Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dukungan penuh terhadap empat langkah strategis yang disiapkan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan itu disampaikan saat menerima kunjungan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pertemuan tersebut membahas arah baru program MBG yang akan lebih difokuskan pada kelompok rentan dan wilayah yang selama ini belum tersentuh secara optimal.

Langkah yang ditempuh BGN menandai perubahan penting dalam pelaksanaan salah satu program prioritas nasional tersebut. Jika sebelumnya perhatian publik lebih banyak tertuju pada perluasan jumlah penerima manfaat, kini pemerintah mulai menggeser fokus ke efektivitas intervensi gizi dan ketepatan sasaran.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang memaparkan empat kebijakan utama yang akan menjadi fondasi pembenahan program MBG. Keempat langkah tersebut meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta penyusunan skema khusus pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Nanik, fokus penerima manfaat akan diarahkan pada kelompok yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. "Untuk refocusing penerima manfaat, kami memerlukan dukungan Kementerian Kesehatan. Sebab fokus sasaran penerima manfaat MBG ke depan adalah kalangan 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita)," ujar Nanik.

Kebijakan tersebut sejalan dengan hasil evaluasi dan masukan para pakar gizi yang menilai bahwa intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekolah dasar. BGN juga telah menegaskan bahwa wilayah 3T akan menjadi prioritas utama dalam distribusi program MBG ke depan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut positif perubahan arah kebijakan tersebut. Ia bahkan menawarkan dukungan tenaga ahli kesehatan masyarakat, dokter anak, dan pakar gizi dari lingkungan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat implementasi program. "Silakan siapa pun yang dipilih, kami menyiapkan yang terbaik," kata Budi.

Dukungan Kementerian Kesehatan dinilai penting karena kelompok 3B selama ini menjadi fokus utama upaya penurunan stunting, anemia ibu hamil, serta perbaikan kualitas tumbuh kembang anak.

Perubahan arah kebijakan ini muncul di tengah besarnya skala program MBG. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp268 triliun untuk mendukung program tersebut. BGN juga menargetkan puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Namun setelah lebih dari satu tahun berjalan, sejumlah evaluasi menunjukkan bahwa perluasan cakupan penerima manfaat belum selalu berbanding lurus dengan dampak perbaikan gizi. Karena itu, pimpinan baru BGN memilih memperkuat kualitas layanan dan ketepatan sasaran.

BGN sebelumnya juga telah mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani kelompok 3B. Bahkan, satuan yang tidak menjalankan kebijakan tersebut terancam dikenai sanksi administratif. Pendekatan ini mendapat dukungan dari sebagian kalangan kesehatan masyarakat. Mereka menilai fokus pada ibu hamil dan balita lebih sesuai dengan konsep "window of opportunity" atau masa emas pertumbuhan anak, ketika intervensi gizi memberikan dampak terbesar terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Meski demikian, kebijakan refocusing juga memunculkan sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak. Kelompok yang mendukung menilai langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk melakukan koreksi kebijakan berdasarkan data dan evaluasi lapangan. Prioritas terhadap wilayah 3T serta kelompok 3B dianggap dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mempercepat penurunan stunting nasional.

Sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa perubahan sasaran program harus dilakukan secara transparan dan berbasis data agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Beberapa kalangan juga mempertanyakan nasib infrastruktur dapur MBG yang telah dibangun atau direncanakan sebelumnya setelah adanya kebijakan moratorium pembangunan dapur baru. Diskusi publik mengenai efektivitas anggaran, tata kelola SPPG, dan keberlanjutan investasi mitra program masih terus berlangsung.

Pertemuan di Kementerian Kesehatan juga menjadi momentum perkenalan dua wakil kepala BGN yang baru, yakni Agustina Arumsari yang memiliki pengalaman panjang di bidang audit keuangan, serta Mayjen TNI Trenggono yang diharapkan memperkuat aspek pengawasan dan pelaksanaan program.

Nanik menegaskan bahwa kepemimpinan BGN kini dijalankan secara kolektif dan kolegial. "Saya hanya sebagai ketua kelas saja. Semua akan kami putuskan bersama." Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa BGN ingin membangun tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel setelah berbagai evaluasi yang muncul selama pelaksanaan MBG.

Keputusan untuk memusatkan perhatian pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menunjukkan kesadaran bahwa persoalan gizi tidak dimulai ketika anak duduk di bangku sekolah, melainkan jauh sebelumnya—bahkan sejak dalam kandungan. Di sanalah kualitas generasi masa depan mulai dibentuk. 

Jika kebijakan baru ini mampu dijalankan secara konsisten, transparan, dan berbasis ilmu pengetahuan, maka MBG berpeluang menjadi lebih dari sekadar program bantuan pangan. Ia bisa menjadi investasi jangka panjang yang menentukan apakah bonus demografi Indonesia pada 2045 benar-benar berubah menjadi generasi emas, atau hanya tinggal slogan yang berulang dalam pidato-pidato seorang presiden. (Red)