskan di kamar rumahnya, sementara istrinya, Pasmilawati (60), mengalami luka serius dan sempat dirawat intensif di rumah sakit. Kebrutalan serangan ini menunjukkan adanya intensi kekerasan yang luar biasa.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin, menyatakan hasil interogasi awal menunjukkan bahwa korban dipukul menggunakan linggis oleh pelaku. “Hasil interogasi awal, pelaku memukul korban dengan linggis dan membuang linggis di tanah kosong di depan rumah korban,” ujar Iman kepada wartawan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk linggis yang diduga digunakan sebagai senjata, telepon genggam, gunting, dan beberapa barang milik korban lainnya. Barang-barang ini kini menjadi bisu yang harus dipaksa bicara oleh tim forensik. Meski demikian, aparat masih menyelidiki apakah aksi tersebut murni kriminal biasa atau memiliki motif lain yang lebih terstruktur.

Dalam keterangan awal, polisi menyebut kemungkinan kasus ini terkait pencurian dengan kekerasan (curas). Sebuah motif klasik dalam dunia kriminalitas urban. Namun, sejumlah pihak, terutama mereka yang mengenal sepak terjang korban mulai meragukan narasi tunggal tersebut. Kakak kandung korban, Dalsaf Usman, menilai kematian adiknya tidak bisa dilepaskan dari aktivitasnya sebagai aktivis yang vokal mengkritik kebijakan di sektor pelabuhan.

“Ada dugaan itu pembunuhan berencana, apalagi kalau dikaitkan dengan almarhum sebagai aktivis,” kata Dalsaf dengan nada penuh selidik. Ia menambahkan, sebelum meninggal, Ermanto aktif mengungkap dugaan korupsi di sektor pelabuhan, terutama terkait pengelolaan JICT dan perusahaan pelabuhan milik negara. Spekulasi ini bukanlah tanpa dasar. Sejarah mencatat bahwa suara-suara kritis yang bersentuhan dengan aset strategis negara sering kali berhadapan dengan tembok tinggi, dan terkadang, ancaman fisik yang nyata.

Selama hidupnya, Ermanto dikenal sebagai aktivis pekerja pelabuhan yang cukup vokal. Ia bukan sekadar pengamat, melainkan pelaku sejarah yang memahami seluk-beluk pelabuhan dari dalam. Ia pernah menjadi bagian dari serikat pekerja JICT dan kerap menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan kepentingan nasional.

Dalam beberapa forum diskusi dan siniar publik, ia menyinggung dugaan penyimpangan dalam perpanjangan kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dan perusahaan Hong Kong, Hutchison Port Holdings. Isu ini merupakan "bola panas" yang telah bergulir lama. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya juga pernah menyoroti potensi kerugian negara hingga sekitar US$306 juta atau sekitar Rp4,08 triliun dari kesepakatan tersebut. Angka yang fantastis ini menjadi latar belakang mengapa suara Ermanto dianggap sangat berbahaya bagi pihak-pihak tertentu.

Dalam salah satu forum dengar pendapat bersama DPR beberapa tahun lalu, Ermanto pernah memberikan pernyataan monumental: “Banyak hal di pelabuhan ini dari dulu, dan kami merasakan bahwa JICT ini sudah perlu dikelola oleh bangsa sendiri. Banyak hal yang menyimpang.” Kalimat ini mencerminkan nasionalisme ekonomi yang ia pegang teguh hingga akhir hayatnya. Pernyataan-pernyataan eksplisit tersebut membuat sebagian pihak melihat kematian Ermanto sebagai peristiwa yang patut diselidiki lebih dalam melalui lensa yang lebih luas daripada sekadar perampokan amatir.

Di sisi lain, korporasi yang selama ini menjadi sasaran kritik Ermanto mencoba menjaga jarak dari pusaran spekulasi. Pihak PT Pelabuhan Indonesia II selaku pemegang saham mayoritas JICT meminta agar publik tenang dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian. Corporate Secretary perusahaan, Ali Sodikin, menyatakan pihaknya berharap proses hukum berjalan secara objektif.

“Kami berharap proses hukum berjalan baik sehingga fakta terungkap secara jelas dan objektif,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hingga kini belum ada bukti yang mengaitkan langsung kasus pembunuhan tersebut dengan aktivitas kritik korban terhadap sektor pelabuhan. Perusahaan memegang prinsip praduga tak bersalah, sembari memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Kasus kematian Ermanto Usman berada di persimpangan antara dua kemungkinan sebagai tindak kriminal biasa atau sebuah peristiwa yang memiliki latar belakang lebih kompleks dan sistematis. Di satu sisi, polisi memegang fakta fisik (linggis dan barang bukti curas), namun di sisi lain, terdapat "fakta sosial" berupa rekam jejak perjuangan korban yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Keluarga serta sejumlah aktivis meminta agar penyelidikan tidak berhenti pada motif sederhana. Mereka mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, kejahatan terhadap aktivis sering kali disamarkan sebagai kriminalitas jalanan untuk memutus rantai aktor intelektual di belakangnya. Di negeri yang masih terus berjuang melawan korupsi dan mafia sektor industri, kematian seorang aktivis sering kali menimbulkan pertanyaan yang lebih besar dari sekadar kronologi kejahatan.

Pengungkapan kasus ini menjadi ujian bagi profesionalisme Polri. Keadilan untuk Ermanto Usman bukan hanya penting bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga menjadi barometer bagi keamanan ruang demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Jika sebuah kritik dibalas dengan linggis di tengah malam, maka ada pesan ketakutan yang sedang dikirimkan kepada seluruh pejuang integritas di luar sana.

Kita harus menyadari bahwa keadilan bukan hanya tentang menemukan siapa yang memegang linggis, melainkan juga memastikan bahwa kebenaran, apa pun bentuknya tidak ikut terkubur bersama jasad sang korban di liang lahat. 

Menuntaskan kasus Ermanto secara transparan adalah cara terbaik untuk menghormati pengabdiannya pada kedaulatan pelabuhan negeri ini. (Red)