Ketika Waduk Tak Lagi Cukup, Haruskah Batam Mulai Mengolah Air Laut?

Ketergantungan Batam terhadap waduk sebagai sumber utama air baku kembali menempatkan ketahanan air...

Ketika Waduk Tak Lagi Cukup, Haruskah Batam Mulai Mengolah Air Laut?

02 Sep 2026
263 x Dilihat
Share :

Ketergantungan Batam terhadap waduk sebagai sumber utama air baku kembali menempatkan ketahanan air sebagai persoalan strategis, terutama ketika pertumbuhan penduduk, industri dan pariwisata terus meningkatkan kebutuhan air, sementara pada Agustus 2026 BP Batam mengingatkan bahwa rendahnya curah hujan telah menekan volume sejumlah waduk. Dalam situasi itu, akademisi dan pemerhati teknologi serta pembangunan maritim dari Ocean & Aerospace Research Institute (OcARI), Prof. H. Jaswar Koto, menilai Batam layak mulai mengkaji Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) sebagai sumber air alternatif yang dapat dikembangkan secara bertahap.

Gagasan tersebut berangkat dari persoalan bahwa Batam membutuhkan lebih banyak air, tetapi sumber air tawarnya tidak bertambah dengan mudah. Sebagai kota kepulauan yang berkembang menjadi kawasan industri, perdagangan dan pariwisata, Batam memiliki karakter yang berbeda dengan kota-kota di daratan yang dapat mengandalkan sungai besar atau jaringan air baku lintas wilayah. Air hujan menjadi sumber penting yang kemudian ditampung melalui waduk-waduk.

BP Batam saat ini menyebut sistem penyediaan air minum Batam memanfaatkan sejumlah waduk utama, antara lain Duriangkang, Sei Ladi, Mukakuning, Piayu, Sei Harapan dan Nongsa. Kapasitas produksi yang tersedia disebut telah mencapai sekitar 3.487 liter per detik. Namun angka kapasitas produksi tidak serta-merta berarti persoalan air telah selesai. Dalam dokumen Rencana Strategis BP Batam 2025–2029, disebutkan kebutuhan air bersih di kawasan Batam, Rempang dan Galang akan meningkat signifikan, terutama seiring pertumbuhan kegiatan industri dan pariwisata. Dokumen tersebut juga menyebut bahwa pada 2025 pemanfaatan air baku waduk telah mencapai kapasitas maksimum, sementara persoalan distribusi masih menyisakan sejumlah stress area. Persoalan itu menjadi lebih nyata ketika adanya faktor cuaca. 

Pada 8 Agustus 2026, BP Batam menyatakan ketersediaan air bersih masih sangat bergantung pada sumber air baku dari waduk. Penurunan volume secara khusus terjadi di Waduk Nongsa akibat rendahnya curah hujan di daerah tangkapan air, yang kemudian berdampak pada kapasitas produksi instalasi pengolahan air di kawasan tersebut.

Kondisi tersebut bagi pemerintah tidak otomatis berarti Batam sedang mengalami krisis air. Tetapi menunjukkan satu hal penting bahwa sistem yang terlalu bergantung pada satu jenis sumber air akan menjadi lebih rentan ketika kondisi hidrologis berubah. Di titik inilah Jaswar menawarkan gagasan untuk mulai melihat laut bukan hanya sebagai ruang geografis yang mengelilingi Batam, tetapi juga sebagai salah satu sumber air baku masa depan.

Menurut Jaswar, SWRO dapat dikembangkan secara bertahap sesuai pertumbuhan kebutuhan. Teknologi tersebut bekerja dengan memberikan tekanan tinggi untuk mendorong air laut melewati membran semipermeabel sehingga garam dan mineral terlarut dipisahkan dari air. Ia membayangkan teknologi tersebut tidak berdiri sendiri. SWRO, menurut dia, dapat dikombinasikan dengan energi terbarukan, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sensor dan sistem pengelolaan air berbasis data.

“Dengan teknologi seperti ini, pengelolaan air tidak lagi hanya bersifat reaktif, tetapi prediktif dan berbasis data,” kata Jaswar. Konsep yang ditawarkan lebih daripada sekadar membangun sebuah pabrik desalinasi. Ia membayangkan Batam memiliki smart water system yang mampu membaca kondisi sumber air baku, produksi, distribusi, konsumsi hingga potensi kebocoran jaringan secara waktu nyata. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui berapa banyak air yang diproduksi, tetapi juga di mana air hilang dan kapan kebutuhan akan meningkat.

Gagasan semacam ini menjadi relevan karena persoalan Batam bukan hanya soal mencari air baru. Persoalannya juga menyangkut bagaimana air yang sudah tersedia dapat digunakan secara lebih efisien. Gangguan distribusi akibat kerusakan pipa, misalnya, telah beberapa kali menjadi persoalan pelayanan air di Batam. Pada 2024, BP Batam menyebut jumlah pelanggan telah meningkat dari sekitar 280 ribu pada 2021 menjadi 317 ribu pada Juni 2024 dan membangun jaringan berkapasitas 370 liter per detik di kawasan Mukakuning untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan.

Jika menambah sumber air tanpa memperbaiki jaringan distribusi juga sama saja berpotensi menghasilkan persoalan baru. Di sinilah gagasan desalinasi perlu ditempatkan secara lebih kritis. Air laut memang tersedia dalam jumlah sangat besar. Tetapi mengubah air laut menjadi air tawar membutuhkan energi, infrastruktur, membran, sistem pre-treatment, pemeliharaan dan pengelolaan limbah pekat hasil proses desalinasi.

Badan Energi Internasional (IEA) pada Maret 2026 kembali menempatkan desalinasi dalam konteks hubungan antara air dan energi. Menurut IEA, tekanan terhadap sumber daya air terus meningkat dan desalinasi memiliki konsekuensi terhadap sistem energi karena prosesnya membutuhkan energi dalam jumlah signifikan.

Pengalaman Singapura memberi gambaran yang lebih konkret. Sebagai negara kota yang juga memiliki keterbatasan sumber air, Singapura telah menjadikan desalinasi sebagai salah satu sumber air nasional. Badan air nasional Singapura, PUB, menyebut teknologi reverse osmosis yang digunakan saat ini membutuhkan sekitar 3,5 kWh energi untuk menghasilkan satu meter kubik air desalinasi. Singapura kini mengoperasikan lima fasilitas desalinasi dan terus melakukan penelitian untuk menurunkan kebutuhan energinya.

Bahkan Singapura yang memiliki pengalaman panjang dalam teknologi tersebut tidak menganggap desalinasi sebagai sumber air tanpa biaya. Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura pada Januari 2026 menyatakan air desalinasi lebih intensif energi dan lebih mahal dibandingkan NEWater maupun air impor. Namun, sumber tersebut tetap dianggap penting karena mampu menyediakan pasokan yang relatif tahan terhadap perubahan cuaca.

Karena itu, pesannya cukup jelas bahwa desalinasi dapat memperkuat ketahanan air, tetapi bukan berarti menjadi sumber air termurah. Jika Batam ingin mengadopsi SWRO, pertanyaan pertama bukan semata-mata bisakah teknologi itu digunakan, melainkan untuk kebutuhan apa dan pada skala berapa teknologi itu paling masuk akal.

Tantangan lain terletak pada lingkungan. Proses SWRO menghasilkan dua aliran utama antara air produk yang telah dipisahkan garamnya dan air pekat atau brine dengan konsentrasi garam lebih tinggi. Jika tidak dirancang dan dikelola dengan baik, pembuangan brine dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan laut di sekitar titik pelepasan.

Karena itu, kajian untuk Batam tidak cukup hanya menghitung kapasitas produksi air. Lokasi pengambilan air laut, kualitas air baku, arus laut, kedalaman, ekosistem pesisir, lokasi pembuangan brine, pola pencampuran di laut, konsumsi energi dan jejak karbon harus dihitung sejak awal.

Pengalaman Singapura pun menunjukkan bahwa pengembangan desalinasi terus diikuti penelitian untuk mengurangi penggunaan energi. Pada 2026, PUB bahkan menguji teknologi membran keramik yang ditujukan untuk memangkas energi pada tahap pre-treatment air laut. Dengan kata lain, teknologi SWRO bukan teknologi yang sudah berhenti berkembang. Efisiensi energi, kualitas membran, sistem pemulihan energi dan teknologi pengolahan awal masih terus diperbaiki.

Jaswar melihat perkembangan tersebut sebagai peluang. Menurutnya, kemajuan otomatisasi, AI dan energi terbarukan dapat membantu membuat sistem desalinasi lebih efisien. Tetapi ia juga mengakui penerapannya harus didahului kajian teknis, ekonomi, lingkungan, energi dan tata kelola. “Kepercayaan publik harus dibangun melalui keterbukaan informasi dan pengawasan kualitas air,” ujarnya.

Pernyataan itu penting karena teknologi air pada akhirnya tidak hanya berurusan dengan mesin. Ia berurusan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Persepsi publik juga menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan tentang ir hasil desalinasi yang bukan sekadar air laut yang “dibuang garamnya” lalu otomatis aman diminum. Setelah proses pemisahan garam, air tetap harus melalui rangkaian pengolahan dan pengujian sebelum dinyatakan memenuhi standar air minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 menetapkan bahwa air minum harus memenuhi parameter fisik, mikrobiologi, kimia dan radioaktif. Untuk parameter mikrobiologi, misalnya, kadar maksimum Escherichia coli dan Total Coliform ditetapkan nol CFU/100 ml. Regulasi itu juga mensyaratkan pengawasan kualitas melalui antara lain surveilans, pengujian laboratorium dan analisis risiko.

Karena itu, apabila SWRO Batam kelak diarahkan untuk memasok air minum perpipaan, kualitas air harus diawasi sejak air laut masuk hingga air mencapai pelanggan. Maka di sinilah transparansi menjadi penting. Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat bagaimana air diproduksi, parameter apa yang diperiksa, seberapa sering pengujian dilakukan, siapa laboratorium pengujinya dan bagaimana hasilnya diumumkan kepada publik. Teknologi yang mahal tanpa transparansi dapat melahirkan kecurigaan. Sebaliknya, teknologi yang diawasi secara terbuka akan lebih mudah memperoleh kepercayaan.

Ada satu hal lain yang perlu diperhatikan bahwa desalinasi seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengendurkan perlindungan waduk dan daerah tangkapan air. Justru sebaliknya Batam tetap membutuhkan waduk, menjaga kawasan tangkapan air, hutan dan ruang ekologis yang mampu menyimpan air hujan. Penghematan air dan pengurangan kebocoran jaringan juga tetap menjadi bagian penting dari strategi ketahanan air.

Kajian mengenai Waduk Duriangkang dan Mukakuning menunjukkan persoalan Batam memang kompleks. Penelitian tersebut menemukan bahwa peningkatan kapasitas tidak selalu paling efektif dilakukan dengan sekadar menaikkan muka air waduk. Pengaturan pola operasi berdasarkan kondisi hidrologis dapat menjadi salah satu cara meningkatkan keandalan pasokan.

Karena itu, pilihan Batam seharusnya bukan waduk atau laut. Pilihan yang lebih rasional adalah waduk dan laut, ditambah efisiensi distribusi, pengendalian konsumsi, perlindungan daerah tangkapan air, penggunaan kembali air dan sistem pengelolaan berbasis data.

Dengan pendekatan seperti itu, SWRO dapat ditempatkan sebagai additional source atau lapisan pengaman ketika sumber konvensional mengalami tekanan, bukan sebagai pengganti seluruh sistem yang sudah ada. Belajar dari Singapura mungkin menjadi contoh terdekat bagi Batam. Kedua wilayah sama-sama menghadapi keterbatasan ruang dan sumber air tawar dan memiliki aktivitas ekonomi yang intensif.

Namun Batam tidak harus menyalin begitu saja model Singapura. Kondisi geografis, struktur tarif, kemampuan fiskal, kualitas air laut, pola konsumsi, struktur industri dan kapasitas jaringan kedua wilayah berbeda. Singapura sendiri tidak menggantungkan masa depan airnya hanya pada desalinasi. Negara tersebut mengembangkan kombinasi sumber air, termasuk waduk, NEWater dan air desalinasi. Bahkan pada 2025–2026, pemerintahnya masih melakukan kajian kelayakan untuk pembangunan fasilitas desalinasi keenam.

Pelajarannya bukan bahwa semua kota harus membangun pabrik desalinasi. Pelajarannya adalah ketahanan air membutuhkan portofolio sumber air yang beragam. Bagi Batam, diversifikasi tersebut menjadi semakin penting ketika kebutuhan air tumbuh seiring perkembangan industri, kawasan permukiman dan pariwisata.

Lalu, perlukah Batam segera membangun SWRO? Belum tentu. Yang lebih mendesak adalah membangun dasar pengambilan keputusan. Batam dapat memulainya dengan studi kelayakan independen yang menghitung kebutuhan air hingga 20–30 tahun mendatang, proyeksi penduduk dan industri, kapasitas setiap waduk, perubahan pola hujan, kehilangan air dalam jaringan, biaya energi, biaya pembangunan SWRO, tarif air, kebutuhan lahan, risiko lingkungan serta skenario perubahan iklim.

Dari sana dapat ditentukan apakah SWRO diperlukan untuk seluruh kota, kawasan industri tertentu, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil atau hanya sebagai sumber cadangan pada periode tertentu. Pendekatan bertahap juga lebih masuk akal dibandingkan langsung membangun instalasi berskala besar.

Jaswar menilai Batam memiliki peluang untuk mengembangkan kombinasi SWRO, energi terbarukan, AI dan sistem pemantauan digital sebagai salah satu model ketahanan air bagi kota kepulauan. “Batam jangan hanya menjadi kota industri yang maju secara ekonomi. Batam juga harus menjadi kota yang memiliki ketahanan air,” katanya.

Namun pandangan optimistis tersebut perlu dibaca berdampingan dengan kenyataan bahwa desalinasi bukan teknologi murah dan tidak bebas dampak. Riani, peneliti teknologi desalinasi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, misalnya, mengingatkan bahwa teknologi desalinasi saat ini masih memiliki kebutuhan energi tinggi. “Teknologi desalinasi yang ada saat ini memiliki kebutuhan energi yang sangat tinggi,” papar Riani dalam pemaparan penelitiannya.

Pernyataan itu tidak serta-merta membantah peluang SWRO di Batam. Justru ia menunjukkan mengapa gagasan tersebut harus diuji dengan perhitungan yang ketat. Sebab, ketika air laut dijadikan sumber air minum, yang sebenarnya sedang dibangun bukan sekadar instalasi pengolahan air. Yang dibangun adalah sebuah sistem energi, lingkungan, teknologi dan tata kelola dalam satu kesatuan.

Persoalan air Batam adalah persoalan tentang bagaimana sebuah kota membayangkan masa depannya. Waduk-waduk yang sekarang menjadi tumpuan tidak boleh ditinggalkan. Daerah tangkapan air harus dilindungi. Kebocoran harus ditekan. Konsumsi harus lebih efisien. Distribusi harus semakin cerdas. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah tidak bisa menunggu sampai setiap sumber air mengalami tekanan sebelum mencari sumber berikutnya.

Laut mungkin bukan jawaban tunggal. SWRO juga bukan teknologi ajaib yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan air Batam. Tetapi sebagai salah satu lapisan ketahanan, teknologi itu layak dikaji secara serius, bukan karena laut tidak pernah habis, melainkan karena Batam membutuhkan pilihan yang lebih banyak ketika kebutuhan air terus bergerak naik.

Tantangan terbesarnya bukan bagaimana membuat air laut menjadi tawar. Teknologi untuk itu sudah tersedia. Pertanyaan yang jauh lebih sulit adalah berapa harga yang harus dibayar, siapa yang membayar, bagaimana lingkungan dilindungi, dan apakah sistem tersebut dapat bertahan selama puluhan tahun.

Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan air Batam seharusnya diletakkan. Bukan pada seberapa besar kapasitas instalasi yang berhasil dibangun, melainkan pada kemampuan sebuah kota memastikan bahwa air tetap tersedia, aman, terjangkau dan berkelanjutan ketika generasi berikutnya datang.

Seperti dikatakan Jaswar, persoalan ini bukan semata-mata tentang memenuhi kebutuhan hari ini. “Kita tidak sedang mencari solusi untuk satu atau dua tahun ke depan. Kita sedang menyiapkan air untuk generasi Batam berikutnya,” katanya. (Red)

Share :

Perspektif

Scroll