Di tengah derasnya arus informasi dan kebisingan wacana politik yang silih berganti, kita sering lupa bahwa imajinasi kolektif sebuah bangsa tidak hanya lahir dari ruang-ruang legislasi, melainkan juga dari narasi budaya yang tertuang dalam seni. Film, sebagai salah satu medium paling berpengaruh, memiliki kemampuan unik untuk melintasi batas waktu, menangkap kegelisahan zaman, dan menantang kita untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan. Ia dapat menjadi laboratorium pikiran, tempat di mana skenario masa depan diuji coba sebelum benar-benar terwujud dalam realitas. Melalui lensa inilah kita diajak menengok sebuah refleksi distopia yang tajam tentang Indonesia, sebagai sebuah cermin yang menuntut kita untuk menimbang kembali apa yang sebenarnya ingin kita bangun di atas tanah air ini.

Sebab ada kalanya sebuah film tidak sekadar menjadi hiburan visual, melainkan juga menjadi ruang perenungan, menjadi cermin yang memantulkan kemungkinan masa depan sekaligus kegelisahan masa kini. Film memiliki kekuatan naratif yang mampu menerjemahkan kompleksitas sosiopolitik menjadi pengalaman emosional yang personal dan bisa menjadi cara paling halus untuk mengajukan pertanyaan yang sulit dijawab oleh diskusi politik formal atau debat ideologi yang kerap bising di ruang publik.

Salah satu film Indonesia yang berani menempuh jalan tersebut adalah Alif Lam Mim (ALA MEM), karya sutradara Anggy Umbara bersama rumah produksi FAM Pictures. Film ini menghadirkan sebuah imajinasi spekulatif tentang Indonesia pada tahun 2036, sebuah masa depan distopia yang digambarkan telah mengalami transformasi struktural secara radikal. Bercerita tentang Indonesia di tahun 2036, di mana negeri ini dikuasai oleh rezim yang mengusung ideologi liberalisme secara totaliter. 

Namun kita perlu berhenti sejenak dan membedah makna kata “liberal” yang dimaksud. Dalam khazanah pemikiran politik, kata ini seringkali memicu respons yang terpolarisasi. Bagi sebagian kalangan, liberalisme adalah sinonim dari kebebasan berpikir, keterbukaan, dan penghargaan martabat individu sebagai fondasi dari demokrasi modern. Namun, bagi kelompok lain, liberalisme sering dianggap sebagai antitesis terhadap tradisi, agama, dan nilai-nilai komunal yang telah lama menjadi perekat kehidupan masyarakat Timur.

Ketegangan ini membawa kita pada pertanyaan fundamental: apa sebenarnya yang dimaksud dengan “liberal” dalam semesta Alif Lam Mim? Apakah ia benar-benar sebuah kebebasan yang memberi ruang bagi setiap individu untuk menentukan hidupnya sendiri, ataukah justru sebuah ideologi hegemonik yang secara perlahan mencabut akar identitas bangsa?

Pertanyaan ini sebenarnya menggemakan perdebatan panjang dalam sejarah intelektual Indonesia. Sejarah mencatat bagaimana diskursus ini tumbuh subur, misalnya melalui pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) pada awal 1970-an. Melalui gagasan pembaruan pemikiran Islam, pluralisme, dan sekularisasi, Cak Nur mencoba mendamaikan antara keislaman dan modernitas. Diskusi ini kemudian berlanjut dengan intens pada dekade 2000-an melalui tokoh seperti Ulil Abshar Abdalla dan Jaringan Islam Liberal (JIL), yang mengedepankan pendekatan hermeneutika sebagai upaya untuk membaca teks agama melalui kacamata yang lebih kontekstual dan dinamis.

Dalam realitas sejarah, perdebatan itu berlangsung di ruang akademik dan media. Namun dalam Alif Lam Mim, imajinasi tersebut ditarik ke sisi ekstrimitas, bahwa gagasan liberalisme berkembang begitu luas hingga menjadi worldview dominan yang mengeliminasi suara-suara alternatif.

Film ini membuka kisahnya dengan prolog yang provokatif: “2026 Revolusi berakhir. Indonesia menjadi negara liberal yang terlihat damai, aman, dan anti-kekerasan. Hak asasi menjadi prioritas, aparat negara tidak diperbolehkan menggunakan peluru tajam dan diganti peluru karet. Kemampuan bela diri menjadi kebutuhan sangat penting untuk para penegak hukum maupun pelanggar hukum.”

Narasi ini menciptakan paradoks yang tajam. Negara diklaim damai, namun di baliknya tersimpan instabilitas yang memaksa setiap warga untuk menjadi petarung. Di sinilah film mulai menggugat: dapatkah masyarakat yang mendewakan kebebasan absolut tanpa landasan moral yang kokoh tetap menjaga ketertiban?

Prolog itu berlanjut dengan transformasi politik yang lebih drastis: “Sepuluh tahun dari revolusi paling akhir, semenjak 2015 sampai 2025 berhasil merevisi dasar negara Pancasila menjadi Catursila. Penghapusan sila pertama dari dasar negara.”

Secara sosiopolitik, menghapus sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya memutus hubungan ontologis antara masyarakat Indonesia dan spiritualitasnya. Dengan demikian, film ini sedang menyentuh "saraf sensitif" bangsa, yakni relasi antara agama dan negara yang telah menjadi debat klasik sejak sidang BPUPKI. Dengan menanggalkan sila pertama, film ini menggambarkan sebuah masyarakat yang tercerabut dari akar transendentalnya, yang secara sosiologis mungkin akan berujung pada kekosongan makna (anomie).

Namun, Alif Lam Mim tidak terjebak dalam pidato politik yang kering. Film ini tetap membumi melalui pergulatan batin para karakternya. Sebuah dialog personal muncul sebagai antitesis dari kegaduhan ideologi: “Aku takut jadi istri yang punya hati suaminya yang tak lagi bisa mendengar hatinya sendiri.”

Kalimat ini menjadi jangkar emosional film. Menyiratkan bahwa saat ideologi menjadi terlalu dominan, manusia seringkali kehilangan kemampuan untuk "mendengar" (intuisi). Ketika rasionalitas dan ideologi mengabdi pada kekuasaan, ruang bagi empati dan suara hati justru menyempit.

Kritik tajam lainnya terselip dalam pernyataan: "Kalau idealis lama-lama jadi ekstrimis." Pernyataan ini merupakan refleksi bagi semua spektrum ideologi. Baik itu agama, nasionalisme, maupun liberalisme ketika dijalankan dengan kefanatikan buta, ia akan berubah menjadi ekstremisme yang destruktif. Sejarah manusia membuktikan bahwa ideologi apa pun jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati akan cenderung melahirkan pola pikir hitam-putih.

Barangkali sebagai penyeimbang, film ini menyisipkan referensi intelektual, ada karakter seorang Kyai yang dokter.  Membuat kita ingat kepada Ibnu Sina. Menimbang karakter yang diangkatnya boleh jadi sebagai penghormatan terhadap tradisi keilmuan Islam klasik. Sebab Ibnu Sina (Avicenna) bukanlah sosok yang memisahkan antara spiritualitas dan sains. Baginya, pemahaman atas alam semesta adalah bentuk lain dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Dalam sosok tersebut, agama dan rasionalitas adalah dua sisi dari satu koin yang sama.

Di sinilah refleksi terdalam Alif Lam Mim tersembunyi. Peradaban tidak pernah dibangun hanya oleh kebebasan tanpa batas (yang cenderung anarkis) atau tradisi tanpa nalar (yang cenderung kaku). Peradaban tumbuh dari dialog panjang antara keduanya. 

Namun kita harus memandang Alif Lam Mim bukan sebagai ramalan apokaliptik yang pasti terjadi, melainkan sebagai peringatan (warning) imajinatif jika memang benar nantinya liberalisme menguasai worldview kebangsaan. Film ini mengajak kita merenung apakah kita sedang bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif, atau justru menuju pendangkalan jiwa di balik topeng modernitas?

Masa depan bangsa tidak ditentukan oleh satu ideologi tunggal. Ia dibentuk oleh percakapan panjang antara sejarah, keyakinan, ilmu pengetahuan, dan nurani yang terus dijaga. Pertanyaan paling mendasar yang tersisa setelah layar digulung adalah pertanyaan tentang kesadaran diri di tengah kebisingan politik dan janji-janji masa depan yang ditawarkan oleh berbagai ideologi, apakah kita masih mampu mendengar suara hati kita sendiri? 

Karena ketahanan sebuah bangsa tidaklah hanya diukur dari konstitusi yang tertulis di atas kertas, tetapi dari kedalaman nurani setiap individu yang menghuni di tanah air tercinta sebagai bangsa Indonesia. (Red)