Di tengah upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas, Presiden Prabowo Subianto menandai sebuah tonggak penting dengan meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, Senin (12/1/2026), di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Banjarbaru. Peresmian ini bukan sekadar seremoni simbolis, tetapi sinyal kuat dari strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Perjalanan menuju acara itu dimulai pagi hari dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, ketika Presiden bersama sejumlah menteri dan staf tinggi kabinet berangkat menuju Kalimantan. Sekitar pukul 11.00 WITA, rombongan tiba, menandai momentum di mana wacana pemerataan pendidikan semakin nyata di lapangan.

Sejak diperkenalkan secara bertahap sejak pertengahan 2025, Sekolah Rakyat dirancang sebagai respon serius atas keterbatasan akses pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu dan prasejahtera. Program ini bukan hanya pendidikan formal gratis, tetapi dilengkapi asrama, fasilitas hidup layak, dan layanan kesehatan yang dirancang untuk menghapus hambatan bagi peserta didik yang selama ini terseok-seok di pinggiran sistem pendidikan nasional. 

Hingga akhir tahun 2025, pemerintah telah mendirikan 166 Sekolah Rakyat yang kini melibatkan sekitar 15.895 siswa dan lebih dari 6.800 guru serta tenaga pendukung lainnya di seluruh Indonesia yang merupakan sebuah realisasi signifikan dari komitmen akses setara ke pendidikan bermutu. 

Program ini disebut-sebut sebagai bagian dari Instruksi Presiden yang mencakup pengentasan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. Tidak hanya membangun fasilitas belajar, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukungnya. Mulai dari tempat tinggal, makan, pembelajaran berbasis teknologi, hingga program pembinaan karakter yang komprehensif. 

Selain 166 titik yang sudah beroperasi, pemerintah telah memulai pembangunan 104 sekolah permanen dengan target jangka menengah hingga 2027, serta merencanakan penambahan ratusan unit lagi dalam beberapa tahun ke depan untuk menjangkau kantong-kantong masyarakat yang paling rentan. 

Sementara anggaran yang tersedia untuk Sekolah Rakyat telah mendapat dukungan parlemen, termasuk tambahan untuk gaji guru dan operasional program, memperlihatkan adanya kesepahaman antara eksekutif dan legislatif akan urgensi pendidikan bagi kelompok rentan. 

Di berbagai daerah, program ini disambut sebagai pemberdayaan konkret. Para pendidik menyatakan optimisme bahwa Sekolah Rakyat membuka peluang lebih setara bagi anak-anak prasejahtera, sekaligus menjadi tradisi baru yang dapat mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045. Namun, di sisi lain, ada juga diskusi publik yang mengingatkan agar program ini tidak hanya menjadi label baru tanpa sinergi kuat dengan perbaikan kualitas sekolah umum yang sudah ada, harus menjadi catatan penting dalam wacana pendidikan inklusif jangka panjang. 

Malam itu di Banjarbaru, ketika matahari meredup dan rutinitas kelas hampir usai, bayangan anak-anak muda yang meniti masa depan mereka memotret sebuah pertanyaan besar: Apakah pendidikan hanya soal infrastruktur, atau tentang peluang yang mungkin tak pernah datang dua kali?

Program Sekolah Rakyat bukan sekadar soal gedung berdinding dan papan tulis yang rapi. Ini adalah tentang keadilan kesempatan, tentang menepati janji bahwa setiap anak bangsa, tak peduli dari mana ia berasal, pantas mendapatkan ruang untuk bermimpi dan berkarya. 

Ketika pendidikan menjadi alat pemutus kemiskinan, negara tidak hanya membangun sekolah, tetapi modal sosial yang akan menjadi pondasi masa depan Indonesia. Di sanalah letak makna sesungguhnya yang bukan semata angka atau target, tetapi harapan yang tumbuh di hati setiap anak yang kini bisa menggapai masa depan yang lebih baik. (Red)