Nelayan tradisional di perairan Laut Natuna Utara kembali mengeluhkan maraknya aktivitas kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah tangkap mereka. Sejak 25 Mei 2026, sejumlah nelayan mengaku terpaksa menghentikan aktivitas melaut dan meninggalkan lokasi penangkapan ikan karena khawatir terhadap keberadaan kapal-kapal trawl berukuran besar yang diduga berasal dari Vietnam. Kondisi tersebut mendorong Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir (LPSDP) Natuna mendesak pemerintah pusat untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan yang lebih nyata bagi nelayan lokal di kawasan perbatasan Indonesia.

Ketua LPSDP Natuna, Cherman, mengatakan para nelayan mengalami tekanan langsung di lapangan. Mereka bukan hanya kehilangan wilayah tangkap, tetapi juga menghadapi ancaman keselamatan ketika berhadapan dengan kapal-kapal besar yang beroperasi hampir tanpa henti di perairan Natuna Utara.

“Sejak 25 Mei lalu, nelayan terpaksa meninggalkan area tangkap di perairan Kepulauan Natuna Utara karena dipaksa menghindar dari kapal-kapal trawl yang kami yakini berasal dari Vietnam dan diduga beroperasi secara ilegal,” ujar Cherman dalam keterangannya, 31 Mei 2026.

Menurut Cherman yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Natuna, sedikitnya enam kapal trawl terlihat beroperasi siang dan malam di sejumlah kawasan penangkapan ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. “Sejak tanggal 25 Mei, nelayan harus pulang dengan kecewa karena di lokasi penangkapan terdapat sedikitnya enam kapal yang beroperasi tanpa henti,” katanya.

Fenomena ini kembali mengingatkan bahwa Laut Natuna Utara bukan sekadar wilayah perikanan yang kaya sumber daya, melainkan juga kawasan strategis yang selama bertahun-tahun menjadi titik rawan praktik illegal, unreported, dan unregulated fishing (IUU Fishing). Letaknya yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara membuat kawasan tersebut menjadi salah satu wilayah pengawasan laut paling kompleks di Indonesia.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa sepanjang 2025 aparat berhasil mengamankan 41 kapal yang terlibat pelanggaran perikanan di Laut Natuna Utara. Dari jumlah tersebut, enam merupakan kapal asing, terdiri atas lima kapal berbendera Vietnam dan satu kapal berbendera Malaysia.

Dalam operasi terpisah pada Mei 2025, KKP juga menangkap dua kapal Vietnam yang menggunakan alat tangkap pair trawl, metode penangkapan yang dilarang karena dinilai merusak ekosistem dasar laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, sebelumnya menegaskan bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas pencurian ikan. “Satu lagi kapal ikan asing berbendera Vietnam berhasil kita ringkus di Laut Natuna Utara,” kata Ipunk saat mengumumkan penangkapan kapal asing pada November 2025. Ia menegaskan pemerintah harus berkomitmen menjaga pengawasan laut selama 24 jam setiap hari.

Namun di sisi lain, keluhan yang disampaikan nelayan Natuna menunjukkan adanya jarak antara operasi penegakan hukum dan rasa aman yang dirasakan masyarakat di lapangan. Bagi nelayan kecil, keberadaan kapal asing tidak hanya dipandang sebagai persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman langsung terhadap sumber penghidupan mereka.

Cherman menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan wilayah laut perbatasan. Bahkan ia mempertanyakan mengapa kapal-kapal yang diduga melakukan pelanggaran dapat beroperasi relatif bebas dalam waktu yang cukup lama. “Kami menduga kapal-kapal trawl yang selama ini diberitakan ilegal justru bisa saja legal. Sebab, sulit dipercaya kapal yang benar-benar ilegal berani masuk dan menangkap ikan di laut kita secara bebas, siang dan malam, tanpa ada tindakan tegas,” ujarnya.

Pernyataan tersebut tentu menjadi kritik yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Hingga saat ini pemerintah melalui KKP tetap menegaskan bahwa berbagai kapal asing yang ditangkap di Laut Natuna Utara beroperasi tanpa izin resmi Indonesia dan telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain persoalan kedaulatan, para nelayan juga menyoroti dampak ekologis yang ditimbulkan penggunaan alat tangkap trawl. Menurut mereka, kawasan-kawasan tertentu selama ini dijaga secara turun-temurun sebagai “lumbung ikan” yang memungkinkan populasi ikan tetap lestari.

“Jika kawasan tersebut terus digarap menggunakan pukat trawl setiap hari, ekosistem laut akan rusak dan stok ikan akan habis. Dampaknya langsung dirasakan nelayan karena penghasilan mereka menurun,” kata Cherman. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan KKP yang menyebut penggunaan pair trawl dapat merusak habitat dasar laut dan menangkap ikan-ikan berukuran kecil yang seharusnya masih berada dalam fase pertumbuhan. Karena itu, alat tangkap tersebut dilarang digunakan di perairan Indonesia.

Di lapangan, persoalan yang dihadapi nelayan bukan hanya soal hasil tangkapan yang berkurang. Mereka juga mengaku menghadapi risiko keselamatan yang semakin tinggi. Kapal-kapal berukuran besar yang menarik jaring dalam kecepatan tertentu seringkali tidak mengubah haluan ketika berpapasan dengan perahu-perahu nelayan tradisional. “Jika nelayan tidak menghindar, mereka berisiko ditabrak dan tenggelam karena kapal-kapal tersebut tidak bergeser saat mengoperasikan pukat trawl,” ujar Cherman.

Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan Natuna tidak dapat dilihat semata-mata sebagai isu keamanan laut atau penegakan hukum. Di balik angka-angka penangkapan kapal asing dan patroli laut, terdapat kehidupan ribuan keluarga nelayan yang bergantung pada laut sebagai sumber penghasilan utama.

Laut Natuna Utara selama ini kerap disebut sebagai salah satu kawasan perikanan paling kaya di Indonesia. Namun ironi muncul ketika nelayan lokal justru merasa semakin sulit menangkap ikan di wilayah yang secara hukum berada dalam yurisdiksi negaranya sendiri.

Pada titik inilah kehadiran negara tidak cukup hanya diukur dari jumlah kapal patroli atau banyaknya kapal asing yang ditangkap. Yang lebih penting adalah apakah nelayan di garis depan perbatasan benar-benar merasakan perlindungan saat mereka melaut. Sebab bagi masyarakat pesisir Natuna, kedaulatan bukan sekadar garis pada peta atau istilah dalam dokumen hukum internasional. Kedaulatan hadir dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu kemampuan seorang nelayan untuk berangkat mencari ikan di lautnya sendiri tanpa rasa takut, lalu pulang dengan hasil tangkapan yang layak, dan meyakini bahwa negara berdiri di belakang untuk melindungi mereka. (Red)