Pengadilan Kriminal Kairo, Mesir, pada Sabtu, 5 September 2026, menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepada presenter televisi Sarah Khalifa, 39 tahun, bersama 11 terdakwa lainnya setelah dinyatakan bersalah dalam perkara produksi dan perdagangan narkotika sintetis, kepemilikan senjata, dan pembentukan kelompok kriminal terorganisasi. Putusan tersebut masih dapat diajukan banding.

Kasus ini segera menarik perhatian bukan hanya karena nama Khalifa dikenal publik melalui program televisi Mission Impossible, yang mengangkat isu keamanan dan kriminalitas, tetapi juga karena besarnya skala perkara. Aparat Mesir menyebut telah menyita lebih dari 750 kilogram narkotika dan bahan baku yang diduga digunakan untuk memproduksi narkoba sintetis. Penyelidikan juga menemukan dua apartemen yang diduga difungsikan sebagai laboratorium dan senjata api dan amunisi yang tidak memiliki izin.

Dengan temuan tersebut, perkara Khalifa tidak diposisikan sebagai kasus kepemilikan narkoba biasa. Jaksa menuduh para terdakwa membangun jaringan kriminal yang memiliki pembagian peran mulai dari pengadaan bahan baku, pembiayaan, produksi hingga distribusi. Bahan-bahan yang disebut diperlukan untuk membuat narkoba sintetis diduga didatangkan dari luar Mesir. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa bahkan menuntut hukuman maksimum dengan alasan kegiatan tersebut dianggap sebagai jaringan terorganisasi yang berorientasi pada keuntungan besar dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

Dalam putusan yang dilaporkan media Mesir, pengadilan menyatakan Khalifa dan 11 terdakwa lainnya bersalah membentuk kelompok kriminal terorganisasi untuk memperoleh bahan yang digunakan dalam pembuatan narkotika dengan tujuan memperdagangkannya, sekaligus memiliki dan membawa senjata api serta amunisi tanpa izin.

Keterangan tersebut penting karena menunjukkan dasar utama vonis bukan semata-mata status Khalifa sebagai figur publik, melainkan tuduhan mengenai peran dalam sebuah jaringan narkotika berskala besar.

Namun, di sisi lain, Khalifa sejak awal membantah mengetahui kegiatan kriminal tersebut. Ketika vonis dijatuhkan, ia bahkan meneriakkan, “I’m innocent” atau “Saya tidak bersalah”. Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa vonis tingkat pertama belum mengakhiri seluruh proses hukum karena putusan masih terbuka untuk upaya hukum.

Dalam persidangan sebelumnya, pembela juga mempersoalkan proses hukum dan bukti yang digunakan. Menurut laporan Egypt Independent yang mengutip pemberitaan Al-Masry Al-Youm, pihak pembela meminta pembebasan Khalifa dan mempertanyakan prosedur penangkapan dan penggeledahan. Khalifa sendiri disebut menyangkal mengetahui aktivitas kelompok tersebut.

Karena itu, terdapat dua narasi yang berjalan bersamaan. Dari perspektif penuntut, perkara ini menggambarkan operasi narkotika terorganisasi dengan jumlah barang bukti yang sangat besar. Dari perspektif terdakwa, khususnya Khalifa, persoalan yang harus dibuktikan di pengadilan adalah sejauh mana dirinya mengetahui, membiayai, mengoordinasikan, atau secara sadar terlibat dalam jaringan tersebut.

Perbedaan antara dua narasi itu menjadi sangat penting ketika hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Sebab, tidak seperti hukuman penjara yang masih memungkinkan koreksi setelah seseorang menjalani masa pidana, eksekusi merupakan keputusan yang tidak dapat dipulihkan apabila kemudian ditemukan kekeliruan.

Sarah Khalifa bukan hanya dikenal sebagai presenter televisi. Ia juga memiliki klinik bedah kosmetik dan perusahaan produksi yang bergerak dalam penyelenggaraan pesta serta berbagai acara. Popularitasnya membuat kasus ini memperoleh perhatian besar dibandingkan perkara narkotika biasa. Namun sorotan terhadap latar belakang Khalifa tidak menggeser fokus utama perkara akan bukti dan peran masing-masing terdakwa, proses persidangan, dan hak mereka untuk mengajukan pembelaan.

Dalam perkara yang melibatkan 28 terdakwa, pengadilan dilaporkan menjatuhkan hukuman mati kepada 12 orang, hukuman penjara seumur hidup kepada sembilan terdakwa, sementara tujuh lainnya dibebaskan. Komposisi putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak memberikan hukuman yang sama kepada seluruh orang yang didakwa.

Selain perkara narkotika, Khalifa dan sejumlah terdakwa lainnya juga dijatuhi hukuman lima tahun penjara dalam perkara terpisah yang berkaitan dengan penculikan dan penganiayaan seorang pemuda.

Satu aspek yang kerap disalahpahami dalam pemberitaan mengenai hukuman mati di Mesir adalah peran Mufti Agung. Meski keputusan akhir tetap berada pada pengadilan. Dalam kasus hukuman mati, proses tersebut menjadi salah satu mekanisme formal yang harus dilewati sebelum putusan dijatuhkan.

Sebelum hukuman mati dijatuhkan, pengadilan pidana Mesir wajib merujuk perkara tersebut kepada Mufti Agung untuk memperoleh pendapat keagamaan. Dar al-Ifta Mesir menjelaskan bahwa rujukan tersebut merupakan bagian dari prosedur hukum dalam perkara yang dapat berujung pada hukuman mati. Pendapat Mufti bersifat konsultatif, bukan keputusan yang menggantikan putusan hakim.

Dengan kata lain, Mesir sendiri mempertahankan hukuman mati untuk sejumlah tindak pidana berat, termasuk pembunuhan berencana, terorisme, beberapa jenis tindak pidana seksual dan perdagangan narkotika. Bagi pemerintah dan penegak hukum yang melihat narkotika sebagai ancaman serius terhadap masyarakat, hukuman maksimum dapat dipandang sebagai instrumen pencegahan dan bentuk ketegasan negara terhadap jaringan perdagangan narkoba.

Dalam konteks itu, besarnya barang bukti dalam kasus Khalifa menjadi salah satu alasan mengapa perkara tersebut diperlakukan sebagai kejahatan terorganisasi. Lebih dari 750 kilogram narkotika dan bahan baku, dua lokasi yang disebut sebagai laboratorium dan temuan senjata menunjukkan bahwa aparat tidak sedang menangani kasus penggunaan narkoba dalam skala kecil.

Tetapi pertanyaan berikutnya apakah hukuman mati merupakan cara paling tepat untuk menghentikan perdagangan narkotika? Kasus Khalifa muncul ketika praktik hukuman mati di Mesir kembali mendapat sorotan kelompok hak asasi manusia.

Komisi Mesir untuk Hak dan Kebebasan atau Egyptian Commission for Rights and Freedoms melaporkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 541 putusan hukuman mati yang dijatuhkan oleh berbagai tingkat pengadilan di Mesir. Lembaga tersebut mencatat angka itu meningkat dibandingkan 509 orang pada 2024 dan 454 orang pada 2023. Dari 541 putusan pada 2025, 25 disebut telah menjadi final setelah seluruh upaya banding selesai. Lembaga itu juga mencatat 20 eksekusi pada 2025.

Tentu angka tersebut perlu dibaca dengan hati-hati. Putusan hukuman mati tidak sama dengan eksekusi. Seseorang dapat dijatuhi hukuman mati tetapi kemudian memperoleh perubahan hukuman, pembebasan, atau putusannya dibatalkan melalui proses hukum.

Data Amnesty International juga menunjukkan bahwa Mesir mengeksekusi sedikitnya 23 orang pada 2025, naik dari 13 orang pada 2024. Amnesty mencatat sedikitnya 492 putusan hukuman mati di Mesir pada 2025, meskipun angka tersebut berbeda dari 541 yang dihitung oleh Egyptian Commission for Rights and Freedoms karena perbedaan metode dan cakupan pendataan.

Perbedaan angka tersebut memperlihatkan satu persoalan transparansi data hukuman mati masih menjadi isu penting. Kelompok yang mendukung hukuman berat terhadap perdagangan narkotika memiliki argumen yang tidak dapat begitu saja diabaikan. Perdagangan narkoba dapat menghancurkan kesehatan masyarakat, memperluas jaringan kriminal, menghasilkan keuntungan ilegal, dan dalam kasus tertentu berkelindan dengan kekerasan serta kepemilikan senjata. 

Dalam kasus Khalifa, jaksa menggambarkan dugaan jaringan tersebut sebagai operasi yang terstruktur dan memiliki motif ekonomi besar. Dari sudut pandang tersebut, negara memiliki kepentingan yang sah untuk menghentikan jaringan narkotika dan menjatuhkan hukuman berat kepada orang yang terbukti menjadi bagian penting dari operasi tersebut. Bahkan Dar al-Ifta Mesir dalam penjelasan mengenai perdagangan narkoba menyatakan bahwa perdagangan dan penyebaran narkotika merupakan perbuatan yang dilarang dan bahwa hukuman berat dapat digunakan sebagai bentuk pencegahan terhadap kejahatan tersebut.

Namun, kritik terhadap hukuman mati datang dari Amnesty International yang menentang penggunaan hukuman mati dalam semua perkara. Organisasi itu menilai hukuman mati untuk tindak pidana narkotika bertentangan dengan standar hukum hak asasi manusia internasional yang membatasi hukuman mati pada apa yang disebut sebagai “kejahatan paling serius”, yang menurut penafsiran Komite HAM PBB merujuk pada kejahatan dengan unsur pembunuhan yang disengaja. Amnesty mengkritik adanya putusan hukuman mati di Mesir untuk tindak pidana yang tidak melibatkan pembunuhan yang disengaja serta menyebut adanya persoalan mengenai keadilan proses persidangan dalam sejumlah perkara.

Perdebatan mengenai kasus Sarah Khalifa menjadi lebih luas daripada sekadar pertanyaan apakah seseorang bersalah atau tidak. Persoalannya menyentuh batas kekuasaan negara akan seberapa jauh boleh mengambil nyawa seseorang atas nama perlindungan warga masyarakat.

Untuk saat ini, Sarah Khalifa belum berada pada tahap akhir dari seluruh proses hukum. Putusan tersebut masih dapat diajukan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini penting karena pemberitaan mengenai hukuman mati seringkali membuat publik menganggap vonis pengadilan sebagai akhir yang otomatis berujung pada eksekusi. Padahal, sistem hukum Mesir menyediakan mekanisme untuk menguji putusan tersebut melalui proses hukum lanjutan.

Kasus ini menyisakan sebuah ironi. Seorang presenter yang dikenal publik melalui program tentang keamanan dan kriminalitas kini justru menjadi terdakwa dalam perkara kriminal paling serius di Mesir. Tetapi ironi itu tidak boleh menggantikan prinsip dasar peradilan bahwa seseorang harus dinilai berdasarkan bukti dan perannya dalam tindak pidana, bukan berdasarkan profesi, popularitas, atau citra publiknya.

Jika bukti pengadilan memang menunjukkan bahwa Khalifa memainkan peran penting dalam jaringan produksi dan perdagangan narkotika, negara memiliki alasan kuat untuk menjatuhkan hukuman berat. Karena hukumannya adalah kematian, tuntutan terhadap ketelitian pembuktian, independensi proses peradilan, dan hak terdakwa untuk membela diri menjadi jauh lebih tinggi.

Kasus Sarah Khalifa mungkin bukan hanya tentang narkoba dan hukuman mati, melainkan cermin dari pertanyaan yang lebih sulit menjawabnya atas persoalan ketika negara berusaha melindungi kehidupan masyarakat dari kejahatan, sampai di mana negara boleh menggunakan kekuasaan untuk mengambil kehidupan manusia?

Perang melawan narkoba membutuhkan ketegasan. Tetapi ketegasan hukum tidak semestinya diukur hanya dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan. Ia juga harus diukur dari seberapa adil proses yang mengantarkan seseorang menuju hukuman itu. Sebab keadilan bukan hanya tentang menghukum mereka yang terbukti bersalah. Keadilan juga tentang memastikan bahwa ketika negara menjatuhkan hukuman yang tidak dapat dibatalkan, tidak ada ruang bagi keraguan yang seharusnya masih bisa diuji di ruang pengadilan.

Dalam perkara Sarah Khalifa, pertanyaan itu kini berada di antara dua kepentingan yang sama-sama serius tentang hak masyarakat untuk terbebas dari ancaman narkotika dan hak setiap terdakwa untuk memperoleh proses hukum yang adil. Di antara keduanya, negara dituntut bukan sekadar tegas, tetapi juga sangat hati-hati. (Red)