Sejarah kerap berbicara melalui momen-momen senyap yang kemudian menjadi luka kolektif umat manusia. Sejarah tidak hanya mencatat angka kematian, tetapi juga merekam kegagalan nurani saat dunia memilih untuk berpaling. Salah satu luka yang paling menghantui di masa peradaban modern ini adalah terjadi pada Juli 1995 di Srebrenica, Bosnia, sebuah wilayah yang sebelumnya dinyatakan sebagai “safe area” atau zona aman oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi tanda keruntuhan moral dunia internasional.

Di sana, harapan akan perlindungan oleh pasukan perdamaian runtuh dalam hitungan hari. Srebrenica menjadi saksi betapa rapuhnya label "zona aman" ketika kekuatan militer bertemu dengan ketidakberdayaan birokrasi internasional. Sebuah foto yang kini menjadi simbol kegagalan moral global memperlihatkan Komandan Pasukan Perdamaian PBB asal Belanda (Dutchbat), Thom Karremans, duduk minum bersama Jenderal Serbia Ratko Mladic yang hanya sehari sebelum pembantaian dimulai. Foto itu tidak sekadar dokumentasi, tapi menjadi metafora pahit tentang jarak lebar antara retorika diplomasi di meja makan dan kenyataan berdarah di medan konflik.

Pada masa itu, masyarakat Muslim Bosnia di Srebrenica diyakinkan bahwa mereka akan dilindungi oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Kepercayaan itu begitu dalam hingga sebagian warga bahkan diminta menyerahkan senjata mereka sebagai bagian dari mekanisme keamanan internasional (demiliterisasi). Mereka percaya pada janji kolektif dunia. Mereka percaya bahwa bendera biru PBB adalah tameng yang tak tertembus.

Namun, janji itu tidak pernah benar-benar terwujud. Ketika pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Mladic memasuki kota, pasukan penjaga perdamaian yang kalah jumlah dan kekurangan mandat politik gagal menghentikan agresi. Dalam waktu kurang dari empat hari, lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim dibantai secara sistematis. Tragedi ini kemudian diakui sebagai genosida oleh International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).

Srebrenica bukan hanya kisah tentang kekejaman militer ekstrem. Tapi merupakan narasi tentang kepercayaan yang dikhianati dan tentang bagaimana janji perlindungan internasional dapat runtuh seketika di tengah kalkulasi politik, keraguan negara donor, dan keterbatasan mandat militer di lapangan. Pengalaman pahit ini meninggalkan trauma mendalam bahwa kehadiran pasukan asing seringkali hanya menjadi penonton bisu di tengah genosida yang terencana.

Pasukan Perdamaian: Harapan atau Risiko?

Tiga dekade setelah debu Srebrenica mengendap, dunia kini kembali membicarakan peran pasukan perdamaian internasional yang kali ini dengan latar belakang puing-puing Gaza. Gaza hari ini bukan sekadar konflik wilayah, melainkan ujian bagi kemanusiaan global yang sedang berada di titik nadir. Sampai laporan ini diturunkan pasukan Israel masih terus menggempur Gaza.

Indonesia menjadi sorotan utama setelah pemerintah menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan perdamaian sebagai bagian dari rencana stabilisasi internasional. Rencana ini dibahas melalui Board of Peace (BoP), sebuah forum strategis yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk merancang masa depan Gaza pasca-konflik. Langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi unik sekaligus berisiko tinggi sebagai jembatan antara dunia Muslim dan diplomasi Barat.

Menurut berbagai laporan media internasional dan sumber pertahanan, militer Indonesia (TNI) telah menyiapkan hingga 1.000 prajurit elit pada tahap awal. Angka ini memiliki potensi untuk membengkak hingga 8.000 personel jika misi tersebut disetujui sepenuhnya oleh konsensus internasional. Juru bicara militer Indonesia menegaskan kesiapan tersebut bahwa “Pasukan kami siap ditempatkan kapan saja setelah keputusan politik diambil dan mekanisme internasional disetujui.”

Meski demikian, pemerintah Indonesia meniti garis tipis dalam diplomasi ini. Jakarta menegaskan bahwa partisipasi tersebut bersifat non-kombatan dan berorientasi murni pada bantuan kemanusiaan, seperti medis dan rekonstruksi. Kementerian Luar Negeri juga memperjelas posisi ideologisnya: keterlibatan dalam Dewan Perdamaian (BoP) sama sekali tidak berarti normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Ini adalah misi kemanusiaan di atas segalanya.

Diplomasi Tingkat Tinggi: Prabowo, Trump, dan Netanyahu

Rencana pengiriman pasukan ini semakin kompleks karena berlangsung di tengah pusaran dinamika geopolitik yang sangat cair. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menjadwalkan kunjungan ke Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan perdana Board of Peace. Pertemuan ini menjadi krusial karena direncanakan mempertemukan sejumlah pemimpin dunia berpengaruh, termasuk Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Agenda besar di meja tersebut mencakup pembahasan fase lanjutan gencatan senjata Gaza, penentuan struktur komando pasukan stabilisasi internasional, serta skema rekonstruksi wilayah yang diperkirakan membutuhkan biaya miliaran dolar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menekankan posisi strategis Presiden:

“Presiden Prabowo Subianto berencana hadir untuk memperjuangkan pemulihan Gaza dan mendukung perdamaian yang adil bagi Palestina.”

Di balik optimisme diplomasi tersebut, perdebatan domestik dan internasional terus membayangi. Para analis militer memperingatkan bahwa kehadiran pasukan asing di Gaza, meskipun dengan embel-embel "perdamaian", berisiko menyeret negara-negara kontributor ke dalam lubang hitam konflik yang jauh lebih kompleks dan sensitif dibandingkan misi-misi PBB sebelumnya di Lebanon atau Afrika Tengah.

Pertanyaan besar yang kini menggantung di udara apakah dunia telah benar-benar belajar dari kegagalan tragis masa lalu? Srebrenica menjadi pengingat pedas bahwa pasukan perdamaian tanpa mandat yang kuat, persenjataan yang memadai, atau dukungan politik yang bulat hanya akan menjadi saksi bisu atas tragedi, bukan pelindungnya.

Dalam konteks Gaza, dilema serupa kembali muncul ke permukaan bagaimana jika mandat misi hanya terbatas pada pengawasan, sementara kekerasan terus berlanjut di depan mata. Bagaimana posisi pasukan internasional ketika terjepit di antara kelompok bersenjata lokal dan kekuatan militer penduduk? Lalu status, apakah mereka benar-benar penjaga perdamaian (peacekeepers), mediator politik, atau sekadar simbol kosmetik untuk melegitimasi agenda politik tertentu?

Sejarah mengingatkan kita dengan keras bahwa garis pemisah antara sosok “penjaga perdamaian” yang gagah dan “penonton tragedi” yang tak berdaya sangatlah tipis, hampir tak terlihat hingga bencana benar-benar terjadi.

Tragedi Srebrenica dan krisis Gaza juga sering dimaknai dalam perspektif spiritual yang mendalam, terutama bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia, terutama di Gaza. Selalu menjadi pengingat tentang pentingnya kewaspadaan (ihtiyat) dan tanggung jawab kolektif untuk tidak terjerumus dalam lubang yang sama dua kali. Itu pasti akan jadi kewaspadaan Hamas.

Masyarakat Muslim akan selalu mengingat sebagaimana peringatan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 102, “Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus.”

Dalam kacamata kontemporer, ayat ini dapat dimaknai bukan sebagai seruan untuk agresi, melainkan sebagai peringatan tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan kedaulatan. Keamanan sebuah bangsa dan keselamatan sebuah kaum tidak akan hanya digantungkan pada janji-janji manis di atas kertas diplomasi yang seringkali robek saat kepentingan politik berubah arah.

Gaza hari ini berdiri di persimpangan sejarah yang menentukan, persis sebagaimana Srebrenica berdiri tiga dekade silam. Keputusan Indonesia untuk terlibat bukan sekadar urusan militer, melainkan pernyataan sikap moral. Sebagai salah satu kontributor utama misi perdamaian dunia melalui Kontingen Garuda, Indonesia memiliki kredibilitas untuk menawarkan bantuan.

Namun, pengalaman sejarah mengajarkan bahwa niat baik saja tidak cukup untuk menghentikan peluru atau melindungi nyawa. Tanpa kejelasan siapa yang memegang kendali dan bagaimana mandat dijalankan, misi perdamaian bisa berubah menjadi jebakan bagi para prajurit dan harapan kosong bagi warga sipil.

Pertanyaan yang paling mendasar bagi kita semua mungkin bukan lagi apakah pasukan perdamaian harus hadir, melainkan apakah dunia, termasuk Indonesia, siap memastikan bahwa mandat mereka cukup kuat untuk benar-benar melindungi setiap nyawa manusia di Gaza? Kita tidak boleh membiarkan sejarah berulang. Karena jika sejarah tidak dipelajari dengan jujur, ia akan kembali mengetuk pintu kita dengan wajah yang berbeda, tetapi meninggalkan luka yang sama perihnya. (Red)