Tadinya saya berniat menulis ulasan tentang film Jawan yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan, bertepatan dengan momentum musim pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Namun, dalam perjalanan pikiran, perhatian saya teralihkan pada dinamika kekuasaan politik di Indonesia hari ini. Terutama mengenai bagaimana partai politik, sebagai instrumen vital demokrasi, menjalankan perannya setelah berhasil memperoleh mandat dari rakyat. 

Peralihan fokus ini bukan tanpa alasan, sebab saya menemukan adanya benang merah yang sangat tebal antara drama yang tersaji di layar lebar dengan realitas yang terjadi di panggung politik kita. Ada urgensi tersendiri untuk mewartakan refleksi yang saya peroleh setelah menyaksikan film tersebut.

Memanfaatkan peran sentral dan kemasyhuran seorang The King of Bollywood, film ini membawa pesan yang semestinya disebarluaskan guna membangun kesadaran kritis masyarakat setiap kali mereka akan menggunakan hak politiknya. Jawan seolah menjadi pengingat keras bahwa setiap keputusan di bilik suara bukanlah sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan sebuah pertaruhan besar. 

Kita harus menyadari bahwa jika salah menentukan pilihan, maka risiko dan daya rusaknya terhadap nasib diri serta bangsa akan sangat masif. Secara lebih sederhana, salah memilih pemimpin atau wakil rakyat pada dasarnya sama dengan melakukan kesalahan fatal dalam menentukan arah masa depan kita sendiri.

Film Bollywood sendiri memang sejak lama dikenal memiliki daya tarik yang melampaui batas geografis dan kelas sosial karena kemampuannya menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Keberhasilan sinema India bukan hanya terletak pada tarian atau musiknya, melainkan pada keberaniannya dalam mengangkat isu-isu sosial yang sangat dekat dengan denyut nadi kehidupan sehari-hari. Mulai dari ketimpangan ekonomi, akses pendidikan yang timpang, kemiskinan yang mengakar, hingga peliknya relasi kuasa dan tuntutan keadilan.

Dalam konteks inilah, Jawan yang dirilis secara global pada 7 September 2023 dan menyambangi jaringan bioskop tanah air seperti CGV Cinemas serta Cinepolis, hadir bukan sekadar hiburan aksi. Film ini menjadi contoh nyata bagaimana sinema populer dapat berkelindan dengan isu politik dan kritik sosial secara tajam, sekaligus menjadi cermin bagi kita semua untuk melihat kembali bagaimana mandat publik seharusnya dijaga dan diperjuangkan.

Disutradarai oleh Atlee Kumar dan ditulis oleh Sumit Arora bersama tim penulis lainnya, film ini mengusung genre aksi dan thriller. Film ini selain diperankan Shah Rukh Khan, juga ada Nayanthara, Vijay Sethupathi, dan Deepika Padukone yang beraksi tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga narasi yang sarat kritik sosial. 

Secara garis besar, film ini mengisahkan sebuah aksi pembajakan kereta Metro di Mumbai oleh sekelompok orang yang dipimpin tokoh bernama Azaad Rathore, yang juga dikenal sebagai Veer. Mereka bernegosiasi dengan aparat negara, menuntut sejumlah dana besar sebagai tebusan bagi para penumpang yang disandera. Namun, di balik aksi tersebut, tersimpan motif yang lebih kompleks, yakni upaya membuka tabir ketidakadilan sistemik yang melibatkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tokoh utama diperankan Shah Rukh Khan yang hadir dalam dua identitas, antara sebagai Vikram Rathore dan Azaad Rathore. Vikram digambarkan sebagai sosok dengan masa lalu kelam, sementara Azaad tampil sebagai figur penegak hukum yang berintegritas. Latar belakang kehidupannya yang dibayangi ketidakadilan, termasuk kehancuran keluarga akibat praktik korupsi, menjadi titik tolak bagi motivasinya untuk melawan sistem yang dianggap tidak adil. 

Kritik dalam film ini terasa sangat relevan dan menemukan momentumnya ketika kita melihat laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2023 yang dirilis oleh Transparency International. Laporan tersebut memotret realitas pahit di mana banyak negara demokrasi, termasuk di kawasan Asia, masih berjuang keras melawan stagnasi pemberantasan korupsi di sektor publik. Fenomena ini menciptakan jurang kepercayaan yang dalam antara rakyat dan penguasa, sebuah keresahan yang kemudian dipotret secara dramatis dalam alur cerita Jawan.

Dalam narasi film tersebut, tokoh utama tidak bergerak sendirian. Ia membangun sinergi taktis dengan Sanya, tokoh yang diperankan oleh Nayanthara. Sanya digambarkan sebagai sosok dengan luka dan pengalaman hidup yang serupa, menciptakan ikatan emosional yang kuat. Namun, relasi keduanya melampaui kedekatan personal. Hubungan keduanya bersifat ideologis—sebuah aliansi strategis yang dibentuk khusus untuk menantang struktur kekuasaan yang dianggap telah menyimpang jauh dari kepentingan publik. Persekutuan mereka menjadi simbol perlawanan kolektif terhadap sistem yang korup dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

Kontras dengan perjuangan tersebut, hadir tokoh antagonis yang diperankan dengan sangat apik oleh Vijay Sethupathi. Ia bukan sekadar penjahat biasa, melainkan representasi dari kekuatan ekonomi global yang oportunistik. Sebuah kekuatan yang seringkali mendikte kebijakan negara demi keuntungan segelintir elit. Sementara itu, kehadiran Deepika Padukone dalam plot cerita memberikan kedalaman makna yang berbeda. Ia memperkaya dimensi emosional sekaligus memberikan landasan historis yang kuat bagi narasi film ini, menjelaskan mengapa perlawanan tersebut menjadi niscaya.

Melalui jalinan karakter ini, Jawan ingin menegaskan bahwa penyimpangan kekuasaan bukanlah sekadar isu administratif, melainkan persoalan kemanusiaan yang mendalam. Benang merah antara fiksi dan realitas ini mengingatkan kita bahwa tanpa pengawasan yang ketat dan keberanian untuk bersuara, mandat publik yang diberikan melalui pemilu rentan dikhianati oleh kolaborasi antara korupsi domestik dan kepentingan ekonomi yang rakus. Film ini merefleksikan sejauh mana kita telah menjaga suara kita agar tidak sekadar menjadi angka yang melegitimasi ketidakadilan.

Kesuksesan film ini secara komersial, yang dilaporkan menembus pendapatan lebih dari dua triliun rupiah secara global, menunjukkan bahwa isu-isu yang diangkat memiliki resonansi kuat dengan audiens luas. Namun lebih dari itu, film ini mengandung pesan normatif yang relevan dalam konteks demokrasi bahwa pilihan politik warga negara memiliki konsekuensi nyata terhadap arah kebijakan dan keadilan sosial. Pesan "bertanya sebelum memilih" yang diteriakkan Shah Rukh Khan di akhir film bukan sekadar dialog skrip, melainkan seruan edukasi politik yang mendasar.

Demikian realitas politik kita bahwa partai politik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam sistem demokrasi, dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Lalu dalam praktiknya, perjalanan sebuah partai menuju puncak kekuasaan seringkali memakan waktu panjang, melalui berbagai siklus pemilu dan proses konsolidasi internal yang melelahkan. Namun, ujian sesungguhnya bukanlah saat meraih kursi, melainkan saat mendudukinya.

Pengalaman empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika kekuasaan telah diraih, tantangan justru semakin kompleks. Studi dari World Bank menggarisbawahi bahwa risiko penyalahgunaan kekuasaan seperti nepotisme, klientelisme, dan konflik kepentingan cenderung meningkat ketika sistem pengawasan (check and balances) tidak berjalan efektif. Akses terhadap sumber daya negara, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi salah satu titik rawan dalam tata kelola pemerintahan yang seringkali tergoda oleh kepentingan jangka pendek elit politik ketimbang kemaslahatan publik jangka panjang.

Namun penting untuk menjaga perspektif yang berimbang bahwa tidak semua praktik politik identik dengan penyimpangan. Banyak aktor politik yang tetap bekerja secara profesional dan berupaya menjalankan mandat publik dengan integritas. Di sinilah peran institusi, regulasi, dan partisipasi publik menjadi krusial dalam memastikan akuntabilitas. Tanpa partisipasi aktif warga, demokrasi akan terjebak dalam proseduralitas belaka dan kehilangan substansi keadilannya.

Sebagaimana pesan yang disampaikan dalam Jawan, terdapat penekanan kuat pada arti penting satu suara dalam pemilu. Pesan ini sejalan dengan prinsip dasar demokrasi bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari pilihan rakyat. Dalam banyak kajian politik kontemporer, partisipasi pemilih yang rasional dan berbasis informasi (informed voters) menjadi faktor penentu kualitas demokrasi itu sendiri. Di era disinformasi digital saat ini, kemampuan warga untuk memilah rekam jejak calon menjadi benteng terakhir integritas negara.

Di tengah arus globalisasi, keputusan politik nasional juga tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global. Oleh karena itu, kewaspadaan publik menjadi penting agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar kompromi dengan kelompok pemodal tertentu. Kita diingatkan bahwa kebijakan publik adalah produk dari pilihan-pilihan elektoral yang kita buat di bilik suara.

Dengan demikian, demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga tentang memahami konsekuensi dari pilihan tersebut. Satu suara memang tampak kecil dalam lautan jutaan pemilih, tetapi dalam akumulasi kolektif, ia adalah kemudi yang menentukan arah sejarah bangsa. Film Jawan mengingatkan kita bahwa diamnya orang baik dan ketidakpedulian pemilih adalah nutrisi utama bagi tumbuhnya tirani dan korupsi.

Dalam ruang bilik suara, setiap individu sesungguhnya sedang bernegosiasi dengan masa depan anak cucu mereka. Apakah pilihan itu akan mengarah pada tata kelola yang adil, transparan, dan berintegritas, atau justru memperpanjang siklus masalah yang sama. Semuanya bergantung pada sejauh mana kesadaran, kehati-hatian, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dipraktikkan.

Di titik inilah, sinema dan realitas bertemu bukan untuk saling menegasikan, tetapi untuk saling mengingatkan bahwa di balik setiap cerita fiksi selalu ada pesan tentang keberanian untuk memilih yang benar, dan di balik setiap pilihan politik, selalu ada masa depan sebuah bangsa yang sedang dipertaruhkan. (Sal)