Ini bukan altar penghakiman, melainkan ruang publik yang perlahan berubah menjadi pengadilan tanpa hakim. Di ruang ini, opini bekerja lebih cepat daripada verifikasi, dan moral diproduksi seperti tajuk yang harus segera tayang. Yang dicari bukan lagi kebenaran, melainkan kepastian: siapa yang masih layak dipertahankan dan siapa yang boleh dijatuhkan demi atas nama ketenteraman.

Nama-nama besar kerap disebut bukan untuk menimbang persoalan secara adil, tetapi untuk memastikan posisi kuasa tetap stabil. Skandal, dalam praktiknya, jarang benar-benar membicarakan etika. Ia lebih sering menjadi soal waktu, momentum, dan siapa yang sedang berada di puncak atau di tepi kekuasaan. 

Dalam situasi seperti ini, penghakiman publik berubah menjadi ritual rutin, nyaris tanpa jeda refleksi.

Kita sering mengatakan bahwa ini bukan penghakiman. Namun kewarasan justru kerap runtuh di wilayah paling purba dari manusia: tubuh. Selangkangan menjadi metafora yang mudah dipakai, mudah disorot, mudah dipermalukan, dan efektif dijadikan pelajaran moral. Padahal, banyak keputusan paling kejam dalam sejarah tidak lahir dari tubuh, melainkan dari meja kekuasaan yang dingin, sah, dan berstempel resmi.

Tapi politik menyukai tubuh karena tubuh mudah ditertibkan. Ia bisa diatur, diadili, atau dijadikan contoh agar yang lain belajar patuh. Hasrat dipersoalkan secara terbuka, sementara kuasa kerap lolos dari pertanyaan etis yang lebih mendasar. Tubuh menjadi kambing hitam, sementara struktur kekuasaan tetap berdiri tanpa gangguan berarti.

Dalam pusaran itu, aku menolak duduk di kursi pesakitan opini. Mengapa cinta pada yang telah pergi harus dijelaskan seolah ia pelanggaran publik? Bukankah negara ini sendiri tak pernah benar-benar berdamai dengan masa lalunya? Ia mengutuknya di siang hari, namun menyimpannya rapi dalam arsip, monumen, dan narasi resmi yang dipilih dengan cermat.

Mungkin benar bahwa tubuh adalah pusat transfer energi—dari hasrat ke kuasa, dari yang privat ke legitimasi publik. Namun yang membuat sesuatu tak pernah benar-benar pergi bukanlah nafsu, melainkan ingatan. Dan ingatan adalah wilayah yang tak bisa sepenuhnya diatur oleh undang-undang, sensor, atau opini mayoritas.

Karena itu, aku tak mengangkat palu godam kesaksian. Aku tahu bagaimana hukum dan opini bekerja: kehormatan sering ditukar dengan stabilitas, dan kebenaran kerap ditunda demi ketertiban semu. Dalam situasi seperti ini, berbicara lantang tak selalu berarti melawan.

Maka atas nama keagungan, aku memilih diam. Bukan karena takut, melainkan karena di negeri yang gemar mengadili, diam kadang menjadi bentuk perlawanan terakhir yang masih masuk akal—sebuah cara untuk tidak ikut merayakan penghakiman, sekaligus tidak tunduk sepenuhnya pada kuasa yang gemar bersembunyi di balik moral publik.

Pada akhirnya, diam bukan selalu tanda ketakutan. Ia bisa menjadi bentuk penolakan paling sunyi terhadap logika penghakiman massal. Sebab di tengah riuh moral publik, barangkali yang paling radikal justru keberanian untuk tidak ikut mengadili, dan memilih menjaga nalar tetap waras di hadapan kuasa yang gemar menyamar sebagai kebajikan. (Sal)