Alam semesta berdenyut dalam ritme yang tak meminta izin. Badai menyapu, petir membelah langit, gunung-gunung memuntahkan isi perutnya, air mengalir turun dari tempat tinggi ke tempat rendah semua itu terjadi dengan kesetiaan pada hukum-hukum fisika yang abadi, jauh sebelum mata manusia pertama memandangnya, dan akan terus berlangsung setelah nafas terakhir kita, setelah menguap yang terakhir manusia di muka Bumi ini.

Kita menyebutnya "bencana" atau "berkah", "musibah" atau "muhibah", padahal ia hanya ada-ada saja. Ia netral. Ia adalah yang-ada. Ia tidak membutuhkan penamaan kita untuk menjadi sahih.

Air akan selalu mencari tempat yang rendah. Itu hukum alam. Tetapi apakah air itu datang sebagai berkah irigasi atau sebagai banjir lumpur yang menghanyutkan permukiman, itu adalah hukum atau lebih tepatnya, ketidakadilan sosial. Petir akan selalu menyambar. Namun, apakah petir itu hanya membakar sebatang pohon atau memicu kebakaran hutan yang melahap ribuan hektar, itu bergantung pada bagaimana kita merawat tutupan hutan itu.

Alam akan tetap demikian adanya, dengan atau tanpa kita. Pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah gunung akan meletus lagi, tetapi apakah peradaban kita akan bertahan melihat letusan berikutnya.

Memang mudah untuk menyerahkan segalanya pada ketidakberdayaan metafisik. "Sudah dari sananya," bisik kita, atau "atas perkenan langit," kita meratap. Narasi ini menjadi selimut nyaman yang menidurkan akal, seolah-olah banjir bandang dan kebakaran hutan adalah konsekuensi moral dari perilaku seksual manusia, bukan akibat dari lereng yang gundul dan ekosistem yang sekarat.

Kita menciptakan mitos lama dan baru untuk menutupi ketakutan bahwa sebagian besar malapetaka yang kita alami yang sebenarnya bukanlah takdir dari langit, melainkan warisan dari keserakahan di Bumi.

Di sinilah letak paradoks tragis zaman kita. Di tengah gemerlap transparansi informasi digital di mana data deforestasi real-time dapat diakses oleh anak sekolah, citra satelit membongkar setiap hektar yang hilang, dan laporan ilmiah berteriak tentang titik kritis iklim kejahatan terhadap alam justru dilakukan dengan lebih masif, lebih sistematis, dan lebih sombong.

Slogan-slogan kosong bermunculan bagai mantra penipu: "demi kemajuan", "untuk kesejahteraan rakyat". Mereka menebang hutan purba, hutan konservasi dan bahkan hutan lindung (Kabuyutan, dalam tradisi Sunda. Borong Karamata, dalam tradisi Kajang), orang berlomba-lomba mengeruk perut bumi, dan meracuni sungai, lalu membungkusnya dalam retorika pembangunan yang berkilau.

Inilah adalah penipuan paling muskil: melakukan kejahatan dalam terang benderang informasi digital, sambil berharap kita terpukau oleh janji, bukan ngeri pada fakta kebanalan dan kebinalan yang masih terus ditutup-tutupi.

Maka, yang dapat dan harus kita kendalikan bukan lagi alam yang tak pernah bisa dikendalikan, melainkan apa yang dapat kita kendalikan, yakni melawan sistem kekuasaan yang dengan zalim mengendalikan dan merusak hubungan kita dengan alam.

Badai dan gunung berapi bukan musuh kita. Musuh kita adalah mesin birokrasi yang mengeluarkan izin penggundulan, tangan-tangan yang menyuap untuk membungkam pengawasan, dan logika ekonomi yang melihat hutan hanya sebagai kayu mati, bukan sebagai paru-paru yang hidup.

Oleh karena itu, pemberontakan kontemporer yang paling esensial adalah pemberontakan epistemologis dan politis.

Pertama, kita harus menolak untuk menyamakan bencana ekologis dengan takdir ilahi atau kecelakaan alam belaka.

Kita harus membongkar setiap bencana banjir, longsor, atau kekeringan, dan menelusuri jejak panjangnya: dari kebijakan yang salah, izin yang korup, hingga pengabaian ilmu pengetahuan.

Kedua, pemberontakan itu harus ditujukan kepada struktur kekuasaan yang menghisap. Menghujat bukan sekadar pada emosi, tetapi dengan data. Melawan bukan dengan pasrah, tetapi dengan tuntutan hukum, tekanan politik, dan solidaritas sosial yang terorganisir.

Ketahanan kita tidak lagi ditentukan oleh kemampuan kita menenangkan dewa-dewa langit, melainkan oleh keberanian kita menghadapi penguasa-penguasa bumi yang zalim. Di tengah bisingnya informasi dan sunyinya tindakan, tugas kita adalah memastikan bahwa suara jeritan hutan yang dirontokkan lebih nyaring daripada slogan-slogan penipu, dan akhirnya hutan sendiri mengirimkan bukti di banjir Sumatera, agar membuat mata kita melotot dan mengakui kesalahannya.

Sebab, akhirnya, kita tidak akan diadili oleh badai atau gunung berapi, tetapi oleh sejarah yang akan mencatat: apakah kita hanya pandai memberi nama pada bencana, atau kita berani mencegahnya, atau diam saja ketika tragedi Sumatera tidak satu pun orang dihukum ketika sudah ratusan orang meninggal dan ratusan orang belum ditemukan, belum kehancuran rumah dan infrastruktur publiknya. (Sal)