Krisis iklim tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan hidup. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga gagal panen kini menjadi ancaman yang memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, bahkan stabilitas politik di berbagai negara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat memperbesar risiko konflik sosial, memperlemah ketahanan masyarakat, dan menambah tekanan terhadap sistem pemerintahan, termasuk negara-negara demokrasi. Di Indonesia, para peneliti mengingatkan bahwa dampak tersebut perlu diantisipasi sejak dini melalui kebijakan yang adaptif dan berkeadilan.

Perubahan iklim kini menjadi salah satu tantangan paling kompleks yang dihadapi dunia. Dampaknya tidak hanya terlihat dari meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor kehidupan. Ketika kekeringan berkepanjangan mengurangi produksi pangan, harga kebutuhan pokok melonjak dan akses terhadap air bersih semakin terbatas. Dalam situasi seperti itu, kerentanan sosial meningkat, kesenjangan melebar, dan potensi konflik antarkelompok pun ikut membesar.

Komunitas internasional sebenarnya telah berupaya menahan laju pemanasan global melalui Perjanjian Paris yang disepakati pada 2015. Kesepakatan tersebut menargetkan kenaikan suhu bumi tetap berada di bawah 2 derajat Celsius, sekaligus mengupayakan pembatasan hingga 1,5 derajat Celsius dibandingkan era praindustri. Untuk mencapainya, setiap negara didorong menurunkan emisi gas rumah kaca melalui berbagai kebijakan di sektor energi, industri, transportasi, hingga kehutanan.

Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim tetap berlangsung dan bahkan semakin nyata. Selain meningkatkan risiko bencana, perubahan iklim juga memengaruhi stabilitas politik melalui tekanan terhadap ekonomi, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat.

Sejarah memperlihatkan bahwa perubahan iklim bukanlah faktor tunggal yang menjatuhkan sebuah peradaban, tetapi sering menjadi pemicu yang memperparah berbagai persoalan yang telah ada. Sejumlah studi mencatat kemunduran Dinasti Tang di Tiongkok, runtuhnya peradaban Maya, hingga perubahan pola permukiman di Afrika kuno berkaitan dengan perubahan kondisi iklim yang berlangsung dalam waktu panjang.

Contoh lain terlihat pada Kota Angkor, ibu kota Kekaisaran Khmer di Kamboja yang pernah menjadi salah satu pusat peradaban terbesar di Asia Tenggara. Selama berabad-abad, masyarakat Angkor membangun sistem irigasi dan pengelolaan air yang sangat maju. Namun, kekeringan panjang pada abad ke-15, yang terjadi bersamaan dengan tekanan ekonomi dan konflik dengan kerajaan tetangga, membuat sistem tersebut tidak lagi mampu menopang kehidupan masyarakat. Kombinasi berbagai faktor akhirnya mempercepat keruntuhan kerajaan itu.

Pelajaran sejarah tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim jarang bekerja sendirian, melainkan menjadi faktor pengganda risiko (risk multiplier) yang memperburuk persoalan ekonomi, sosial, maupun politik yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks negara modern, situasi darurat akibat krisis iklim dapat menghasilkan dua konsekuensi berbeda. Di satu sisi, bencana besar dapat memperkuat solidaritas masyarakat serta mendorong reformasi kebijakan. Namun di sisi lain, kondisi darurat juga berpotensi dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan sipil, mempersempit ruang demokrasi, atau memperkuat kontrol negara atas masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai terdapat pola yang menarik antara periode El Nino dengan meningkatnya tekanan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Gangguan terhadap produksi pangan, naiknya harga kebutuhan pokok, hingga menurunnya daya beli masyarakat berpotensi memicu gejolak sosial apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Setiyo Nugroho, yang mengingatkan bahwa perubahan iklim meningkatkan berbagai risiko terhadap kehidupan masyarakat. Meski demikian, dampaknya terhadap kondisi sosial dan politik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah serta masyarakat dalam melakukan mitigasi dan adaptasi.

Sementara itu, peneliti IPB University Perdinan menegaskan bahwa perubahan iklim memperbesar kerentanan sosial karena memengaruhi berbagai aspek kehidupan secara bersamaan, mulai dari kesehatan, pangan, air bersih, hingga kesejahteraan masyarakat.

Dampak perubahan iklim juga dirasakan paling besar oleh kelompok rentan, terutama anak-anak. Laporan UNICEF menegaskan bahwa anak-anak menghadapi ancaman yang jauh melampaui bencana fisik. "Anak-anak tidak menghadapi risiko iklim secara tunggal," ujar Perdinan. 

Menurutnya, anak-anak dapat mengalami panas ekstrem, banjir, kekeringan, polusi udara, penurunan kualitas air, penyakit menular, hingga gangguan pangan dalam waktu yang hampir bersamaan. Dampaknya tidak hanya terhadap kesehatan, tetapi juga mengganggu pendidikan, perkembangan mental, serta kualitas hidup mereka.

Kerentanan tersebut berbeda di setiap wilayah Indonesia. Di Pulau Jawa, ancaman utama berasal dari banjir, suhu panas perkotaan, polusi udara, dan meningkatnya penyakit seperti demam berdarah. Di Nusa Tenggara, tantangan terbesar berupa kekeringan, keterbatasan air bersih, gagal panen, dan masalah gizi. Sementara masyarakat di wilayah pesisir menghadapi ancaman kenaikan muka laut, banjir rob, intrusi air laut, dan berkurangnya sumber air tawar.

Perdinan menegaskan bahwa dampak perubahan iklim terhadap anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan. “Dampak krisis iklim terhadap anak bukan hanya isu lingkungan, tapi juga isu hak dan pembangunan manusia.”

Ancaman tersebut semakin kompleks ketika perubahan iklim mengganggu sistem pangan. Perubahan suhu, curah hujan, dan musim memengaruhi produksi pertanian, peternakan, maupun perikanan. Akibatnya, hasil produksi menurun, harga pangan meningkat, dan distribusi bahan makanan menjadi terganggu.

Di negara tropis seperti Indonesia, perubahan suhu dan kelembapan juga memengaruhi penyebaran penyakit. Siklus hidup nyamuk pembawa dengue maupun malaria menjadi semakin sulit diprediksi. Pada saat yang sama, kekeringan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang memperburuk kualitas udara serta meningkatkan gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak.

Kekeringan bahkan memiliki dampak sosial yang lebih luas daripada sekadar krisis pangan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal The Lancet Planetary Health menunjukkan bahwa wilayah yang mengalami kekeringan berkepanjangan juga menghadapi peningkatan risiko kekerasan terhadap remaja.

Penelitian yang melibatkan sekitar 20 ribu anak dan remaja di Zimbabwe, Mozambik, dan Lesotho menemukan bahwa tekanan ekonomi akibat gagal panen dan krisis air memicu tekanan psikologis di tingkat rumah tangga. Situasi tersebut kemudian meningkatkan risiko kekerasan emosional, fisik, maupun seksual terhadap anak dan remaja.

Penulis penelitian, Bothaina Eltigani, menjelaskan bahwa berkurangnya akses terhadap sumber daya dasar menciptakan tekanan besar di dalam keluarga. “Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak stabil sehingga memicu perilaku agresif atau tindakan kekerasan fisik.”

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa krisis iklim memiliki efek berantai yang jauh melampaui persoalan lingkungan. Ketika tekanan ekonomi meningkat, kesehatan mental terganggu, dan layanan sosial tidak mampu menjangkau kelompok rentan, maka risiko kekerasan domestik maupun konflik sosial ikut bertambah.

Meski demikian, para peneliti mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan satu-satunya penyebab konflik sosial ataupun perubahan politik. Faktor tata kelola pemerintahan, ketimpangan ekonomi, kualitas institusi, penegakan hukum, hingga kemampuan negara melindungi masyarakat tetap menjadi penentu utama. Krisis iklim lebih tepat dipahami sebagai faktor yang memperbesar berbagai kerentanan yang sudah ada.

Karena itu, menghadapi perubahan iklim tidak cukup hanya dengan membangun tanggul, bendungan, atau memperkuat sistem peringatan dini. Adaptasi juga harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan agar masyarakat memiliki daya tahan menghadapi perubahan yang semakin tidak menentu.

Krisis iklim adalah ujian terhadap kualitas peradaban manusia. Mengingatkan kepada kita bahwa ketahanan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemampuan mengatasi bencana alam, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keadilan sosial, melindungi kelompok yang paling rentan, serta memastikan demokrasi tetap berjalan di tengah berbagai tekanan. Jika tantangan ini gagal dijawab, yang terancam bukan hanya lingkungan hidup, melainkan juga stabilitas masyarakat dan masa depan generasi yang akan datang. (Red)