Ada begitu banyak desa di Indonesia yang menyandang nama Mekarsari. Nama ini seolah menjadi istilah yang lazim digunakan ketika sebuah wilayah hasil pemekaran ingin menandai harapan baru. Menjadi desa yang mekar, berkembang, dan memberi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Karena itulah, ketika seseorang mengetikkan kata "Desa Mekarsari" pada mesin pencari internet, yang pertama kali muncul justru sederet nama desa dari berbagai daerah di Indonesia, bukan desa yang sedang saya maksud.

Di antaranya terdapat Desa Mekarsari di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran; Desa Mekarsari di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung; Desa Mekarsari di Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis; Desa Mekarsari di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap; hingga Desa Mekarsari di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Deretan nama tersebut menunjukkan bahwa "Mekarsari" bukanlah nama yang unik. Sebaliknya, ia adalah nama yang sangat umum dalam sejarah pemekaran wilayah administratif di Indonesia.

Karena itu, perlu saya perkenalkan kepada ruang publik bahwa ada sebuah desa yang selama ini belum banyak memperoleh perhatian, yakni Desa Mekarsari, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Desa ini tentu memiliki sejarah, potensi, serta perjalanan pembangunan yang layak dikenal lebih luas, bukan hanya oleh masyarakat Tasikmalaya, tetapi juga oleh publik Indonesia.

Hari ini, Desa Mekarsari tengah merayakan Milangkala ke-44. Empat puluh empat tahun bukanlah usia yang muda. Jika disamakan dengan perjalanan hidup manusia, usia tersebut mencerminkan fase kematangan, ketika pengalaman masa lalu menjadi bekal untuk menentukan arah masa depan. Momentum ulang tahun desa semestinya bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan saat yang tepat untuk merefleksikan perjalanan sejarah sekaligus menyusun langkah-langkah baru menuju desa yang semakin maju.

Di bawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih, Dadi Heryadi, harapan itu diarahkan pada cita-cita menjadikan Mekarsari sebagai desa yang siaga, mandiri, berdaya, sekaligus mampu mengoptimalkan seluruh potensi lokal yang dimilikinya. Sebab pembangunan desa pada era sekarang tidak lagi hanya diukur dari banyaknya pembangunan fisik, melainkan juga dari kemampuan masyarakatnya menciptakan nilai tambah ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat modal sosial, dan membangun identitas desa yang membedakannya dari desa-desa lain.

Apabila menengok kembali sejarahnya, Desa Mekarsari merupakan kawasan perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran. Batas alam kedua wilayahnya ditandai oleh aliran Sungai Medang atau yang lebih dikenal masyarakat setempat sebagai Sungai Cimedang. Posisi geografis ini sejak lama menjadikan Mekarsari sebagai wilayah yang memiliki hubungan sosial, ekonomi, dan budaya dengan masyarakat di kedua kabupaten tersebut.

Sejarah desa ini tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan desa induknya maupun kecamatan tempatnya bernaung. Desa Mekarsari merupakan hasil pemekaran dari Desa Tawang, sedangkan Kecamatan Pancatengah sendiri lahir sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Cikatomas. Fenomena seperti ini merupakan bagian dari dinamika pembangunan wilayah di Indonesia pada umumnya. Pemekaran dilakukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif jauh dari pusat pemerintahan.

Desa Mekarsari resmi terbentuk pada tahun 1982, sehingga tahun ini genap berusia 44 tahun. Sementara itu, Kecamatan Pancatengah telah lebih dahulu berstatus kamantren atau kecamatan persiapan sejak tahun 1975, sebelum berkembang menjadi kecamatan definitif. Lahirnya desa dan kecamatan baru pada masa itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih dekat kepada masyarakat sekaligus membuka peluang pembangunan ekonomi di kawasan pedesaan.

Empat dekade kemudian, tantangan pembangunan desa tentu telah berubah. Jika dahulu persoalannya adalah keterbatasan akses jalan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan, maka kini tantangan terbesar justru berada pada kemampuan desa membangun daya saing di tengah era digital. Sebuah desa tidak cukup hanya memiliki sejarah panjang atau kekayaan alam yang melimpah. Desa juga harus mampu memperkenalkan dirinya kepada dunia melalui identitas yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, serta produk unggulan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakatnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah terus mendorong agar Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan ketahanan pangan, transformasi ekonomi lokal, serta digitalisasi pelayanan desa. Prioritas penggunaan Dana Desa beberapa tahun terakhir juga semakin menekankan pentingnya penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar membangun proyek fisik semata. 

Di titik inilah Milangkala ke-44 Desa Mekarsari sesungguhnya memperoleh makna yang lebih luas. Perayaan ulang tahun desa bukan hanya mengenang sejarah berdirinya sebuah wilayah administratif, melainkan menjadi momentum untuk bertanya tentang identitas seperti apa yang ingin dibangun Mekarsari dalam sepuluh atau dua puluh tahun mendatang? Sebab, sejarah akan selalu menjadi pijakan, tetapi masa depan hanya dapat diwujudkan melalui gagasan, keberanian berinovasi, dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

Antara Popularitas, Tragedi, dan Peluang Membangun Identitas Desa

Di tengah derasnya arus informasi pada era digital, dikenal atau tidak dikenalnya sebuah desa seringkali bukan lagi ditentukan oleh letak geografisnya, melainkan oleh jejak digital yang berhasil dibangun. Mesin pencari, media sosial, pemberitaan media massa, hingga konten yang diproduksi masyarakat telah menjadi "etalase" baru yang membentuk persepsi publik terhadap sebuah wilayah. Desa yang mampu menghadirkan narasi positif, prestasi, maupun inovasi akan lebih mudah dikenali dibandingkan desa yang hanya hadir sebagai nama dalam peta administrasi.

Dalam konteks itulah, ketidakterkenalan Desa Mekarsari di ruang publik menjadi sebuah pertanyaan yang patut direnungkan. Apakah desa ini memang belum memiliki potensi yang cukup untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas, atau justru memiliki banyak potensi yang selama ini belum dikelola dan dipublikasikan secara baik? Pertanyaan tersebut penting diajukan, karena pada dasarnya setiap desa memiliki keunikan yang dapat menjadi identitas sekaligus sumber kebanggaan masyarakatnya.

Tidak sedikit desa di Indonesia yang kemudian dikenal secara nasional karena keberhasilan mengembangkan inovasi lokal. Ada pula desa yang menjadi perhatian publik akibat peristiwa bencana atau musibah yang menyita perhatian media. Kedua kondisi tersebut sama-sama membuat nama sebuah desa dikenal, tetapi tentu masyarakat akan lebih memilih dikenang karena prestasi daripada karena tragedi.

Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa ini sempat menjadi perbincangan nasional ketika pemerintah desanya membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh warga. Kebijakan tersebut bukan berasal dari bantuan pemerintah pusat ataupun utang desa, melainkan dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diperoleh melalui pengelolaan objek wisata Umbul Pelem Waterpark oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Kamulyan.

Peristiwa itu menjadi viral bukan semata-mata karena pembagian THR, melainkan karena menunjukkan bahwa desa mampu membangun kemandirian ekonomi melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional. Pendapatan desa yang tumbuh kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan. Model seperti ini menjadi contoh bagaimana desa tidak hanya menjadi penerima anggaran dari pemerintah, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan sendiri melalui tata kelola yang baik, transparan, dan berkelanjutan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama beberapa tahun terakhir juga terus mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri melalui penguatan BUMDes, pengembangan ekonomi lokal, hilirisasi produk desa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berbagai kajian menunjukkan bahwa desa yang memiliki produk unggulan dan kelembagaan ekonomi yang kuat cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan desa yang hanya bergantung pada transfer anggaran pemerintah. Prinsip inilah yang kini menjadi arah pembangunan desa secara nasional.

Tentu saja sebuah desa juga dapat dikenal karena catatan duka. Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah pernah mengalami peristiwa yang menyita perhatian media nasional, baik media cetak maupun televisi. Saat meninggalnya tujuh mahasiswa pencinta alam Universitas Siliwangi (Unsil) ketika melakukan penelusuran di Goa Nyai, salah satu kawasan karst yang berada di wilayah Desa Mekarsari.

Peristiwa tersebut meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga para korban dan sivitas akademika Universitas Siliwangi, tetapi juga bagi masyarakat Desa Mekarsari. Goa Nyai yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan terbatas para pencinta alam, tiba-tiba menjadi perhatian publik. Nama Mekarsari pun muncul di berbagai pemberitaan nasional, namun dalam suasana duka yang tentu tidak pernah diharapkan oleh siapa pun.

Sejak saat itu, Goa Nyai menjadi salah satu lokasi yang banyak diperbincangkan, terutama di kalangan komunitas pencinta alam dan penelusur gua. Rasa penasaran untuk mengunjungi kawasan tersebut semakin besar. Akan tetapi, tragedi tersebut juga memberikan pelajaran penting bahwa wisata alam, terutama wisata minat khusus seperti penelusuran gua, memiliki tingkat risiko yang tinggi apabila tidak didukung oleh standar keselamatan, mitigasi bencana, informasi cuaca, pemandu yang kompeten, serta tata kelola destinasi yang baik.

Indonesia sendiri memiliki bentang alam karst yang sangat luas dan termasuk salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Kawasan-kawasan karst menyimpan kekayaan geologi, hidrologi, biodiversitas, dan nilai ilmiah yang tinggi. Dalam pengelolaannya memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati karena karakteristiknya rentan terhadap perubahan lingkungan, banjir mendadak, dan kerusakan ekosistem apabila aktivitas wisata tidak dikendalikan. Karena itu, konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) menjadi semakin relevan diterapkan pada destinasi-destinasi alam seperti Goa Nyai.

Pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa mengandalkan daya tarik alam semata belum cukup untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Bahkan tidak sedikit destinasi wisata yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat kunjungan yang tidak terkendali. Sampah, kerusakan vegetasi, pencemaran sumber air, hingga berkurangnya nilai ekologis kawasan menjadi konsekuensi yang harus dihadapi apabila pembangunan hanya berorientasi pada jumlah wisatawan.

Karena itu, pengembangan desa pada masa kini tidak dapat mengandalkan lagi pada eksplorasi potensi alam. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana potensi tersebut dipadukan dengan kekuatan budaya, kreativitas masyarakat, pendidikan, kewirausahaan, dan inovasi lokal. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang diperoleh tidak mengorbankan kelestarian lingkungan maupun nilai-nilai sosial yang telah tumbuh di tengah masyarakat.

Desa Mekarsari sesungguhnya memiliki peluang untuk membangun identitas baru. Jika selama ini publik mengenalnya melalui sebuah tragedi, maka masa depan dapat diarahkan agar desa ini dikenal karena keberhasilannya mengembangkan produk unggulan, memperkuat ekonomi masyarakat, melestarikan budaya lokal, dan mengelola kekayaan alamnya secara bijaksana. Jika sejarah tidak dapat diubah, tetapi masa depan selalu dapat ditulis kembali melalui kerja keras, kolaborasi, dan visi pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

Membangun Satu Produk Unggulan Desa sebagai Jalan Kemandirian

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari berbagai desa yang berhasil berkembang di Indonesia adalah bahwa kemajuan tidak selalu ditentukan oleh luas wilayah, besarnya jumlah penduduk, ataupun melimpahnya sumber daya alam. Yang lebih menentukan justru adalah kemampuan membaca potensi lokal, membangun kelembagaan yang kuat, dan menghadirkan satu identitas yang mudah dikenali publik. Sebuah desa tidak harus memiliki banyak produk unggulan sekaligus. Dalam banyak kasus, satu produk yang dikelola secara serius justru mampu menjadi pintu masuk bagi lahirnya berbagai aktivitas ekonomi lain yang saling menguatkan.

Di sinilah gagasan tentang "Satu Produk Desa" menjadi menarik untuk direnungkan dalam momentum Milangkala ke-44 Desa Mekarsari. Gagasan ini tidak sekadar dimaknai sebagai menghasilkan satu jenis barang untuk dijual, melainkan sebagai upaya membangun identitas ekonomi, sosial, dan budaya yang mampu membedakan Mekarsari dari ribuan desa lainnya di Indonesia.

Konsep ini sejalan dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) yang pertama kali berkembang di Prefektur Oita, Jepang, pada akhir 1970-an. Gagasan ini kemudian diadaptasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan menekankan bahwa setiap desa memiliki keunggulan khas yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Produk itu tidak selalu berupa hasil pertanian atau kerajinan, tetapi dapat pula berupa jasa, wisata, kuliner, seni budaya, hingga pengetahuan lokal yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara profesional.

Keberhasilan OVOP di berbagai negara menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi pedesaan tidak selalu memerlukan investasi besar dari luar. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan masyarakat mengolah sumber daya yang telah dimiliki menjadi produk berkualitas, memiliki cerita (storytelling), memenuhi standar pasar, serta mampu dipasarkan melalui teknologi digital. Dalam era ekonomi kreatif, nilai sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh fungsi, tetapi juga oleh identitas, kualitas, dan narasi yang menyertainya.

Desa Mekarsari perlu mulai memetakan secara lebih mendalam apa yang benar-benar menjadi kekuatan utamanya. Apakah berada pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan air tawar, peternakan, hasil hutan bukan kayu, kuliner tradisional, kerajinan tangan, potensi wisata alam, wisata minat khusus, atau bahkan tradisi budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Semua potensi tersebut perlu dipetakan secara ilmiah melalui data, bukan sekadar berdasarkan perkiraan.

Pendataan yang baik menjadi langkah awal yang sangat penting. Badan Pusat Statistik (BPS), melalui Pendataan Potensi Desa (Podes), selama ini menunjukkan bahwa desa-desa yang memiliki basis data yang kuat cenderung lebih mudah menyusun arah pembangunan. Data bukan hanya menjadi dokumen administratif, melainkan fondasi bagi pengambilan keputusan. Desa yang memahami potensi, tantangan, dan karakter masyarakatnya akan lebih mudah menentukan prioritas pembangunan dibandingkan desa yang hanya menjalankan program secara rutin tanpa evaluasi.

Apabila potensi tersebut telah dipetakan, langkah berikutnya adalah membangun ekosistem pendukungnya. Produk unggulan tidak akan berkembang apabila hanya mengandalkan semangat individu. Ia memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, kelompok perempuan, pelaku UMKM, pemuda desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga perguruan tinggi yang dapat mendampingi dari sisi riset dan inovasi.

Dalam konteks ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) memiliki posisi yang sangat strategis. Selama ini Musrenbangdes sering dipahami sebatas forum tahunan untuk menyusun daftar kegiatan pembangunan. Padahal lebih dari itu, Musrenbangdes merupakan ruang demokrasi lokal tempat masyarakat merumuskan arah masa depan desanya secara bersama-sama.

Forum tersebut menjadi wahana untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sekaligus menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam praktiknya, Musrenbangdes seharusnya tidak hanya dipenuhi usulan pembangunan fisik seperti jalan, saluran irigasi, atau gedung. Infrastruktur memang penting, tetapi pembangunan manusia, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pengembangan kewirausahaan pemuda, hingga pelestarian budaya juga merupakan investasi jangka panjang yang sama pentingnya.

Lebih jauh lagi, pembangunan desa pada masa kini perlu mempertimbangkan karakter ekologis wilayahnya. Mekarsari yang berada di kawasan perbukitan dan memiliki bentang alam sungai serta kawasan karst memerlukan pendekatan pembangunan yang selaras dengan kondisi lingkungan. Setiap kebijakan ekonomi sebaiknya tidak mengorbankan daya dukung alam, sebab kerusakan lingkungan pada akhirnya akan menjadi kerugian ekonomi yang jauh lebih besar bagi masyarakat sendiri.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang diusung Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sustainable Development Goals/SDGs), yang kemudian diadaptasi menjadi SDGs Desa oleh pemerintah Indonesia, sesungguhnya memberikan arah yang sangat relevan. Desa didorong tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat kesetaraan sosial, menjaga lingkungan hidup, memperkuat kelembagaan desa, dan membangun kemitraan yang luas. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Harapan terbesar tentu adalah agar Mekarsari tidak hanya menjadi desa yang mengandalkan transfer anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Desa. Dana Desa merupakan instrumen yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan, tetapi keberhasilan sebuah desa tidak pernah diukur dari besarnya anggaran yang diterima. Keberhasilannya justru terlihat dari sejauh mana anggaran tersebut mampu melahirkan multiplier effect—menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menumbuhkan usaha-usaha baru, memperkuat kelembagaan ekonomi desa, serta menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan secara merata.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan nasional juga semakin menekankan efektivitas penggunaan Dana Desa agar benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan diharapkan mampu mendorong produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Karena itu, perencanaan yang matang, tata kelola yang transparan, dan partisipasi masyarakat menjadi syarat utama agar pembangunan desa tidak berhenti pada penyelesaian proyek, melainkan benar-benar menjadi proses pemberdayaan.

Dengan demikian, Milangkala ke-44 Desa Mekarsari tidak sekadar peringatan bertambahnya usia sebuah wilayah administratif, melainkan sebagai kesempatan untuk menata ulang dan meneguhkan kembali arah perjalanan desa. Sejarah telah memberi identitas awal, alam telah menyediakan potensi, dan masyarakat telah mewariskan nilai-nilai gotong royong yang menjadi kekuatan utama kehidupan pedesaan. Tantangannya berikutnya adalah bagaimana seluruh modal sosial itu diterjemahkan menjadi visi bersama yang mampu melahirkan satu produk unggulan, satu identitas yang membanggakan, dan satu masa depan yang lebih sejahtera.

Desa yang besar bukanlah desa yang paling sering disebut orang, melainkan desa yang mampu membuat warganya bangga untuk tetap tinggal, berkarya, dan membangun tanah kelahirannya. Dan mungkin, pada suatu hari nanti, ketika seseorang mengetikkan kata "Desa Mekarsari" di mesin pencari, yang pertama kali muncul bukan lagi sekadar deretan nama desa yang sama di berbagai daerah, melainkan Desa Mekarsari, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, desa yang dikenal karena kemandiriannya, produk unggulannya, masyarakatnya yang berdaya, serta pembangunan yang berpijak pada sejarah, budaya, dan kelestarian alam. 

Saya kira, itulah makna terdalam sebuah milangkala. Bukan hanya merayakan perjalanan yang telah dilalui, tetapi juga menyalakan harapan untuk perjalanan yang masih panjang di masa depan.

*Selamat Milangkala ke-44 Desa Mekarsari dari seorang yang merindukan kampung halamannya. (Sal)