Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi menjajaki kolaborasi strategis dengan Badan Perlindungan (BP) Lansia Indonesia Wilayah Batam untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial berupa insentif bagi warga lanjut usia di Kota Batam. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan memastikan program prioritas pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran, seiring dengan komitmen Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi warga berusia 60 tahun ke atas. Kesepakatan kemitraan ini terungkap dalam audiensi di Kantor BP Batam, Rabu (1/7/2026), menjelang pelantikan pengurus organisasi tersebut pada 10 Juli mendatang.

Kehadiran organisasi lansia sebagai mitra pengawas ini merupakan terobosan menarik dalam tata kelola bantuan sosial di Batam. Sejauh ini, Pemerintah Kota Batam telah merealisasikan pemberian bantuan insentif sebesar Rp400 ribu per bulan bagi ribuan lansia—sebuah peningkatan dari nominal tahun sebelumnya—sebagai bagian dari komitmen politik untuk mengurangi beban ekonomi dan tekanan psikologis para orang tua agar tidak merasa bergantung pada keluarga.

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan bahwa pelibatan komunitas lansia adalah bentuk inklusivitas kebijakan. "BP Batam mendukung penuh. Kami berharap BP Lansia menjadi mitra strategis, bukan hanya pengawas penyaluran insentif, tetapi juga sebagai motor penggerak agar lansia di Batam tetap sehat, aktif, dan produktif," ujar Ariastuty.

Kemitraan ini mendapat apresiasi positif dari kalangan pegiat sosial. Sekretaris BP Lansia Indonesia Wilayah Batam, Marojahan Manuntun Napitupulu, menilai langkah pemerintah memberikan "panggung" bagi lansia untuk berpartisipasi adalah pengakuan terhadap eksistensi mereka. "Slogan kami, lansia harus sehat, cerdas, berguna, dan bahagia. Kolaborasi ini memberi kami ruang untuk memastikan rekan-rekan lansia lainnya mendapatkan hak mereka tanpa kendala administratif," ungkap pria yang akrab disapa Johan ini.

Namun, di balik optimisme tersebut, tantangan pengawasan bantuan sosial (bansos) tetap menjadi catatan kritis bagi banyak pengamat kebijakan publik. Di berbagai daerah, persoalan validitas data sering menjadi batu sandungan utama. Kritik sering muncul terkait apakah organisasi masyarakat (ormas) memiliki independensi penuh untuk mengawasi pemerintah yang menjadi mitra mereka, atau justru akan terjadi konflik kepentingan.

Pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa pengawasan oleh organisasi internal atau mitra pemerintah harus memiliki mekanisme check and balance yang ketat agar tidak sekadar menjadi formalitas. Transparansi data penerima manfaat harus tetap terbuka bagi publik, bukan hanya bagi anggota organisasi tertentu, untuk menghindari tuduhan subjektivitas atau ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

Pelibatan lansia dalam mengawasi bantuan adalah tentang perubahan paradigma bahwa melihat lansia sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengawal hak-hak mereka sendiri. Dalam sisa usia yang mereka miliki, martabat lansia tidak hanya diukur dari nominal insentif yang diterima, melainkan dari keberhasilan pemerintah dalam menyediakan ruang untuk berkarya, baik sebagai duta lansia, reporter komunitas, maupun pengawas program. 

Jika kebijakan ini berhasil menyeimbangkan antara pemberian santunan ekonomi dengan penyediaan ruang aktualisasi, Batam bisa menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam memperlakukan lansia dengan rasa hormat. Sebab, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu memastikan mereka yang telah membangun negeri di masa lalu, tidak ditinggalkan dalam kesendirian dan keterbatasan di masa tuanya. (Red)