Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menyiapkan pembukaan jalur penyeberangan Roll-on/Roll-off (RoRo) baru yang menghubungkan Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, dengan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Rencana yang mulai dikaji sejak Mei 2026 itu dilakukan melalui koordinasi antara Pemprov Kepri, Pemerintah Kabupaten Meranti, dan PT ASDP Indonesia Ferry. Jalur tersebut diproyeksikan menjadi penghubung baru mobilitas penumpang, distribusi logistik, hingga pengangkutan hasil perkebunan dan perikanan masyarakat pesisir yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi laut. 

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan konektivitas antarwilayah di kawasan pesisir timur Sumatra. Selama ini, masyarakat Meranti yang hendak menuju Batam maupun wilayah Kepulauan Riau umumnya harus melalui jalur Mengkapan atau Buton terlebih dahulu sebelum tiba di Punggur. Jalur tersebut dinilai memakan waktu, biaya, dan belum sepenuhnya efisien untuk distribusi barang dalam skala besar.

Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Junaidi, mengatakan pihaknya masih mengkaji sejumlah opsi lintasan yang memungkinkan untuk dibuka. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan ialah lintasan Meranti–Karimun–Punggur maupun Meranti–Karimun–Bintan.

“Ini masih kita dalami bersama ASDP agar dapat menindak lanjuti jalur ini,” ujar Junaidi, Senin (11/5/2026). 

Menurutnya, keberadaan jalur baru ini tidak semata-mata diperuntukkan bagi penumpang, melainkan juga sebagai jalur distribusi logistik yang dapat menopang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri dikenal memiliki potensi besar di sektor perkebunan sagu, perikanan, hingga hasil laut lainnya yang selama ini sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut.

“Sejauh ini masyarakat Meranti ke Kepri harus melalui Buton baru ke Punggur. Dengan adanya jalur baru ini dapat memperpendek jalur,” kata Junaidi. Di sisi lain, rencana pembukaan lintasan RoRo baru tersebut juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Kepri dalam memperkuat konektivitas antarwilayah kepulauan. Dalam beberapa bulan terakhir, Pemprov Kepri memang aktif mengkaji sejumlah lintasan RoRo baru, termasuk rute Batam–Tanjungpinang yang dinilai penting untuk mempercepat mobilitas kendaraan dan logistik antar daerah utama di Kepri. 

Penguatan jalur laut dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi Kepri yang secara geografis terdiri dari gugusan pulau-pulau yang bergantung pada transportasi laut sebagai urat nadi ekonomi. Data operasional ASDP menunjukkan aktivitas penyeberangan di Telaga Punggur terus meningkat. Bahkan pada arus mudik Lebaran 2026, sebanyak 14 armada RoRo disiagakan untuk melayani lonjakan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Telaga Punggur, Batam. 

PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam sebelumnya juga telah menambah armada pada lintasan Punggur–Mengkapan dengan mengoperasikan KMP Wira Loewisa guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan penyeberangan antardaerah. Penambahan armada itu menunjukkan bahwa mobilitas laut antara Kepri dan wilayah Riau daratan terus mengalami pertumbuhan. 

Namun demikian, rencana pembukaan jalur baru ini tidak lepas dari sejumlah tantangan. Persoalan kesiapan armada, efisiensi operasional, hingga keberlanjutan jumlah penumpang dan distribusi barang menjadi aspek yang masih harus dihitung secara matang.

Junaidi mengakui, secara teknis jalur pelayaran tidak mengalami hambatan berarti. Akan tetapi, pemerintah tetap perlu memastikan ketersediaan kapal agar operasional lintasan nantinya tidak berhenti di tengah jalan. “Kalau jalur tidak ada masalah, cuma kita harus lihat armada. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat,” ujarnya. 

Sejumlah pengamat transportasi laut menilai pembukaan jalur baru memang dapat menjadi stimulus ekonomi baru bagi kawasan pesisir. Jalur RoRo bukan sekadar memindahkan kendaraan dan manusia dari satu pulau ke pulau lain, tetapi juga membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang selama ini berada di pinggiran arus perdagangan utama.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan kritis yang mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembukaan jalur baru tanpa memperhitungkan keberlanjutan operasionalnya. Beberapa lintasan penyeberangan di Indonesia sebelumnya sempat mengalami persoalan minimnya okupansi penumpang, biaya operasional tinggi, hingga keterbatasan subsidi. Karena itu, selain membuka jalur baru, pemerintah juga dinilai perlu memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan, kepastian jadwal kapal, integrasi distribusi logistik, hingga keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

Bagi masyarakat kepulauan, laut bukan sekadar bentang geografis yang memisahkan pulau-pulau kecil. Laut adalah jalan raya utama tempat kehidupan bergerak. Di wilayah seperti Kepri dan Meranti, keterlambatan kapal bisa berarti tertundanya hasil tangkapan nelayan dijual, melambungnya harga kebutuhan pokok, hingga terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat kecil.

Di titik itulah, rencana pembukaan jalur RoRo Punggur–Meranti menjadi lebih dari sekadar proyek transportasi. Ia adalah upaya memperpendek jarak sosial dan ekonomi antara daerah-daerah yang selama ini terasa jauh, meski dipisahkan oleh laut yang sama. Infrastruktur bukan hanya soal dermaga dan kapal, melainkan tentang bagaimana negara hadir agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak terus hidup di tepian pembangunan. (Red)