Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada perdagangan Kamis pagi, 28 Mei 2026, hingga menyentuh level Rp 17.870 per dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan ini dipicu kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kebijakan suku bunga bank sentral AS yang diperkirakan tetap tinggi, hingga meningkatnya kebutuhan dolar di dalam negeri. Di tengah situasi tersebut, pemerintah menyatakan tidak terlalu khawatir, sementara pelaku pasar justru melihat adanya tanda-tanda meningkatnya kerentanan ekonomi nasional.

Tekanan terhadap rupiah terjadi ketika dolar AS terus menguat terhadap mayoritas mata uang negara berkembang. Sikap bank sentral AS yang cenderung mempertahankan suku bunga tinggi hingga akhir tahun membuat investor global kembali memburu aset-aset berbasis dolar yang dianggap lebih aman. Kondisi ini mempersempit ruang gerak mata uang emerging markets, termasuk Indonesia.

Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menilai pelemahan rupiah saat ini tidak hanya disebabkan faktor eksternal. Menurutnya, terdapat tekanan domestik yang ikut memperburuk kondisi pasar valuta asing. “Secara internal pelemahan mata uang rupiah itu didukung harga minyak yang naik cukup tinggi, kebutuhan dolar yang tinggi akibat impor minyak yang cukup besar, pembayaran dividen, kebutuhan masyarakat yang memindahkan tabungannya ke valas, dan kemudian utang jatuh tempo yang bunganya mencapai Rp 600 triliun,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Kamis, 28 Mei 2026.

Harga minyak dunia yang meningkat akibat konflik geopolitik membuat kebutuhan impor energi Indonesia ikut melonjak. Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM membutuhkan lebih banyak dolar untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pada saat bersamaan, musim pembagian dividen perusahaan besar dan pembayaran utang luar negeri turut meningkatkan permintaan dolar di pasar domestik.

Ibrahim juga menyinggung aspek tata kelola program pemerintah yang dinilai memengaruhi kepercayaan investor. Ia menyoroti pelaksanaan program Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis yang menurutnya masih menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas dan transparansi pembiayaan. “Pasar melihat bukan hanya besar kecilnya program, tetapi bagaimana tata kelolanya. Ketika investor melihat potensi pembengkakan fiskal dan ketidakpastian implementasi, modal asing cenderung keluar lebih cepat,” ujarnya.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar hari ini tidak lagi semata dipengaruhi data ekonomi makro, tetapi juga persepsi terhadap arah kebijakan pemerintah dan stabilitas fiskal jangka panjang. Meski demikian, pemerintah berusaha menjaga optimisme pasar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan rupiah saat ini belum mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

“Sebetulnya enggak masuk akal. Biasa melemah itu kalau ada gangguan fundamental ekonomi,” ujar Purbaya seusai salat Iduladha di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2026. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah belum melihat kebutuhan untuk mengubah asumsi dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meski rupiah telah mendekati level Rp 18.000 per dolar AS. Pemerintah menilai cadangan devisa Indonesia masih relatif aman dan sektor perbankan tetap stabil.

Namun pandangan optimistis pemerintah tidak sepenuhnya sejalan dengan kekhawatiran pelaku pasar. Sejumlah ekonom menilai pelemahan rupiah yang terlalu cepat tetap memiliki konsekuensi serius bagi perekonomian nasional, terutama terhadap inflasi, biaya impor, dan kemampuan membayar utang luar negeri.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, misalnya, mengingatkan bahwa depresiasi rupiah yang berkepanjangan dapat meningkatkan harga barang impor dan memperbesar tekanan terhadap daya beli masyarakat. Di sektor industri, pelemahan rupiah juga berpotensi menaikkan biaya produksi karena banyak bahan baku masih bergantung pada impor.

Sementara itu, Bank Indonesia terus melakukan langkah stabilisasi melalui intervensi pasar valas dan pembelian surat berharga negara. Bank sentral juga menjaga keseimbangan likuiditas untuk mengurangi gejolak di pasar keuangan domestik. Namun efektivitas intervensi tetap bergantung pada kondisi global yang sulit diprediksi.

Di tengah semua perdebatan itu, pelemahan rupiah sesungguhnya adalah cermin dari bagaimana pasar membaca rasa percaya terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Ketika kepercayaan mulai rapuh, mata uang menjadi sangat sensitif terhadap rumor, ketidakpastian, bahkan persepsi politik.

Sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi jarang datang secara tiba-tiba. Ia biasanya dimulai dari sinyal-sinyal kecil yang dianggap biasa. Karena kurs yang terus melemah, modal asing yang perlahan keluar, hingga keyakinan publik yang mulai bergeser dari rupiah ke dolar. Karena itu, tantangan terbesar pemerintah hari ini mungkin bukan hanya menjaga stabilitas kurs, melainkan menjaga kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia masih dikelola dengan arah yang jelas, disiplin, dan transparan.

Nilai tukar bukan sekadar urusan pasar uang. Ia menyangkut rasa aman masyarakat terhadap masa depan hidupnya sendiri. Ketika rupiah melemah, yang ikut dipertaruhkan sebenarnya bukan hanya kekuatan mata uang, tetapi juga keyakinan bahwa negara masih mampu menjaga keseimbangan di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

Pernyataan pemerintah yang mengaku “tak khawatir” di tengah pelemahan rupiah hingga mendekati Rp 18.000 per dolar AS justru memperlihatkan paradoks kebijakan ekonomi Indonesia hari ini. Di satu sisi, pemerintah berusaha menjaga optimisme pasar agar kepanikan tidak meluas. Namun di sisi lain, pasar membaca pelemahan rupiah bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan akumulasi berbagai tekanan struktural yang selama ini belum benar-benar selesai.

Nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp 17.870 per dolar AS bukan hanya angka di layar perdagangan. Ia merefleksikan kecemasan investor terhadap ketahanan fiskal, stabilitas geopolitik global, hingga persepsi terhadap kualitas tata kelola domestik. Ketika dolar AS terus menguat akibat ekspektasi suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat, negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadi rentan mengalami arus keluar modal. 

Tetapi persoalannya tidak berhenti pada faktor eksternal semata. Ada persoalan internal yang mulai terlihat semakin telanjang. Karena ketergantungan impor energi, tingginya kebutuhan dolar untuk pembayaran utang dan dividen, serta perpindahan simpanan masyarakat ke valuta asing. Situasi ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik masih sangat sensitif terhadap tekanan eksternal. Bahkan sedikit gejolak global bisa langsung mengguncang nilai tukar.

Yang menarik, muncul pula kritik terhadap program-program prioritas pemerintah seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis. Kritik ini bukan semata soal program sosialnya, melainkan mengenai tata kelola, transparansi anggaran, serta kekhawatiran pasar terhadap disiplin fiskal jangka panjang. Ketika investor melihat adanya potensi pembengkakan beban negara tanpa kepastian efektivitas, kepercayaan pasar pun mudah goyah.

Karena itu, pernyataan “tak khawatir” dari pemerintah sebenarnya dapat dibaca dalam dua cara. Pertama, sebagai upaya menjaga psikologi pasar agar tidak terjadi kepanikan berlebihan. Kedua, bisa pula dipersepsikan sebagai sikap yang terlalu meremehkan sinyal pasar. Sebab sejarah menunjukkan bahwa krisis mata uang sering diawali oleh keyakinan bahwa kondisi masih “terkendali”.

Indonesia memang belum berada dalam situasi krisis seperti 1998. Cadangan devisa masih relatif kuat, sektor perbankan masih terjaga, dan konsumsi domestik masih berjalan. Namun pelemahan rupiah yang terus mendekati Rp 18.000 tetap memberi efek berantai: harga impor meningkat, biaya produksi naik, potensi inflasi melebar, hingga cicilan utang pemerintah dan swasta dalam dolar menjadi lebih berat.

Pasar sesungguhnya tidak hanya menunggu intervensi Bank Indonesia. Pasar sedang menguji apakah pemerintah memiliki konsistensi kebijakan ekonomi, disiplin fiskal, dan keberanian memperbaiki tata kelola. Sebab kepercayaan terhadap mata uang bukan hanya soal cadangan devisa atau suku bunga, melainkan soal keyakinan bahwa negara masih mampu mengelola dirinya secara rasional dan stabil. (Red)