Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan program konversi kompor berbahan bakar LPG ke kompor listrik dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (5/3/2026). Rapat tersebut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani. Pemerintah menilai percepatan konversi ini penting untuk menekan impor energi, mengurangi beban subsidi negara, sekaligus mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Brian Yuliarto, Presiden meminta para kementerian terkait mempercepat implementasi kompor listrik agar ketergantungan Indonesia terhadap energi impor dapat ditekan. “Kita diminta mempercepat bagaimana kompor listrik bisa menggantikan kompor berbasis LPG,” ujar Brian kepada wartawan usai rapat.

Dorongan percepatan konversi kompor listrik tidak terlepas dari kondisi ketahanan energi nasional. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan konsumsi LPG nasional mencapai lebih dari 8 juta ton per tahun, sementara sekitar 70 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor.

Situasi ini membuat anggaran subsidi energi membengkak. Dalam APBN beberapa tahun terakhir, subsidi LPG 3 kilogram menjadi salah satu komponen besar belanja energi negara. Pemerintah menilai, bila sebagian rumah tangga beralih ke kompor listrik, beban impor dan subsidi dapat berkurang secara bertahap.

Brian menambahkan, fluktuasi harga minyak dan gas dunia juga menjadi pertimbangan penting. “Harga energi global sering berubah cepat. Dengan memanfaatkan listrik yang sebagian besar diproduksi di dalam negeri, ketergantungan kita terhadap harga global bisa ditekan,” ujarnya. Konversi kompor listrik bukan satu-satunya agenda dalam rapat tersebut. Presiden juga meminta percepatan beberapa program energi bersih lain, termasuk konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit listrik tenaga surya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat implementasi program tersebut. Ia ditunjuk sebagai koordinator satgas. “Bapak Presiden ingin implementasinya segera berjalan. Targetnya maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat,” kata Bahlil.

Dalam program ini, perguruan tinggi juga diminta terlibat melalui riset dan pengembangan teknologi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan mendukung penelitian terkait pengembangan panel surya serta teknologi efisiensi energi. Sejumlah kalangan menilai kebijakan ini sejalan dengan agenda transisi energi global. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, misalnya, menyebut konversi kompor listrik berpotensi menekan konsumsi LPG impor.

“Jika dilakukan secara bertahap dan didukung infrastruktur listrik yang memadai, program ini bisa membantu mengurangi beban impor energi sekaligus mempercepat elektrifikasi rumah tangga,” kata Fabby dalam beberapa kajian IESR mengenai transisi energi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga melihat peluang peningkatan konsumsi listrik domestik, yang pada akhirnya dapat memperbaiki struktur ekonomi sektor energi nasional. 

Namun tidak semua pihak sepenuhnya optimistis. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengingatkan bahwa kesiapan infrastruktur listrik harus menjadi prioritas sebelum program ini diterapkan secara luas. “Masalahnya bukan hanya mengganti kompor. Jaringan listrik harus stabil, kapasitas pembangkit cukup, dan biaya listrik tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya. Ia juga menilai pemerintah perlu memastikan program tersebut tidak sekadar memindahkan beban subsidi dari LPG ke listrik. Jika tarif listrik meningkat atau pasokan listrik tidak stabil, masyarakat bisa mengalami kesulitan baru.

Kritik serupa juga datang dari sebagian masyarakat, terutama di luar kota besar, yang masih sering mengalami pemadaman listrik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan sistem kelistrikan nasional untuk menopang perubahan besar dalam pola konsumsi energi rumah tangga. Upaya mempercepat konversi kompor listrik mencerminkan ambisi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih. Tetapi kebijakan ini juga membuka ruang perdebatan tentang kesiapan infrastruktur, keadilan akses energi, serta dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Peralihan dari LPG ke listrik terlihat seperti langkah rasional guna menghemat devisa, menekan subsidi, dan memanfaatkan sumber energi domestik. Tetapi di lapangan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh hal-hal yang seringkali luput dari rapat kabinet, di antaranya soal stabilitas listrik di daerah, daya beli masyarakat, dan kesiapan teknologi yang benar-benar terjangkau.

Transisi energi adalah semestinya perubahan cara sebuah negara mengelola sumber dayanya, sekaligus ujian tentang sejauh mana kebijakan publik mampu menjembatani ambisi pembangunan dengan kenyataan hidup masyarakat sehari-hari. (Red)