Dalam sebuah diskusi mengenai identitas dan keamanan di perantauan, pandangan Dwi Sasetyaningtyas seolah menyingkap sebuah realitas tajam bahwa paspor Inggris terasa jauh lebih berdaya guna ketimbang paspor Indonesia. Pernyataan yang meluncur darinya mungkin terdengar pragmatis, namun besar kemungkinan lahir dari observasi mendalam atas peta geopolitik dunia setelah sekian lama menetap di negeri orang.

Ada asumsi kuat bahwa Inggris, dengan kedudukannya dalam persemakmuran Inggris Raya, memiliki posisi istimewa yang membuatnya relatif aman dari pusaran konflik. Dalam situasi genting, dokumen kewarganegaraan memang bertransformasi menjadi satu-satunya sandaran bagi seorang diaspora. Di titik ini, fungsi paspor tidak lagi sekadar kunci untuk melintasi perbatasan negara secara legal. Saat sebuah wilayah jatuh ke titik nadir peperangan, selembar buku kecil berlambang negara itu menjadi garis tipis yang memisahkan hidup dan mati, dan bukan lagi sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah jaminan keselamatan.

Esensi inilah yang menjadi pesan sentral dalam film Airlift. Lebih dari sekadar tontonan sinematik, karya ini hadir sebagai cermin bagi siapa pun yang tengah merajut nasib jauh dari tanah kelahiran. Menontonnya akan membawa kita pada renungan mendalam mengenai makna selembar paspor dan hakikat tanah air yang sesungguhnya.

Menyaksikan karya sutradara Raja Krishna Menon ini membuat imajinasi kita membumi. Penonton tidak sedang disuguhi heroisme fiktif yang bombastis.  Kita dihadapkan pada rekonstruksi atas kerentanan manusia ketika ruang hidup atau negeri tempat mengais rezeki tiba-tiba luluh lantak oleh agresi. Mengangkat kisah nyata diaspora India yang terjebak di tengah kecamuk Perang Teluk, film ini menegaskan bahwa dalam pusaran kekacauan, identitas legal sering kali menjadi satu-satunya juru selamat yang tersisa.

Airlift merupakan film thriller sejarah India tahun 2016 yang mendokumentasikan evakuasi masif warga India dari Kuwait selama invasi Irak tahun 1990. Dibintangi oleh Akshay Kumar, narasi ini diangkat dari peristiwa nyata "Operasi Airlift", sebuah palagan kemanusiaan yang tercatat dalam Guinness World Records sebagai evakuasi sipil melalui udara terbesar dalam sejarah dunia. Namun, di balik kemegahan rekor tersebut, tersimpan luka sejarah yang dalam bagi negara yang menjadi latar kejadiannya.

Selain persoalan paspor, hal lain yang tak kalah menarik adalah keputusan Pemerintah Kuwait untuk melarang penayangan film ini di negaranya. Larangan tersebut tentu berpijak pada alasan politis yang fundamental. Dalam rekonstruksi penyerangan tentara Irak ke Kuwait, film ini menggambarkan seolah-olah penguasa Kuwait saat itu telah raib, meninggalkan warga sipil, termasuk ribuan diaspora India berjuang sendiri tanpa pembela. Representasi semacam itu menjadi titik sensitif bagi sebuah bangsa yang masih merawat luka sejarah dan menjaga narasi resmi mengenai cara mereka menangani krisis tersebut.

Bagi Pemerintah Kuwait, kedaulatan adalah harga mati yang terus diupayakan meski di bawah tekanan invasi yang mencekam. Namun, bagi sang sineas, sudut pandang yang ditonjolkan adalah kekosongan kekuasaan (power vacuum) yang dirasakan langsung oleh rakyat jelata. Dalam konteks ini, film bukan lagi sekadar medium hiburan, melainkan sebuah tafsir atas sejarah. Dan dalam banyak palagan politik, tafsir seringkali dianggap lebih berbahaya daripada fakta itu sendiri.

Melalui lensa kamera, film ini mencoba merekonstruksi kengerian situasi perang. Saat pemuda-pemuda asing menenteng senjata dan melakukan amuk massa, sebuah pemandangan yang lazim menyertai revolusi atau kudeta. Kita diajak menyaksikan bagaimana peradaban yang dibangun puluhan tahun bisa runtuh hanya dalam hitungan jam. Di tengah kekacauan (chaos), garis antara benar dan salah menjadi pudar. Seseorang bisa tiba-tiba tersungkur diterjang peluru, membiarkan darah mengucur dan menggenang tanpa sempat bertanya mengapa. Di masa revolusi, pelatuk senjatalah yang paling banyak bicara. Ketika institusi negara lumpuh, hukum menjadi kabur, dan moralitas kemanusiaan akhirnya dipertaruhkan di ujung laras.

Di titik inilah Airlift memancarkan esensinya. Tidak sebagai film perang, melainkan sebuah drama kemanusiaan yang mendalam. Dengan latar belakang Agustus 1990, narasi film ini menghidupkan kembali detik-detik mencekam saat tentara Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Invasi tersebut menjadi lonceng pembuka bagi Perang Teluk (1990–1991), sebuah konflik hebat yang mengguncang stabilitas geopolitik Timur Tengah dan memicu keterlibatan koalisi internasional di bawah pimpinan Amerika Serikat.

Dunia seakan berputar terbalik dalam waktu singkat. Hanya dalam hitungan jam, kota-kota strategis di Kuwait jatuh ke tangan lawan, roda pemerintahan lumpuh seketika, dan ribuan warga asing terjebak dalam pusaran konflik tanpa perlindungan hukum maupun militer. Di tengah kekacauan sistemik itulah Ranjit Katyal (diperankan oleh Akshay Kumar) berada. Sebagai pengusaha kaya yang awalnya merasa lebih "Kuwait" ketimbang India, ia tiba-tiba tersentak oleh realitas pahit. Ia mendapati dirinya bersama sekitar 170.000 warga India lainnya terdampar di zona merah. Angka ini bukanlah statistik semata di saat itu. Komunitas India merupakan salah satu diaspora terbesar di Kuwait yang mengisi berbagai lini kehidupan, mulai dari tenaga profesional hingga buruh migran.

Tragedi perang menjadi titik balik bagi Ranjit untuk menanggalkan ego dan kenyamanan hidupnya sebagai seorang konglomerat. Menyadari bayang-bayang maut yang mengintai keluarganya dan sesama warga negara, ia mengambil tanggung jawab besar untuk mengorganisasi kamp perlindungan. Ia terjun langsung ke dalam labirin negosiasi yang rumit dengan para pejabat Irak serta pemerintah India demi menjamin jalur kepulangan yang aman. Amman, Yordania, kemudian mencuat sebagai titik krusial dalam misi penyelamatan ini. Mengingat jalur udara langsung dari Kuwait telah tertutup rapat, satu-satunya harapan yang tersisa adalah menempuh perjalanan darat yang sangat berisiko menuju perbatasan Yordania.

Secara historis, apa yang digambarkan dalam film ini berpijak pada basis data yang mencengangkan. Menilik kisah nyatanya, operasi evakuasi tersebut melibatkan 488 penerbangan komersial Air India selama 59 hari guna menyelamatkan sekitar 170.000 hingga 177.000 jiwa antara Agustus hingga Oktober 1990. Arsip resmi pemerintah India mencatat bahwa misi kemanusiaan ini berlangsung marathon dari 13 Agustus hingga 11 Oktober 1990. Dalam kurun waktu hampir dua bulan, rata-rata delapan hingga sembilan penerbangan dikerahkan setiap hari. Skala masif dan konsistensi luar biasa inilah yang kemudian menorehkan tinta emas dalam Guinness World Records sebagai evakuasi sipil terbesar melalui udara dalam sejarah modern.

Namun, evakuasi ini melampaui sekadar kerumitannya persoalan logistik, melainkan ujian supremasi diplomasi dan nurani kemanusiaan. Pemerintah India kala itu dipaksa melakukan manuver negosiasi yang rumit dengan otoritas Irak dan pemerintah Yordania, sembari membereskan karut-marut administrasi ribuan warga yang kehilangan dokumen di tengah pelarian. Di sisi lain, maskapai nasional harus mempertaruhkan keselamatan awak dan armada pesawatnya di wilayah udara yang sangat tidak stabil. Tanpa koordinasi yang tepat, operasi ini berisiko besar berubah menjadi tragedi pembantaian massal di tengah zona konflik.

Tentu saja, sebuah film bukanlah dokumen sejarah yang steril dari sentuhan artistik. Ia memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan, memadatkan waktu, dan mendramatisasi situasi demi kepentingan narasi. Tokoh Ranjit Katyal, misalnya, merupakan representasi yang terinspirasi dari beberapa sosok nyata di komunitas India di Kuwait, salah satunya adalah pengusaha Mathunny Mathews, meski tidak identik secara personal. Di sinilah batas antara fakta sejarah dan fiksi sinematik berkelindan. Tapi film mencoba menghadirkan wajah personal dari sebuah tragedi kolektif, agar penonton memiliki jangkar emosional yang bisa diikuti dan dipercaya.

Pelarangan tayang film ini di Kuwait pun dapat dipahami melalui lensa sensitivitas nasional. Bagi pihak-pihak tertentu, penggambaran negara yang seolah-olah "absen" dan tanpa perlindungan di awal invasi dianggap mereduksi upaya perlawanan serta langkah diplomatik yang sebenarnya dilakukan otoritas setempat. Namun di sudut pandang berbeda, Airlift justru menyoroti realitas pahit bahwa dalam momen krisis, pihak yang paling rentan selalu warga sipil, bukan elite politik. Ketegangan antara menjaga martabat kedaulatan negara dan mendahulukan keselamatan nyawa individu inilah yang menjadi sumbu utama perdebatan dalam film ini.

Lebih jauh lagi, Airlift bicara dengan lantang tentang krisis identitas, tentang diaspora yang hidup di antara dua tanah air. Memotret seseorang yang mungkin merasa lebih "Kuwait" daripada "India" dalam kesehariannya, namun ketika fajar perang menyingsing, paspor menjadi satu-satunya identitas yang diakui dunia. Nasionalisme di sini bukan lagi sekadar slogan di atas podium, melainkan pengalaman pahit yang konkret tentang siapa yang akan menjemput dan menyelamatkanmu ketika negara tempatmu berpijak telah runtuh? Di hadapan moncong senjata, segala status sosial dan kekayaan menguap seketika, menyisakan sebuah pertanyaan eksistensial yang getir: "Negara mana yang benar-benar mengakuimu sebagai miliknya?”

Dalam konteks global hari ini, ketika konflik, arus migrasi paksa, dan ketidakpastian geopolitik terus membayangi dunia, kisah ini terasa semakin relevan. Kita telah menyaksikan berbagai evakuasi besar dalam dua dekade terakhir, mulai dari krisis di Lebanon, keruntuhan di Libya, hingga palagan di Ukraina. Namun, Operasi Airlift 1990 tetap berdiri tegak sebagai tonggak sejarah karena skalanya yang masif dan berlangsung di era dengan teknologi yang sangat terbatas. Tanpa sokongan internet, koordinasi GPS, maupun ponsel pintar, memobilisasi 170.000 nyawa adalah sebuah mukjizat organisasi dan keteguhan mental yang nyaris mustahil diulang.

Airlift bukanlah sekadar film tentang deru mesin pesawat yang lepas landas. Tapi merupakan narasi tentang keberanian sipil, solidaritas diaspora, dan diplomasi sunyi yang kerap kali luput dari catatan utama sejarah. Karya ini seolah ingin mengingatkan kita bahwa di tengah gempita suara tembakan dan ambisi besar politik para penguasa, yang paling sering terabaikan adalah wajah-wajah biasa: para buruh migran, ibu rumah tangga, dan anak-anak yang hanya memiliki satu impian sederhana—pulang dengan selamat.

Berbicara Dwi Sasetyaningtyas di awal tulisan ini untuk menggarisbawahi sebuah realitas getir yang tak bisa kita pungkiri bahwa seringkali, derajat keamanan seseorang ditentukan oleh warna sampul paspor yang ia genggam. Namun, melalui Airlift, kita belajar sebuah pesan yang lebih tinggi ketika negara seolah "absen" atau lumpuh, maka kemanusiaanlah yang harus mengambil alih peran tersebut.

Mungkin di situlah letak esensi sejarah yang sesungguhnya. Sejarah bukan hanya milik para jenderal yang memenangkan pertempuran atau presiden yang menandatangani perjanjian damai. Sejarah juga milik mereka yang berdiri dalam antrean panjang di bandara darurat, mendekap koper kecil berisi sisa-sisa kehidupan, dengan satu harapan yang paling purba: selamat sampai ke rumah yang sudi menampungnya kembali. (Sal)