Rasanya pas membaca Ahangkara ketika kita sedang bergerak menuju keriuhan Pilpres dan Pilkada. Novel yang ditulis oleh putra asli Tuban ini—sebuah bumi yang menjadi petilasan sakral bagi Ranggalawe dan Sunan Kalijaga, cukup membawa beban simbolis yang kuat. Tokoh pertama adalah toponim tatanan lama yang gagah berani, sementara tokoh kedua adalah toponim tatanan baru yang membawa fajar spiritualitas berbeda. Melalui goresan penanya, buku ini cukup jelas menarasikan “perang pengaruh” antara tatanan lama yang diwakili Majapahit dengan nafas Siwa-Sogata, melawan tatanan baru yang diusung Demak dengan panji Islam di tanah Jawa.

Mengulas novel ini, kita diajak untuk menemukan spektrum lain, untuk mencari apa yang selalu tetap ada dalam sirkulasi cerita manusia sejak purba, yakni Ahangkara, sebagai sebuah konsep keakuan atau ego yang seringkali melumat dirinya sendiri. Dalam kosmologi Jawa dan Hindu-Buddha, Ahangkara bukan sekadar sombong, melainkan ilusi kedirian yang merasa paling berhak. Ahangkara sebagai akar duka dari ambisi adalah hasrat sah "anak rohani" manusia. Maka, dalam sistem kuasa atau suksesi kepemimpinan pun, sebenarnya wajar terdapat pertarungan antar keyakinan, pandangan, maupun ideologi. Jika hari ini kita mengenalnya dengan istilah politik identitas, sejarah mencatat bahwa fenomena itu bukanlah barang baru, selalu hidup bahkan harus selalu menuntut ongkos yang harus dibayar mahal.

Dalam narasi cerita hampir 500 lembar ini, kita dapat membaca bentangan sejarah akhir Majapahit yang melankolis. Kita diajak menelusuri jejak sepeninggal Kertabumi atau Brawijaya V menuju anak-cucunya dari dua garis selir yang berbeda arah anginnya. Dari selir Putri Cina, Siu Ban Ci, kita melihat pertumbuhan Kadipaten Demak di bawah Panembahan Jimbun (Raden Fatah) beserta keturunannya. Sementara dari selir Putri Campa, Amarawati, narasi bergerak menuju pertumbuhan Kadipaten Pajang oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, putra Ki Ageng Pengging. Pertautan darah ini membuktikan bahwa konflik politik di Nusantara seringkali bermula dari ruang domestik yang kemudian meluas menjadi pergolakan kolosal.

Sejarah mencatat jeda yang tragis. Setelah Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor gugur di Malaka saat menghadapi kekuatan "Rambut Jagung" (Portugis) pada 1521, sebuah upaya maritim yang heroik, takhta Demak jatuh ke tangan Panembahan Trenggono. Di bawah Trenggono, Demak melakukan beberapa penaklukan di wilayah Brang Wetan. Konon, ambisi ini dihasrati sama dengan impian Mahapatih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Ini adalah upaya mengonsolidasi kekuatan besar guna melawan pengaruh negeri-negeri "Atas Angin" yang awalnya telah diundang oleh Pajajaran di wilayah Brang Kulon.

Namun, tatanan lama tentu tak tinggal diam menghadapi ekspansi ini. Dari sisa-sisa kekuatan Majapahit di Brang Wetan, terutama Kadipaten Panarukan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Demak setelah 19 tahun persiapan yang matang. Tragedi memuncak saat Panembahan Trenggono gugur di Pasuruan (1546), yang kemudian membuat takhta Demak jatuh ke tangan Panembahan Mukmin atau Sunan Prawoto.

Di sinilah kita melihat betapa sejarah adalah pengulangan dari pergolakan Ahangkara. Muncul kekuatan lain yang bertumbuh di Kadipaten Jipang melalui sosok Arya Penangsang, murid Sunan Kudus, yang merasa lebih berhak atas takhta Demak berdasarkan garis keturunan. Konflik horizontal tak terelakkan. Selanjutnya, terus bertumbuh pula Kadipaten Pajang oleh Joko Tingkir, yang kemudian mendaulat diri mendirikan Kesultanan Pajang setelah berhasil menyudahi perlawanan Arya Penangsang melalui perantara Danang Sutawijaya dan keris Setan Kober yang legendaris.

Menariknya, meski semula Demak bertahta karena perwalian agama yang dianggap sempurna dan menyempurnakan, konflik tetaplah terjadi. Bahkan, secara struktural, Demak adalah prototipe yang mirip dengan Republik Islam Iran hari ini, di mana terdapat lembaga Wilayatul Faqih (kepemimpinan faqih), atau menyerupai Kekaisaran Romawi Barat ketika Charlemagne diberi mandat suci oleh Paus. Namun, legitimasi langit ternyata tidak otomatis meredam sengketa bumi. Demak terus mengalami sengketa kekuasaan dan tafsir agama.

Di dalam sistem pemerintahan Demak kala itu, terdapat pembagian ruang yang jelas: ada keraton dan kedaton. Ada Demak Keraton yang bersifat profan atau dimensi kuasa praktis, dan ada Giri Kedaton yang sakral sebagai dimensi agama di bawah pimpinan Majelis Wali Sanga. Di wilayah pengaruh Demak ini, berdiri banyak pesantren dengan beragam corak pemikiran yang cair sekaligus tajam.

Ada aliran Giri yang digambarkan sangat tekstual dan murni, yang mungkin jika dipetakan hari ini, orang akan menyebutnya sebagai corak Wahabi. Di sisi lain, ada aliran Tuban yang lebih akomodatif terhadap tradisi lokal, yang mungkin orang sekarang menyebutnya sebagai Kejawen atau Islam Nusantara.

Sejarah juga mencatat dinamika aliansi yang rumit. Setelah Demak di bawah Panembahan Jimbun dengan panglima perang Sunan Ngudum menyerang Trowulan (Majapahit), kemudian dilanjutkan oleh Demak-Trenggono bersama Sunan Kudus yang menyerang Dahanapura (Kediri di masa Majapahit akhir), muncul faksi-faksi kecil yang bergerak di bawah tanah. Dalam cerita Ahangkara, terdapat golongan santri Ki Gede Basir yang berkolaborasi dengan Adipati Walungan. Persekutuan ini secara historis dan ideologis mungkin menyerupai persekutuan antara Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahhab di Semenanjung Arabia. Jika dulu di tanah Jawa persekutuan ekstrem semacam ini sempat gagal merengkuh kuasa total, kita patut bertanya: apakah sekarang telah lahir kembali anak-anak ideologinya di panggung politik kita?

Meskipun ini adalah cerita tentang masa dahulu, namun getarannya terasa sangat kental tentang hari ini. Dalam setiap perubahan tatanan dan suksesi kepemimpinan, baik dulu maupun sekarang, sepertinya mau tak mau harus melalui "perang" dan ongkos mahal yang harus dibayar oleh nasib masa depan. Dan nasib masa depan itu adalah kita, masyarakat hari ini.

Meminjam analisis sosiokultural dari Cak Nun (Emha Ainun Nadjib), kita melihat pergeseran orientasi yang sangat mendasar. Semula, peradaban Nusantara berorientasi pada "Ratu Kidul" atau budaya maritim/air yang terbuka dan luas, menuju tatanan baru yang berorientasi pada "Masjid/Pedalaman" atau budaya tanah yang lebih agraris dan tertutup. Pergeseran ini telah dimulai sejak era Demak. Meskipun pada mulanya Demak masih memiliki angkatan laut yang handal, sebagai warisan dari sisa-sisa pabrik Jung di Tuban dan Jepara milik Majapahit, orientasi kekuasaan perlahan bergeser ke daratan. Selanjutnya, bangsa ini harus membayar mahal atas hilangnya jiwa bahari tersebut demi stabilitas tatanan baru di pedalaman.

Perubahan tatanan di masa lalu terutama harus ditempuh melalui perang brubuh (perang terbuka) dan perang telik sandi (intelijen). Sedangkan dalam konteks kekinian, Pilpres dan Pilkada mungkin terasa lebih "halus" karena cukup dilakukan dengan telik sandi, serangan siber dan “serangan fajar”, atau semacam perang dingin di tengah pesta demokrasi. Namun, substansinya tetap sama: ujungnya adalah hasrat kuasa yang menghimpun berbagai cara dan intrik. Strategi politik, manuver dukungan, hingga pembunuhan karakter hanyalah bentuk modern dari keris dan siasat perang zaman dulu.

Ketika hari ini kita melihat ada banyak corak pandangan, atau dulu namanya aliran/mazhab yang bisa membeku atau mencair tergantung kepentingan sejarah, pada setiap corak ini akan selalu mencari pijakan kuasa sebagai punggawa. Tiap-tiap kekuatan ingin terus tumbuh dan berkembang. Masing-masing pihak mendaku bahwa merekalah penjaga tatanan lama (petahana) yang stabil, atau sebaliknya, mereka adalah pembawa geliat tatanan baru yang membawa perubahan. Semuanya berujung pada jargon yang sama: “Pilihlah saya.. partai saya.”

Rasanya pas membaca novel ini untuk menyambut perhelatan Pilpres dan Pilkada yang sebentar atau masih jauh akan kita hadapi, untuk melihat dan menakar sebuah pola yang dalam pesta demokrasi katanya adalah ajang kedaulatan rakyat, tapi seringkali hanyalah sub-bagian dari pesta ekonomi: baliho-baliho dicetak massal, ruang digital penuh dengan konten manipulatif, dan itulah "perang dunia citra" atau bentuk mutakhir dari telik sandi sebagai rambu-rambu pesta ambisi.

Sejarah dan novel Ahangkara mengajak kita untuk bercermin secara mendalam. Di balik setiap jargon perubahan atau keberlanjutan, kita perlu membedah dengan teliti apakah yang sedang bergerak di depan mata kita adalah sebuah pengabdian jalan suci demi kemaslahatan publik, ataukah sekadar Ahangkara murni—ego keakuan yang sedang mencari jalan untuk bertahta kembali? Sebab, sejarah telah membuktikan, ketika Ahangkara menjadi nahkoda, rakyatlah yang selalu menjadi tumbal di tengah badai suksesi. (Sal)