Kota Batam belum berhasil masuk dalam daftar 10 besar kota dengan daya saing tertinggi di Pulau Sumatra berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang disusun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hasil pemeringkatan yang dirilis melalui publikasi IDSD 2025 itu memunculkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kota yang selama ini dikenal sebagai motor industri, investasi, dan perdagangan di wilayah barat Indonesia. Pemerintah Kota Batam pun mengaku tengah menelaah indikator penilaian tersebut untuk mengetahui penyebab belum optimalnya posisi Batam.

Dalam daftar tersebut, Kota Medan menempati posisi pertama di Sumatra dengan skor 4,32, disusul Padang (4,25), Pekanbaru dan Palembang (masing-masing 4,23), Metro (4,19), serta Tanjungpinang (4,17). Sementara itu, Batam tidak masuk dalam kelompok 10 besar kota dengan tingkat daya saing tertinggi di Pulau Sumatra.

Menanggapi hasil tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengatakan pemerintah daerah masih mempelajari secara rinci komponen penilaian yang digunakan BRIN.

"Iya, saya cek dulu ke Bappeda. Karena penilaian ini menggunakan banyak faktor dan indikator, bukan hanya satu aspek saja," ujar Firmansyah. Ia menambahkan, kajian terhadap hasil IDSD masih dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam. "Lagi dipelajari Bappeda," katanya.

Daya saing memang tidak hanya ditentukan investasi. Karena itu berbeda dengan persepsi yang selama ini berkembang. BRIN menegaskan bahwa IDSD tidak semata-mata mengukur besarnya investasi atau laju pertumbuhan ekonomi. Indeks tersebut mengadopsi kerangka Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum yang menilai daya saing daerah melalui empat komponen utama, yakni lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi, yang kemudian dijabarkan ke dalam 12 pilar penilaian.

Artinya, daerah dengan arus investasi tinggi belum tentu memperoleh skor tertinggi apabila masih menghadapi persoalan pada aspek kualitas layanan publik, inovasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, maupun efektivitas kelembagaan.

Data dalam publikasi BRIN menunjukkan skor keseluruhan Kota Batam mencapai 4,04, masih berada di bawah Tanjungpinang yang mencatat 4,17. Meski demikian, Batam memperoleh nilai tinggi pada sejumlah indikator seperti ukuran pasar dan infrastruktur ekonomi, tetapi masih memiliki ruang perbaikan pada beberapa pilar lain yang memengaruhi skor akhir.

Prestasi ekonomi ternyata belum sepenuhnya menjawab tantangan. Selama beberapa tahun terakhir, Batam tetap menjadi salah satu tujuan utama investasi nasional, terutama karena statusnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ). Pertumbuhan ekonomi Batam juga konsisten berada di atas rata-rata nasional dan menjadi penyumbang terbesar perekonomian Kepulauan Riau.

Namun capaian tersebut berjalan berdampingan dengan sejumlah persoalan perkotaan yang masih sering dikeluhkan masyarakat, mulai dari banjir, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan, kemacetan lalu lintas, hingga tantangan penyediaan lapangan kerja yang berkualitas.

Sejumlah kalangan menilai hasil IDSD justru menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk. Seorang akademisi dan pengamat kebijakan publik, misalnya, berpandangan bahwa kota berdaya saing harus mampu mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. Dengan kata lain, investasi perlu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik, lingkungan perkotaan yang nyaman, inovasi, dan kesempatan kerja yang inklusif.

Terdapat pula pandangan berbeda dari pelaku usaha yang menilai Batam tetap memiliki keunggulan kompetitif yang belum sepenuhnya tercermin dalam pemeringkatan. Menurut mereka, posisi strategis Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, didukung kawasan industri serta ekosistem logistik yang kuat, masih menjadi daya tarik utama investasi. Dari sudut pandang ini, indeks seperti IDSD sebaiknya dipahami sebagai salah satu instrumen evaluasi, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan daerah.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa daya saing merupakan konsep yang kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, inovasi, serta keberlanjutan lingkungan juga menjadi faktor penentu dalam membangun kota yang benar-benar kompetitif.

Bagi Batam, hasil IDSD 2025 tidak harus dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai bahan evaluasi yang objektif. Kota ini telah memiliki modal ekonomi yang kuat, tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut mampu dirasakan lebih merata oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, infrastruktur yang tangguh, lingkungan yang lestari, dan kesempatan kerja yang semakin luas.

Dengan demikian, ukuran kemajuan sebuah kota tercermin ketika pembangunan menghadirkan kehidupan yang lebih layak, lebih adil, dan lebih sejahtera bagi seluruh warganya. Di situlah sesungguhnya makna daya saing sebuah daerah diuji. (Red)