Ada film yang tampak seperti dongeng kolosal: pedang, benteng, darah, dan pekik kemenangan. Tetapi kadang, justru dari kisah yang demikian megah, kita menemukan pertanyaan yang paling manusiawi tentang siapa yang layak memimpin, dan lebih jauh lagi dari mana legitimasi kekuasaan itu berasal?

Baahubali: The Epic adalah versi remaster berdurasi 3 jam 44 menit yang menggabungkan dua film asli, Baahubali: The Beginning (2015) dan Baahubali 2: The Conclusion (2017), menjadi satu kesatuan cerita. Dirilis pada 31 Oktober 2025 untuk merayakan ulang tahun ke-10 waralaba tersebut. Produksi ini guna menyederhanakan narasi dengan memangkas adegan-adegan non-esensial namun tetap mempertahankan skala visual yang megah. Film ini disutradarai oleh S.S. Rajamouli dan diproduksi oleh Arka Media Works, yang menampilkan perbaikan teknis seperti visual yang ditingkatkan dan tata suara Dolby Atmos.

Film ini berlatar Kerajaan Mahishmati dan mengikuti perjalanan dua generasi pahlawan. Masa Lalu: mengisahkan persaingan antara Amarendra Baahubali yang dicintai rakyat dan saudaranya yang licik, Bhallaladeva, dalam memperebutkan tahta. Pengkhianatan keluarga menyebabkan kematian tragis Amarendra di tangan abdi setianya, Kattappa. Masa Sekarang: Putranya, Mahendra (Sivudu), yang dibesarkan di sebuah desa suku tanpa mengetahui asal-usulnya, akhirnya menemukan warisan kerajaannya. Ia memimpin pemberontakan untuk membebaskan ibunya, Devasena, dan menggulingkan rezim kejam Bhallaladeva.

Perubahan dalam versi The Epic untuk melakukan beberapa penyesuaian dalam alur cerita. Seperti pemangkasan lagu “Kannaa Nidurinchara” dan urutan romansa antara Sivudu dan Avantika yang dipadatkan menjadi montase. Supaya cerita lebih fokus pada inti konflik antara Baahubali dan Bhallaladeva, dengan pengantar Kerajaan Mahishmati yang ditampilkan dalam 10 menit pertama. Film ini tersedia di beberapa platform Streaming Digital dan tayang di Netflix sejak 25 Desember 2025. Penayangan ulang film ini juga digunakan untuk mempromosikan film animasi 3D terbaru berjudul Baahubali: The Eternal War dan konfirmasi pengerjaan Baahubali 3 di proyek mendatang.

Pesan kolosal dari film ini tentang antara pemimpin yang punya legitimasi dan yang tidak punya legitimasi. Dalam narasi visual yang hebat itu tersembunyi pelajaran tentang kekuasaan: apa yang membuat seorang pemimpin benar-benar memimpin. Legitimasi itu tidak otomatis tercipta hanya karena ia naik tahta. Legitimasi lahir dari asalnya, dari proses pilihannya, dan dari bagaimana ia memaknai perannya di hadapan rakyat.

Konteks Indonesia bisa juga antara yang dipilih langsung (rakyat) dan tidak langsung (melalui DPR). Pemimpin dalam sistem demokrasi modern tidak hanya diukur oleh formalitas prosedural. Ada ruang di mana suara rakyat tampak langsung menentukan arah negara dan ada pula ruang di mana kesepakatan elite politik seringkali mengambil alih keputusan fundamental. Pertanyaan besar yang sama mengemuka: dari mana kekuasaan memperoleh legitimasi sejatinya? Apakah dari suara rakyat yang nyata, atau dari mekanisme representasi yang sering kali dikelola oleh segelintir kekuatan?

Memang, dalam cerita Baahubali, suara iburatu Sivaghami adalah hukum, dan menjatuhkan pilihan pada Baahubali adalah pilihan yang sesuai dengan representasi rakyat Mahishmati. Tapi tak dapat terhindarkan impian Bhalladeva karena ambisi ayahnya ingin merebut tahta demi masa depan darah keluarganya. Dalam film, pilihan itu bukan hanya soal siapa yang lebih kuat secara fisik maupun politik. Tapi berbicara tentang siapa yang mewakili suara rakyat yang sesungguhnya.

Apakah sang pemimpin itu representasi (pilihan) rakyatnya ataukah ambisi sekelompok golongan (oligarki). Antara berjuang demi mandat rakyat ataukah mandat oligarki, yang dalam film digambarkan dengan menempatkan dua figur besar sebagai kutub: satu sebagai pemimpin yang berpijak pada kehendak rakyat, satu lagi sebagai penguasa yang dilahirkan oleh ambisi dan elite (dengan representasi ayah Bhallaladeva).

Meski hukum negara adalah hukum person Sivaghami, benar pernyataannya bahwa mental pemimpin itu ia yang mampu menyelamatkan banyak (nyawa) rakyatnya, sementara mental prajurit panglima hanyalah membunuh banyak musuh. Perbedaan kontras antara Baahubali dan Bhallaladeva saat perang melawan Kerajaan Kalakeya yang barbar sebagai inti dramatis film. Dalam medan perang Mahishmati, sesungguhnya yang dipertaruhkan adalah esensi kepemimpinan: apakah ia hadir untuk menyelamatkan kehidupan atau sekadar memproduksi kemenangan atas musuh. Di situlah perbedaannya. 

Dalam konteks pemimpin Indonesia, apakah ia lebih menyejahterakan rakyatnya, atau malah “membunuh” rakyatnya dengan berkata “antek asing”. Demikian legitimasinya diuji bukan hanya pada retorika semata, melainkan pada tindakan nyata yang dirasakan oleh rakyat jelata. Dalam politik kontemporer, pernyataan seperti ini sering kali menjadi alat untuk mengalihkan perhatian dari persoalan substansi kesejahteraan rakyat. Apakah pemerintah benar-benar meningkatkan kualitas hidup warganya, atau justru mempertajam polarisasi demi keuntungan sempit.

Apakah ia seperti Baahubali yang bergotong-royong membangun tebing dan pasak penampungan sumber daya (bendungan) atau lebih membangun tebing dan pasak mercusuar dengan selalu mematungkan kata-kata (seperti Bhallaladeva) di hadapan pemimpin dunia, “Kami bangsa yang bahagia.. Kami sudah swasembada.. Kami mendukung juga ada keselamatan Israel.” Retorika itu menggema dalam pernyataan besar yang sering kali terdengar megah, tetapi terkadang hampa di depan realitas sosial. Bangunan simbol adalah mercusuar bisa memesona, tetapi tidak selalu menjawab kebutuhan rakyat untuk air, pangan, pendidikan, dan keadilan. Pemimpin yang lebih suka mematungkan kata-kata sering kali kalah oleh tuntutan rakyat yang butuh bukti nyata.

Narasi film Baahubali bukan sekadar dongeng heroik tentang perebutan tahta. Ia adalah refleksi mendalam tentang legitimasi kekuasaan, tentang bagaimana seorang pemimpin dipilih, bagaimana ia dipahami oleh rakyatnya, dan bagaimana ia menempatkan diri bukan sebagai monumen, tetapi sebagai pelayan rakyat. Ada relevansi dari Kerajaan Mahishmati pada dunia modern Indonesia tentang satu hal yang tetap relevan, yaitu legitimasi yang hakiki adalah legitimasi yang dilahirkan oleh rakyat dan diwujudkan dalam tindakan nyata yang menyelamatkan kehidupan.

Kita hidup di sebuah republik yang terus bertanya kepada dirinya sendiri: apakah pemimpin lahir dari suara rakyat, atau dari ruang-ruang rapat yang tertutup? Apakah demokrasi sungguh milik banyak orang, atau sekadar prosedur yang dipinjam oleh segelintir elite? Benar juga pernyataan Sivaghami bahwa mental pemimpin itu ia yang mampu menyelamatkan banyak (nyawa) rakyatnya, sementara mental prajurit panglima hanyalah membunuh banyak musuh.

Di sini film memberi kita garis yang tajam tentang pemimpin yang bukan panglima. Panglima mengukur kemenangan dengan jumlah musuh yang tumbang, sementara pemimpin mengukur kemenangan dengan jumlah rakyat yang hidup. Dalam politik modern perbedaan itu sering kabur di saat kita menyaksikan bagaimana bahasa perang masuk ke dalam bahasa negara: musuh, pengkhianat, antek asing. Dengan kata-kata menjadi senjata untuk “memelintir” fakta. 

Di situlah perbedaan antara pemimpin dan panglima, atau antara leadership dan managerial. Apakah sang pemimpin itu representasi (pilihan) rakyatnya ataukah ambisi sekelompok golongan (oligarki). Apakah ia lebih menyejahterakan rakyatnya, atau malah “membunuh” rakyatnya dengan berkata “antek asing” sebagai jenis lain pembunuhan yang tak selalu membutuhkan pedang. Cukup dengan stigma. Cukup dengan propaganda. Cukup dengan menjadikan rakyat sebagai alat untuk meneguhkan kekuasaannya.

Baahubali bekerja bersama rakyat. Ia mengangkat batu, menahan beban, membangun bendungan: sesuatu yang berguna, sesuatu yang sunyi. Sementara Bhalladeva membangun mercusuar sebagai sesuatu yang terlihat, sesuatu yang megah. Ia mematungkan kata-kata. Ia ingin dikenang bukan karena rakyat kenyang, tetapi karena dunia bertepuk tangan.

Dan barangkali, di situlah tragedi kekuasaan menohok kita ketika pemimpin lebih sibuk membangun simbol daripada membangun kehidupan. Demikian Mahishmati adalah cermin. Ia bukan hanya kerajaan dalam film, tetapi juga metafora bagi bangsa manapun yang sedang bertanya: siapa pemimpin yang sah. Legitimasi bukan soal siapa yang paling keras bersuara. Legitimasi bukan soal siapa yang paling tinggi berdiri di podium dunia. Legitimasi adalah soal apakah rakyat merasa dilindungi.

Dan mungkin, dalam politik, pertanyaan paling sederhana selalu kembali bergema seperti yang dikatakan iburatu Sivaghami, tentang apakah pemimpin itu menyelamatkan banyak nyawa rakyatnya, atau hanya memenangkan banyak pertempuran di percaturan diplomasi dunia. Di sinilah film Baahubali bersentuhan dengan dunia nyata. Politik sering kali berubah menjadi panggung pertunjukan kata-kata. Pemimpin dipaksa terlihat besar di hadapan dunia, meskipun rakyatnya belum tentu kenyang. Retorika menjadi patung, sementara kenyataan sering kali tetap luka. 

Dan di Indonesia, pertanyaan tentang legitimasi itu selalu aktual. Dalam demokrasi elektoral, pemimpin bisa lahir dari pilihan langsung rakyat, tetapi juga bisa dibentuk oleh kompromi elite, oleh transaksi politik, oleh oligarki yang mengatur arah kekuasaan. Maka pertanyaannya bukan sekadar siapa yang menang, tetapi siapa yang benar-benar mewakili. Bahubali mengajarkan bahwa legitimasi bukan hanya soal prosedur, tetapi soal keberpihakan. Pada kisah Bhallaladeva mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa cinta rakyat hanyalah ambisi yang disucikan.

Film epik ini seperti sebuah cermin besar bagi nuansa politik yang kita perjuangkan: apakah pemimpin hadir untuk menyelamatkan banyak nyawa rakyatnya, atau hanya untuk memenangkan banyak pertempuran demi takhta kekuasaan. Sejarah selalu mencatat bahwa kerajaan bisa runtuh bukan karena kurangnya kekuatan, tetapi karena hilangnya legitimasi. Dan legitimasi, pada akhirnya, hanya bisa lahir dari satu sumber yang paling sederhana: rakyat yang merasa dilindungi, bukan ditaklukkan. (Sal)